Thailand Tekan Tel Aviv soal Perilaku Barbar Turis Israel

Jakarta, CNN Indonesia --

Thailand meminta Israel memastikan warganya menghormati hukum dan adat istiadat setempat saat berkunjung ke negara tersebut.

Desakan tersebut muncul setelah sejumlah insiden yang melibatkan wisatawan Israel memicu ketegangan di beberapa destinasi wisata populer Thailand.

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan telah melakukan diskusi dengan Duta Besar Israel untuk Thailand, Alona Fisher Kamm, pada Selasa (8/9).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah kekhawatiran terkait perilaku beberapa warga negara Israel di Thailand.

Sihasak mengatakan sejumlah persoalan melibatkan pengusaha yang diduga menggunakan pihak ketiga asal Thailand untuk menghindari aturan kepemilikan asing.

Selain itu, sejumlah wisatawan Israel juga dilaporkan terlibat gesekan dengan masyarakat setempat di Koh Phangan, Koh Samui, dan Phuket.

"Thailand adalah negara yang menyambut wisatawan. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak berarti wisatawan, terlepas dari kewarganegaraannya, dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan," ujar Sihasak, seperti dilaporkan The Straits Times.

Ia menegaskan bahwa seluruh wisatawan asing harus "menghormati tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Thailand".

Sihasak juga menegaskan Thailand akan menegakkan hukum terhadap seluruh warga negara asing tanpa membedakan kewarganegaraan.

Kamm mengakui kekhawatiran pemerintah Thailand. Ia juga menyatakan kesediaannya meningkatkan upaya untuk memberikan informasi kepada wisatawan Israel mengenai perilaku yang sesuai selama berada di Thailand.

Intervensi diplomatik ini dilakukan seiring dengan meningkatnya wisatawan Israel ke Thailand.

Lebih dari 277 ribu warga Israel tercatat mengunjungi Thailand dalam delapan bulan pertama 2026. Jumlah itu naik sekitar 7% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan Israel ke Thailand bahkan melonjak hampir 46% menjadi 410.125 orang. Kenaikan tersebut terjadi ketika jumlah kedatangan wisatawan asing ke Thailand secara keseluruhan justru turun lebih dari 7 persen.

Di tengah meningkatnya kunjungan tersebut, pemerintah Thailand juga memperketat aturan bagi warga negara asing.

Mulai 15 September, Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari sebagian besar negara yang memenuhi syarat menjadi 30 hari.

Pemerintah Thailand juga mulai menerapkan aturan deportasi baru pada akhir Agustus. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah mendeportasi warga negara asing yang dianggap mengancam ketertiban umum atau terbukti melanggar hukum setempat.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, kemudian memerintahkan deportasi terhadap dua warga negara asing dalam waktu kurang dari dua minggu sebagai bagian dari kebijakan yang lebih tegas.

Salah satu kasus tersebut melibatkan seorang warga negara Israel yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Koh Samui karena mengancam pemilik sebuah kebun binatang eksotis di Thailand terkait spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina".

Pemerintah Thailand menilai tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan moral yang baik. Warga Israel tersebut kemudian menjadi orang pertama yang dideportasi berdasarkan pendekatan baru pemerintah Thailand.

Beberapa hari kemudian, Anutin juga memerintahkan deportasi mitra Prancis dari pemilik kebun binatang tersebut. Pemerintah menilai pria itu menyebabkan kerusuhan dan memicu perpecahan berdasarkan ras serta agama.

Ketegangan tersebut kemudian meluas ke ranah politik.

Aktivis nasionalis senior Thailand, Sondhi Limthongkul, menyerukan pendukungnya untuk menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok pada 10 September.

Melalui kampanye "Take Back Thailand", Sondhi mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi asing yang dinilai tidak transparan serta praktik kepemilikan menggunakan pihak nomine.

Rencana demonstrasi tersebut menyusul aksi yang lebih kecil di depan Kedutaan Besar Israel sekitar dua pekan sebelumnya. Dalam aksi itu, kelompok nasionalis menyerukan agar wisatawan Israel menghormati hukum dan adat istiadat Thailand.

Sihasak mengatakan pemerintah tetap menganggap pariwisata sebagai sektor penting bagi Thailand. Namun, ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap masyarakat lokal juga menjadi hal utama.

"Pariwisata penting bagi kami, tetapi ini bukan hanya tentang pendapatan, ini juga tentang martabat Thailand," kata Sihasak.

"Bahkan insiden kecil yang melibatkan wisatawan dapat berdampak pada hubungan internasional," lanjutnya, seperti dilaporkan Bloomberg.

(mge/bac)