Putra Netanyahu: Pemilu di Israel dicuri oleh Qatar, Turki, dan Negara Arab, Turki Langsung Jawab

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki akhirnya buka suara setelah negaranya dituding terlibat dalam dugaan campur tangan asing pada pemilihan umum parlemen Israel atau Knesset. Ankara membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang sengaja dibangun untuk memengaruhi opini publik.

Bantahan itu disampaikan Pusat Pemberantasan Disinformasi (DMM) di bawah Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki pada Kamis (29/10/2026). Pernyataan tersebut muncul ketika Israel diguncang kontroversi dugaan pendanaan asing untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab dalam pemilu yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026).

"Tuduhan bahwa Turki mencampuri pemilu di Israel sepenuhnya tidak berdasar," demikian pernyataan DMM melalui platform media sosial NSosyal, seperti dilaporkan Anadolu Agency, Kamis.

Lembaga tersebut menegaskan bahwa tuduhan yang beredar melalui sejumlah media internasional dan platform media sosial merupakan kampanye disinformasi yang disengaja untuk memanipulasi persepsi masyarakat.

Ankara juga mengimbau masyarakat tidak memercayai pemberitaan maupun tuduhan yang dinilai menyesatkan tersebut.

Kontroversi bermula ketika badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, dilaporkan menyelidiki dugaan masuknya dana asing yang diduga digunakan untuk memengaruhi partisipasi pemilih Arab. Nama Turki dan Qatar kemudian muncul dalam pemberitaan media Israel mengenai kemungkinan sumber pendanaan tersebut.

The Jerusalem Post pada Kamis melaporkan bahwa penyelidik sedang memeriksa dugaan penyaluran dana melalui organisasi dan kelompok masyarakat Arab di Israel. Penyelidikan itu mencakup kemungkinan adanya keterlibatan pihak luar negeri dalam kegiatan mobilisasi pemilih.

Namun, hingga Kamis malam, belum terdapat bukti yang diumumkan secara resmi bahwa pemerintah Turki telah menyalurkan dana ataupun melakukan tindakan melawan hukum untuk memengaruhi hasil pemilu Israel.

Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena hasil pemilu tidak memberikan mayoritas parlemen kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebaliknya, meningkatnya perolehan kursi partai-partai Arab membuat mereka berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan berikutnya.

Putra Netanyahu Ikut Menuding Turki

Tuduhan terhadap Ankara semakin mendapat perhatian setelah Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyinggung Turki dan Qatar melalui media sosial X.

Menurut laporan Türkiye Today pada 29 Oktober, Yair menuding kedua negara bersama sejumlah negara Arab telah menggelontorkan dana bernilai jutaan dolar untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab dengan tujuan menjatuhkan ayahnya dari jabatan perdana menteri.

"Pemilu di Israel dicuri oleh Qatar, Turki, dan negara-negara Arab," demikian tuduhan Yair Netanyahu sebagaimana dilaporkan media Turki tersebut.

Pernyataan itu merupakan tuduhan politik yang belum disertai bukti publik mengenai keterlibatan pemerintah negara-negara yang disebutnya.

Di tengah kontroversi tersebut, Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg, meminta Shin Bet menyelidiki dugaan adanya pendanaan asing dan praktik suap yang berpotensi memengaruhi pemilu.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat kepada Kepala Shin Bet David Zini, tertanggal Rabu (28/10/2026), yang kemudian menjadi perhatian publik pada Kamis.

Dalam suratnya, Sohlberg menyatakan telah menerima informasi mengenai dugaan serius adanya pengaruh tidak semestinya terhadap pemilu melalui pendanaan pihak asing yang dinilai bertentangan dengan kepentingan Israel.

Akan tetapi, Sohlberg secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum dapat memastikan substansi informasi tersebut. Ia meminta badan keamanan menyelidikinya untuk menemukan bukti yang dapat membenarkan ataupun membantah dugaan tersebut.

Hal penting yang perlu dicatat, surat Sohlberg tidak menyebut Turki, Qatar, ataupun partai politik tertentu sebagai pihak yang terbukti terlibat.

Nama kedua negara muncul dalam pemberitaan media dan pernyataan sejumlah aktor politik Israel mengenai dugaan pendanaan asing.

The Jerusalem Post juga melaporkan bahwa penyelidik memeriksa kemungkinan penggunaan tempat penukaran valuta asing dan lembaga lokal sebagai jalur pemindahan dana. Namun, sumber, penerima akhir, jumlah, serta tujuan penggunaan dana yang dicurigai masih menjadi bagian dari penyelidikan.

Shin Bet menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh lembaganya sendiri, bukan semata-mata berdasarkan laporan atau tuduhan dari partai politik.

Badan keamanan tersebut juga menyatakan ruang lingkup penyelidikan terbatas dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencurigai seluruh masyarakat Arab yang menggunakan hak pilihnya secara sah.

Lonjakan Suara Arab Menggagalkan Mayoritas Netanyahu

Penyelidikan dugaan intervensi asing muncul ketika hasil pemilu Israel memperlihatkan perubahan penting dalam peta kekuatan parlemen.

Berdasarkan penghitungan suara yang dilaporkan pada Kamis (29/10/2026), blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi.

Dua kelompok partai Arab, yakni Joint List dan Ra'am, secara keseluruhan memperoleh 19 kursi.

Dengan komposisi tersebut, baik Netanyahu maupun Eisenkot belum memiliki 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk mayoritas pemerintahan.

Perolehan 19 kursi merupakan pencapaian bersejarah bagi kelompok partai Arab. Kehadiran mereka berpotensi menentukan keberhasilan atau kegagalan pembentukan koalisi pemerintahan.

Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya partisipasi warga Arab dalam pemilu.

Menurut laporan Channel 12 Israel yang dikutip Anadolu Agency pada 28 Oktober, tingkat partisipasi masyarakat Arab diperkirakan mencapai sekitar 80 persen. Angka tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan peningkatan keterwakilan politik mereka di Knesset.

Secara nasional, partisipasi pemilih mencapai 77,7 persen, tertinggi sejak 1999 dan meningkat sekitar 7,1 poin persentase dibandingkan pemilu 2022.

Kondisi itu menghadirkan persoalan politik bagi Netanyahu. Pemerintahan baru sulit dibentuk tanpa mempertimbangkan keberadaan partai-partai Arab, sementara sejumlah kekuatan politik Israel masih menolak kerja sama koalisi yang bergantung pada dukungan mereka.

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu kemudian mempertanyakan integritas proses pemilu. Partai tersebut menuding adanya praktik suap, intimidasi, dan berbagai pelanggaran lain yang diduga memengaruhi hasil pemungutan suara di komunitas Arab.

Namun, kepolisian Israel menyatakan belum mempunyai dukungan bukti penyelidikan ataupun informasi intelijen yang membenarkan tuduhan luas bahwa pemilu telah dicuri.

Penjabat Direktur Jenderal Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Dean Livne, juga membantah klaim adanya kecurangan sistematis.

Livne menegaskan bahwa pemilu Knesset berlangsung sesuai hukum dan tidak ditemukan dasar yang mendukung tuduhan pelanggaran secara sistematis terhadap integritas pemilihan.

Pernyataan tersebut tidak menghentikan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tertentu. Akan tetapi, keberadaan penyelidikan tidak dengan sendirinya membuktikan kecurangan berskala nasional ataupun mengubah hasil pemilu.