Rival Netanyahu Jelang Pemilu: Dia Sudah Tak Layak Pimpin Negara

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, menilai Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, "tidak lagi layak" memimpin negara tersebut jelang pemilu yang akan digelar besok, Selasa (27/10).

Eisenkot mengkritik rencana Netanyahu yang berencana menerapkan sistem pembayaran alternatif demi menghadapi kemungkinan sanksi internasional imbas operasi militernya di Palestina. Namun, menurut Eisenkot rencana Netanyahu itu dinilai dapat mengancam keamanan nasional Israel.

Pernyataan itu disampaikan Eisenkot melalui unggahan di media sosial X pada Sabtu (24/10), beberapa hari menjelang pemilihan umum Israel. Ia juga menuduh Netanyahu telah merusak persatuan masyarakat dan melemahkan militer, serta kini berisiko menghancurkan perekonomian Israel untuk generasi mendatang.

Pemimpin partai Yashar itu menilai pernyataan Netanyahu mengenai kemungkinan sanksi internasional menunjukkan "bukti nyata bahwa dia telah kehilangan kontak dengan realitas dan memasuki dunia khayalan".

Ia juga menuding Netanyahu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat menjauhkan Israel dari sistem keuangan global sebagai respons terhadap penurunan posisi internasional negara tersebut.

"Ini adalah kegilaan seorang pria yang sudah tidak layak lagi memimpin negara," kata Eisenkot, seperti dilaporkan Middle East Monitor.

Kritik itu muncul sehari setelah Netanyahu mengungkapkan bahwa ia telah meminta penyusunan rencana ekonomi untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi internasional. Rencana tersebut mencakup penggunaan metode pembayaran alternatif, termasuk mata uang kripto dan teknologi blockchain.

Netanyahu mengaku khawatir sanksi internasional dapat membatasi akses Israel terhadap sistem perbankan. Namun, ia tidak menyatakan bahwa Israel akan keluar dari sistem ekonomi global. Anggapan bahwa rencana tersebut akan mengisolasi perekonomian Israel merupakan bagian dari kritik yang disampaikan Eisenkot.

Selain itu, Netanyahu memperingatkan bahwa bantuan militer Amerika Serikat (AS) kepada Israel tidak akan berlangsung selamanya. Ia pun meminta negaranya mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan berakhirnya bantuan tersebut dengan memperkuat kemandirian militer.

Eisenkot juga menyindir rencana Netanyahu dengan menyebutnya sebagai "Bibicoin", gabungan dari julukan Netanyahu, Bibi, dan istilah yang merujuk pada metode pembayaran alternatif dan teknologi keuangan.

Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan teknologi Israel yang melayani klien asing dapat menerima pembayaran dan menarik investasi internasional apabila akses terhadap sistem perbankan global terganggu.

Eisenkot juga menyoroti kemungkinan kesulitan dalam melakukan akuisisi lintas negara terhadap perusahaan-perusahaan Israel jika negara tersebut semakin terisolasi dari sistem keuangan internasional.

Menurut Eisenkot, kebijakan tersebut berisiko mendorong perusahaan Israel memindahkan operasinya ke luar negeri. Kondisi itu juga dapat mengurangi tabungan dan investasi serta mendorong lebih banyak warga meninggalkan Israel.

Eisenkot memperingatkan bahwa dampak ekonomi tersebut dapat berujung pada berkurangnya lapangan kerja dan menyusutnya anggaran untuk sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan.

Ia menilai kondisi itu pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional Israel.

"Ini bukan skenario mimpi buruk yang dibayangkan, tetapi rencana Netanyahu untuk Israel jika dia terpilih kembali," kata Eisenkot dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (20/10).

"Ini adalah peringatan nyata. Israel tidak akan mampu bertahan empat tahun lagi seperti ini," lanjut Eisenkot.

Rencana Netanyahu tersebut juga menuai kritik dari kalangan ekonomi Israel. Media setempat mengutip seorang pejabat ekonomi senior yang tidak disebutkan namanya yang menilai mata uang kripto dan teknologi keuangan alternatif tidak dapat digunakan untuk menghindari sanksi perbankan secara efektif.

Pejabat tersebut juga memperingatkan bahwa mengusulkan pendekatan semacam itu saja berpotensi merusak perekonomian Israel.

Perdebatan mengenai rencana ekonomi tersebut berlangsung ketika Israel menghadapi tekanan internasional terkait perang di Jalur Gaza, perluasan permukiman, dan operasi militernya di Tepi Barat yang diduduki.

Inggris dan sejumlah negara Barat lainnya telah mengambil tindakan terhadap individu serta entitas yang terkait dengan permukiman Israel. Situasi ini turut meningkatkan kekhawatiran di Israel mengenai kemungkinan meluasnya tekanan ekonomi dan diplomatik.

Perselisihan antara Netanyahu dan Eisenkot juga mencerminkan perpecahan politik menjelang pemilihan anggota parlemen Israel atau Knesset yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (27/10).

Keduanya bersaing untuk memimpin pemerintahan berikutnya dan memiliki perbedaan pandangan mengenai kebijakan keamanan, perekonomian, kepemimpinan nasional, serta hubungan Israel dengan negara-negara lain.

Mantan kepala militer Israel itu merupakan salah satu tokoh oposisi yang menantang kepemimpinan Netanyahu.

Dalam unggahannya, Eisenkot menyerukan agar masyarakat memilih demi mewujudkan "masa depan bersama yang lebih baik".

Selain itu, politik Israel juga masih diwarnai perdebatan mengenai tanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan pada Oktober 2023, pelaksanaan operasi militer setelahnya, wajib militer, serta hubungan dengan AS dan negara-negara Barat lainnya.

(mge/rds)