Saudi-Kuwait Tutup Akses Pangkalan AS, Trump Hentikan Operasi di Selat Hormuz

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tiba-tiba menghentikan rencana operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz disebut dipicu penolakan sejumlah sekutu utama AS di kawasan Teluk. Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan menangguhkan akses militer AS terhadap pangkalan dan wilayah udara mereka untuk mendukung operasi tersebut.

Laporan NBC News menyebutkan, Trump mengejutkan sekutu-sekutu Teluk setelah mengumumkan operasi bertajuk Project Freedom melalui media sosial pada Ahad sore waktu setempat. Langkah itu disebut memicu ketidakpuasan para pemimpin Arab Saudi.

Menurut dua pejabat AS, Riyadh kemudian memberi tahu Washington bahwa mereka tidak akan mengizinkan pesawat militer AS terbang dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan di tenggara Riyadh maupun melintasi wilayah udara Saudi untuk mendukung operasi tersebut.

Upaya komunikasi antara Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dilaporkan belum membuahkan hasil. Kondisi itu disebut memaksa Trump menghentikan sementara Project Freedom guna memulihkan akses militer AS di kawasan.

Selain Saudi, sejumlah sekutu dekat AS di Teluk juga disebut terkejut atas pengumuman operasi tersebut. Trump dilaporkan baru berbicara dengan para pemimpin Qatar setelah operasi diumumkan.

Sumber Saudi kepada NBC News mengatakan Trump dan Mohammed bin Salman tetap menjalin komunikasi intensif. Pejabat Saudi juga disebut menghubungi Trump, Wakil Presiden JD Vance, Komando Pusat AS (CENTCOM), dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Saat ditanya apakah pengumuman Project Freedom mengejutkan Riyadh, sumber Saudi itu mengatakan situasi berkembang sangat cepat dan berlangsung secara real time. Ia menambahkan, Arab Saudi mendukung upaya diplomatik Pakistan untuk memediasi kesepakatan antara Iran dan AS guna mengakhiri konflik.

Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih membantah adanya unsur kejutan terhadap sekutu regional. Menurut dia, negara-negara mitra di kawasan telah diberi informasi sebelumnya terkait operasi tersebut.

Seorang diplomat Timur Tengah mengatakan koordinasi AS dengan Oman baru dilakukan setelah Trump mengumumkan operasi itu. “AS lebih dulu mengumumkan, kemudian baru melakukan koordinasi dengan kami,” ujarnya.