Trump Dividend 5.000 Dolar: Janji Kampanye atau Realistis?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 bukan semata pertarungan memperebutkan kursi Kongres. Hasilnya berpotensi menentukan seberapa besar ruang yang dimiliki Presiden Donald Trump untuk menjalankan agenda politiknya dalam dua tahun terakhir masa jabatan keduanya, sekaligus membentuk pertarungan menuju Pemilu Presiden AS 2028.

Partai Republik saat ini menguasai Gedung Putih serta kedua kamar Kongres, tetapi dengan mayoritas yang tipis. Karena itu, perebutan DPR dan Senat menjadi pertarungan menentukan antara mempertahankan pemerintahan terpadu di bawah Partai Republik atau mengembalikan setidaknya satu kamar Kongres kepada Demokrat.

The Wall Street Journal (WSJ), Senin (28/9/2026), mengulas skenario yang dapat terjadi jika Partai Republik mampu mempertahankan DPR dan Senat. Dalam skenario tersebut, Trump akan memasuki dua tahun terakhir pemerintahannya tanpa harus menghadapi Kongres yang dikuasai oposisi.

Konsekuensinya dapat menjalar jauh melampaui Capitol Hill. Agenda perdagangan, imigrasi, kecerdasan buatan hingga kebijakan luar negeri akan menghadapi hambatan politik yang berbeda dibandingkan jika Demokrat mengambil alih salah satu kamar.

Kemenangan tersebut juga akan memiliki makna politik pribadi bagi Trump. Jika Partai Republik mampu mempertahankan Kongres dalam pemilu sela—pemilu yang secara historis kerap menyulitkan partai presiden—pengaruh Trump terhadap arah Partai Republik menjelang 2028 berpotensi tetap sangat besar.

Nama-nama seperti Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Senator Ted Cruz dapat muncul dalam percakapan mengenai masa depan Partai Republik. Namun, analisis WSJ menggambarkan sebuah skenario ketika jalan menuju nominasi presiden Partai Republik 2028 masih sangat dipengaruhi Trump.

Taruhan Besar 5.000 Dolar

Salah satu janji Trump yang paling menyita perhatian menjelang pemilu sela adalah apa yang disebut sebagai “Trump Dividend”. Dalam konvensi pemilu sela Partai Republik di Dallas pada September, Trump menjanjikan pembayaran 5.000 dolar AS kepada setiap warga negara Amerika dewasa jika Partai Republik mempertahankan DPR dan Senat.

“Jika Partai Republik menang, Anda menang bersama kami dan Anda mendapatkan 5.000 dolar,” kata Trump ketika mengumumkan gagasan tersebut di Dallas, sebagaimana dilaporkan Associated Press.

Namun, janji itu menghadapi pertanyaan besar mengenai pembiayaan dan kewenangan hukum. Associated Press memperkirakan program tersebut membutuhkan dana lebih dari 1 triliun dolar AS dan memerlukan persetujuan Kongres. Ketua DPR Mike Johnson juga menyatakan Kongres perlu bertindak untuk mewujudkan pembayaran tersebut.

Reuters menghitung, jika sekitar 240 juta warga dewasa menerima masing-masing 5.000 dolar AS, biaya program dapat mencapai sekitar 1,2 triliun dolar AS. Pendapatan tarif yang disebut-sebut sebagai salah satu sumber pembiayaan masih jauh di bawah kebutuhan tersebut, sehingga pertanyaan mengenai dampaknya terhadap defisit dan inflasi menjadi bagian penting dalam perdebatan.

Karena itu, kemenangan Partai Republik tidak otomatis berarti cek 5.000 dolar langsung dikirim kepada warga Amerika. Kongres tetap memegang kewenangan atas pengeluaran federal, dan rancangan konkret beserta sumber pendanaannya harus melewati proses legislatif.

Menariknya, janji yang menjadi salah satu pesan paling menonjol Trump tersebut belum sepenuhnya diadopsi kandidat Partai Republik.