Program MBG serap anggaran Rp2,02 triliun di NTB per Juni 2026

Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi belanja negara untuk program makan bergizi gratis atau MBG di daerah tersebut mencapai Rp2,02 triliun hingga akhir Juni 2026.

"Realisasi untuk makan bergizi gratis di NTB hingga 27 Juni 2026 adalah Rp2,02 triliun," kata Kepala DJPb Nusa Tenggara Barat (NTB) Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram, Jumat.

Ratih memaparkan ada 857 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) aktif yang mempekerjakan 34.779 petugas. Jumlah itu melampaui target yang seharusnya hanya ada 701 SPPG aktif di Nusa Tenggara Barat.

Keberadaan SPPG aktif yang lebih banyak 22 persen tersebut membuat penerima manfaat menyentuh angka 1,89 juta orang. Dengan demikian, realisasi penerima manfaat telah mencapai 127 persen atau sekitar 27 persen di atas target.

"Data itu kami dapatkan dari Badan Gizi Nasional dan juga dari internal DJPb," ucap Ratih.

Selain MBG, anggaran negara juga mendukung berbagai program prioritas lain berupa pembangunan Sekolah Rakyat, pembiayaan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan hingga ketahanan energi.

Program Sekolah Rakyat telah terealisasi lima sekolah dari target delapan sekolah dengan nilai pembangunan mencapai Rp198,85 miliar. Sementara itu, FLPP telah membiayai 1.512 unit rumah di 159 lokasi melalui 214 pengembang dengan total pembiayaan Rp202,09 miliar yang disalurkan oleh tujuh bank penyalur.

Tangkapan layar realisasi belanja negara untuk program prioritas pemerintah pusat di Nusa Tenggara Barat per 27 Juni 2026. ANTARA/Sugiharto Purnama

Sejak 1 Januari hingga 30 Juni 3026, DJPb NTB mencatat belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp4,14 triliun atau 44,26 persen dari pagu. Realisasi tersebut mencatat pertumbuhan positif secara tahunan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen belanja modal sebesar 253,32 persen, diikuti belanja barang sebesar 38,26 persen, dan belanja pegawai sebesar 26,50 persen.

Adapun komponen belanja bantuan sosial mengalami koreksi sebesar 63,43 persen seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pemerintah pusat.

Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) telah tersalurkan sebanyak Rp7,67 triliun atau 54,30 persen dari pagu. Secara nominal, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 17,66 persen secara tahunan, namun secara persentase penyaluran tumbuh positif sebesar 7,57 persen.

Penurunan nominal tersebut terutama dipicu oleh kontraksi pada dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar 88,57 persen dan dana bagi hasil sebesar 80,16 persen. Di sisi lain, DAK nonfisik mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,49 persen secara tahunan.

DAK nonfisik yang telah disalurkan mencakup bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan tunjangan profesi guru daerah yang memberikan dampak langsung bagi pemenuhan dasar masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: BGN siap jalankan kebijakan anggaran MBG pasca-putusan MK

Baca juga: Purbaya ikuti putusan MK soal pemisahan anggaran MBG mulai 2028

Baca juga: Komisi X nilai pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan tepat

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.