REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbedaan sikap muncul di jajaran tertinggi pemerintahan Amerika Serikat (AS) menjelang pemilihan umum Israel. Wakil Presiden JD Vance memilih tidak memberikan dukungan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk kembali berkuasa, hanya sehari setelah Presiden Donald Trump secara terbuka mendukung pemimpin Israel tersebut. Sikap berbeda itu muncul ketika Netanyahu menghadapi persaingan politik ketat di dalam negeri, sementara perang Iran dan konflik Palestina terus menjadi perhatian internasional.
Vance menegaskan dirinya lebih memilih memusatkan perhatian pada pemilu sela Amerika Serikat yang akan berlangsung pada 3 November 2026. Ia juga menyatakan tidak ingin mencampuri persaingan politik domestik Israel.
"Saya memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat Amerika, dan itulah yang menjadi fokus saya, yakni pemilu sela," kata Vance dalam wawancara dengan jurnalis Mark Halperin di pesawat Air Force Two, Senin (19/10/2026).
Ketika ditanya apakah dirinya mendukung Netanyahu sebagaimana Trump, Vance memilih tidak memberikan dukungan ataupun penolakan terhadap perdana menteri Israel tersebut.
"Saya tidak berada pada posisi menolak mendukungnya, tetapi saya juga tidak berada pada posisi mendukungnya," ujar Vance.
Menurut Vance, dukungan politik Trump memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam politik Amerika maupun internasional. Namun, ia menegaskan tidak akan terlibat dalam pemilihan umum Israel.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena Vance sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada pemimpin politik di luar Amerika Serikat.
Pada April 2026, Vance bahkan mengunjungi Hongaria untuk mendukung Perdana Menteri Viktor Orban menjelang pemilihan parlemen negara tersebut.
Dukungan itu tidak berhasil mempertahankan Orban. Partai yang dipimpinnya kalah dalam pemilu pada 12 April, mengakhiri kekuasaannya selama 16 tahun dan membuka jalan bagi Peter Magyar menjadi perdana menteri baru.
Keputusan Vance untuk tidak mengikuti langkah Trump dalam pemilu Israel kali ini memperlihatkan perbedaan pendekatan politik kedua pemimpin AS tersebut. Namun, Vance tidak menyatakan penentangan terhadap Netanyahu ataupun hubungan strategis Amerika Serikat dengan Israel.
Trump Sebut Netanyahu Pemimpin yang Dibutuhkan Israel
Sebelumnya, pada Ahad (18/10/2026), Trump secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Netanyahu menjelang pemilihan legislatif Israel pada 27 Oktober.
Melalui unggahan di Truth Social, Trump memuji kepemimpinan Netanyahu, terutama dalam menghadapi Iran dan berbagai konflik keamanan di Timur Tengah.
Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat mungkin harus menanggung sendiri tanggung jawab menghadapi ancaman Iran apabila Israel dipimpin tokoh selain Netanyahu.
"Jika Israel memiliki pemimpin yang salah, yakni siapa pun selain Bibi, Amerika harus melakukan pekerjaan ini sendiri, dan saya tidak ingin melakukannya," tulis Trump.
Trump juga menyebut Netanyahu sebagai pemimpin yang kuat, berani, dan cemerlang dalam menghadapi berbagai tekanan, termasuk penentangan dari dalam Israel sendiri.
Menurut Trump, Netanyahu merupakan mitra yang dibutuhkan Washington dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Ia kemudian menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Netanyahu mempertahankan jabatan perdana menteri.
Dukungan terbuka tersebut disambut Netanyahu dengan ucapan terima kasih. Netanyahu menyebut Trump sebagai sahabat Israel dan menegaskan pentingnya kerja sama kedua negara, terutama untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Hubungan Trump dan Netanyahu selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam kebijakan kedua negara terhadap Timur Tengah.
Keduanya bekerja sama dalam berbagai agenda keamanan, termasuk operasi militer terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026.
Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan tanpa perbedaan pandangan. Washington dan Tel Aviv juga beberapa kali menghadapi ketegangan mengenai strategi militer, penyelesaian konflik di Gaza, dan langkah diplomatik terhadap Iran.
Dukungan Trump kali ini datang ketika Netanyahu tengah berupaya mempertahankan kekuasaannya setelah menghadapi berbagai tekanan politik akibat konflik berkepanjangan di kawasan.
Netanyahu Hadapi Ancaman Kehilangan Mayoritas
Pemilihan legislatif Israel pada Selasa (27/10/2026) menjadi ujian penting bagi kelanjutan pemerintahan Netanyahu.
Pemilu tersebut merupakan pemilihan nasional pertama setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian diikuti perang berkepanjangan di Jalur Gaza serta meningkatnya konflik di Lebanon dan Iran.
Bagi Netanyahu, pemilu kali ini berlangsung di tengah kritik terhadap kebijakan keamanan, penanganan konflik Palestina, dan kondisi sosial ekonomi Israel.
Partai Likud yang dipimpinnya menghadapi persaingan dari sejumlah kekuatan oposisi, termasuk partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot.
Persaingan juga melibatkan kelompok politik yang dipimpin Naftali Bennett dan Yair Lapid, partai-partai kanan, kelompok ultra-Ortodoks, serta partai-partai yang mewakili masyarakat Arab Israel.
Menurut agregasi survei Middle East Forum berdasarkan data tujuh lembaga dengan periode pengumpulan 4–18 Oktober 2026, blok partai-partai pendukung Netanyahu diproyeksikan memperoleh sekitar 54 kursi di Knesset.
Sementara itu, partai-partai oposisi non-Arab diperkirakan memperoleh 52 kursi dan partai-partai Arab sekitar 14 kursi.
Knesset memiliki 120 kursi, sehingga pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.
Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa blok pendukung Netanyahu belum mencapai ambang mayoritas berdasarkan agregasi survei tersebut.
Namun, angka itu bukan hasil pemilu dan tidak menjamin komposisi pemerintahan yang akan terbentuk setelah pemungutan suara.
Dalam agregasi yang sama, Partai Likud diperkirakan memperoleh sekitar 23 kursi, lebih rendah daripada 32 kursi yang diraihnya pada pemilu 2022.
Di sisi lain, Partai Jewish Power atau Otzma Yehudit yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir diproyeksikan memperoleh sekitar delapan kursi.
Reuters pada Selasa (20/10/2026) melaporkan meningkatnya dukungan terhadap Ben-Gvir, terutama di kalangan pemilih muda yang tertarik pada kebijakan nasionalis dan keamanan yang keras.
Ben-Gvir dikenal sebagai salah satu tokoh sayap kanan jauh dalam pemerintahan Netanyahu.
Persaingan politik tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembentukan koalisi akan menjadi salah satu faktor penting setelah pemilu.

1 jam yang lalu
1






English (US) ·
Indonesian (ID) ·