Sepupu Presiden Filipina Didakwa Atas Kasus Korupsi Penanganan Banjir

Jakarta, CNN Indonesia --

Jaksa Filipina mendakwa anggota parlemen sekaligus sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., Martin Romualdez, dalam kasus korupsi proyek pengendalian banjir.

Kasus tersebut muncul setelah Marcos menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang disebut sebagai proyek "hantu". Pemerintah Filipina memperkirakan proyek tersebut telah menghabiskan miliaran dolar dari uang pembayar pajak.

Sejumlah pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan politisi juga telah dituduh menerima dana dari proyek-proyek tersebut.

Pada Senin (7/9), Ombudsman Filipina Jesus Crispin Remulla mengatakan bahwa kasus "plunder" atau penjarahan terhadap Romualdez senilai 7,4 miliar peso atau sekitar US$117,9 juta.

Dana tersebut berasal dari suap, penyerapan anggaran yang tidak wajar, dan pengaturan alokasi proyek pengendalian banjir.

Sebelumnya, "plunder" atau penjarahan adalah tindak pidana yang tidak dapat dibebaskan dengan jaminan. Hal tersebut merujuk pada korupsi berskala besar yang dapat dihukum dengan penjara seumur hidup.

"Kami tidak pilih-pilih, tidak ada nama di sini yang kami coba hindari. Semuanya di sini didasarkan pada bukti," kata Remulla, seperti dilaporkan AFP.

"Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum," lanjutnya.

Remulla mengatakan jaksa akan mengajukan dakwaan tambahan terhadap Romualdez dan sejumlah pihak lain yang terlibat dalam skandal pengendalian banjir tersebut.

Selain Romualdez, penyidik juga memeriksa mantan anggota parlemen Elizaldy Co dan sejumlah orang lainnya. Mereka diduga bekerja sama untuk memperoleh kekayaan secara ilegal melalui dana pemerintah.

Romualdez sendiri telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran. Ia juga belum memberikan tanggapan atas dakwaan terbaru tersebut kepada AFP.

Pada September tahun lalu, Romualdez mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah namanya muncul dalam penyelidikan kasus tersebut.

Saat itu, ia mengatakan bahwa pengunduran dirinya akan memungkinkan para penyidik untuk menjalankan tugas mereka tanpa "pengaruh yang tidak semestinya". Meski demikian, Ia tetap menjabat sebagai anggota kongres.

Dalam setahun terakhir, jaksa penuntut telah mengajukan tuntutan terhadap sejumlah anggota parlemen aktif, mantan anggota parlemen, pejabat pekerjaan umum, serta perwakilan perusahaan konstruksi.

Korupsi telah lama menjadi masalah dalam sistem demokrasi yang bebas dan tidak terkendali di Filipina. Korupsi juga menjadi penyebab utama kemiskinan yang meluas di negara ini.

(mge/bac)