Setelah 16 Tahun Berkuasa, Orban Kini Pimpin Gerakan Perlawanan Hungaria

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kurang dari empat bulan setelah kehilangan kekuasaan yang dipegangnya selama 16 tahun, mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mulai mengibarkan bendera perlawanan. Pemimpin nasionalis itu pada Rabu mendeklarasikan gerakan "resistance" atau perlawanan damai terhadap pemerintahan baru Perdana Menteri Péter Magyar yang menurutnya telah mengubah Hungaria dari negara demokrasi menjadi "tirani".

Pernyataan keras itu menandai eskalasi terbesar dalam politik Hungaria sejak kemenangan telak Partai Tisza pada pemilu April lalu. Orban bukan hanya menolak legitimasi sejumlah pejabat baru yang ditunjuk pemerintahan Magyar, tetapi juga menyerukan mobilisasi politik melalui apa yang ia sebut sebagai "Deklarasi Perlawanan".

"Sistem politik baru ini bukan demokrasi. Ini adalah tirani," kata Orban dalam konferensi pers di depan kantor pusat Partai Fidesz di Budapest.

Bagi banyak pengamat, pidato tersebut menjadi sinyal bahwa Fidesz kini bersiap memainkan peran sebagai oposisi agresif setelah hampir dua dekade mendominasi panggung politik Hungaria.

Selama 16 tahun terakhir, Orban dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Eropa Tengah. Ia membangun pemerintahan yang menonjolkan nasionalisme, konservatisme sosial, penolakan terhadap imigrasi massal, serta hubungan yang relatif lebih akrab dengan Rusia dibanding sebagian besar negara Uni Eropa.

Namun era itu berakhir pada April ketika Partai Tisza yang dipimpin Péter Magyar meraih kemenangan besar dalam pemilu dan membentuk pemerintahan baru yang lebih pro-Uni Eropa.

Sejak resmi menjabat pada Mei, Magyar bergerak cepat membongkar berbagai institusi yang selama ini menjadi pilar kekuasaan Orban.

Orban Murka Setelah Konstitusi Diubah

Puncak kemarahan Orban dipicu oleh amendemen konstitusi yang disahkan parlemen pekan lalu.

Perubahan itu mencakup pencopotan presiden yang diangkat pada era Orban serta penerapan batas maksimal masa jabatan anggota parlemen selama 12 tahun. Ketentuan tersebut berlaku secara retroaktif.

Orban menilai aturan itu sengaja dibuat untuk menyingkirkan elite-elite Fidesz dari politik nasional.

Menurutnya, hampir separuh anggota koalisi Fidesz yang saat ini masih duduk di parlemen tidak lagi memenuhi syarat untuk maju pada pemilu berikutnya pada 2030.

Ia bahkan menyamakan kebijakan tersebut dengan situasi Hungaria menjelang runtuhnya rezim komunis pada akhir 1980-an.

"Waktu itu tidak ada demokrasi di Hungaria. Tidak ada supremasi hukum," katanya.

Orban juga menuduh pemerintah telah menghancurkan prinsip checks and balances atau mekanisme saling mengawasi antar-lembaga negara.

sumber : Xinhua