Realisasi belanja pemerintah pusat capai Rp1.791,5 triliun per Agustus

1 jam yang lalu 1

Saya ingin menyampaikan bahwa belanja K/L menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 56,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun.

Nilai realisasi itu tumbuh sebesar 29 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1.388,8 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, merinci realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.

Realisasi belanja K/L telah mencapai 60,4 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun, meningkat 33 persen dibandingkan realisasi Agustus 2025 yang tercatat Rp686 triliun.

“Sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja K/L menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat,” ujar Suahasil.

Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun. Realisasi tersebut meningkat 25,1 persen dari Rp702,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Secara lebih rinci, belanja pegawai hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp259 triliun, setara 72,3 persen dari pagu dan tumbuh 21,7 persen.

Belanja pegawai terutama digunakan untuk pengangkatan sekitar 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta pembayaran tunjangan bagi pendidik non-PNS.

Selanjutnya, belanja barang tercatat Rp389 triliun atau 55,1 persen dari pagu dan meningkat 67,5 persen.

Peningkatan itu terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyaluran Rp131,3 triliun, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Rp10,1 triliun, insentif biodiesel Rp21,4 triliun, pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp11,3 triliun, serta stabilisasi pangan Rp3,3 triliun.

Adapun belanja modal mencapai Rp159,8 triliun atau 56,3 persen dari pagu dan tumbuh 14,3 persen, yang digunakan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan dan irigasi.

Realisasi antara lain terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp43,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp44,6 triliun, Polri Rp36,1 triliun, serta Kejaksaan sebesar Rp10,4 triliun.

Sementara belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp104,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu dan meningkat 3,4 persen.

Realisasi bansos tersebut antara lain meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp27,6 triliun untuk 17,6 juta keluarga, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp30,9 triliun bagi 96,7 juta peserta.

Selain itu, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp10,7 triliun untuk 15,6 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp9,7 triliun untuk 954 ribu mahasiswa. Bantuan dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana tercatat Rp4,6 triliun.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya