Tiga Kandidat Utusan Uni Eropa ke Putin Ternyata Semuanya Bermasalah dengan Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Eropa mulai mempertimbangkan penunjukan utusan khusus untuk membuka jalur komunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait konflik Ukraina. Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa Eropa akan tersingkir dari proses negosiasi jika Amerika Serikat dan Rusia mencapai kesepakatan tanpa melibatkan Brussel.

Laporan yang beredar di Brussels menyebut tiga nama yang kini menjadi kandidat utama, yakni mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Finlandia Alexander Stubb, dan mantan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Namun, masing-masing tokoh dinilai memiliki beban politik yang dapat mempersulit peluang dialog dengan Moskow.

Nama Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas justru tidak masuk dalam daftar utama meski secara formal posisinya dianggap paling relevan untuk memimpin diplomasi blok tersebut. Menurut sejumlah diplomat Eropa, sikap Kallas yang sangat keras terhadap Rusia membuatnya sulit diterima Kremlin.

Kallas sebelumnya pernah menyebut Putin sebagai “teroris” dan mendukung gagasan melemahkan Rusia melalui tekanan politik dan militer. Sikap tersebut dinilai menutup peluangnya menjadi mediator yang dapat diterima kedua pihak. “Sayangnya, dia telah mengesampingkan dirinya sendiri untuk posisi ini,” kata seorang sumber diplomatik Eropa.

Di antara nama yang muncul, Angela Merkel dianggap memiliki pengalaman paling panjang berhadapan langsung dengan Putin. Selama menjabat kanselir Jerman pada 2005–2021, Merkel dikenal aktif membangun komunikasi dengan Moskow dan pernah mendukung proyek energi Nord Stream 2. Ia juga terlibat dalam perundingan Minsk yang bertujuan menghentikan konflik di Ukraina timur pada 2014 dan 2015.

Namun hubungan Merkel dengan Kremlin memburuk setelah pengakuannya pada 2022 bahwa kesepakatan Minsk digunakan untuk memberi waktu kepada Ukraina memperkuat militernya. Pernyataan itu memicu kemarahan Rusia. Putin bahkan menyebut Moskow telah “dipermainkan dan ditipu” oleh para penjamin Eropa dalam perjanjian tersebut.

Sementara itu, Alexander Stubb dinilai membawa pendekatan yang lebih keras terhadap Rusia. Presiden Finlandia tersebut mendukung penuh bantuan militer untuk Ukraina dan menegaskan bahwa Kiev tetap harus bergabung dengan NATO serta Uni Eropa. Padahal, perluasan NATO ke Ukraina selama ini menjadi salah satu garis merah utama bagi Moskow.

Stubb juga mencabut larangan penempatan senjata nuklir NATO di Finlandia dan mendukung penggunaan senjata Finlandia untuk serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia. Sikap itu membuat peluangnya diterima Kremlin dipandang sangat kecil.

Adapun Mario Draghi dinilai lebih moderat dibanding kandidat lain. Meski mendukung bantuan militer untuk Ukraina saat menjabat Perdana Menteri Italia, Draghi tidak memiliki rekam jejak konfrontatif seperti Stubb maupun kontroversi diplomatik seperti Merkel. Namun hingga kini belum ada sinyal kuat bahwa ia bersedia mengambil peran tersebut.

Di sisi lain, Rusia sebenarnya memiliki figur pilihan sendiri untuk menjembatani hubungan dengan Eropa, yakni mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder. Putin memandang Schroeder sebagai tokoh yang memahami hubungan strategis Rusia–Eropa, terutama dalam sektor energi. Namun nama Schroeder hampir mustahil diterima Brussels karena kedekatannya dengan Kremlin dan keterlibatannya dalam proyek Nord Stream.