PM Anwar Ingatkan Warga Malaysia Tak Pakai Aplikasi Waze Buatan Israel

Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengingatkan warga agar tidak menggunakan aplikasi navigasi Waze karena kekhawatiran terkait keamanan data pribadi. Sebagai alternatif, ia menyarankan masyarakat beralih ke Tuju, aplikasi yang dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia.

Anwar menyampaikan imbauan tersebut setelah memimpin rapat Komite Keamanan Siber Nasional Malaysia (JKSN). Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas potensi risiko penggunaan Waze untuk memantau data warga Malaysia.

Anwar mengatakan Waze tunduk pada hukum pemerintah Israel. Karena itu, ia menilai keamanan data dan identitas warga perlu menjadi perhatian.

"Kita tidak bisa berkompromi dalam hal keamanan data dan identitas," kata Anwar dalam unggahan di Facebook seperti yang dikutip dari Channel News Asia (CNA), Minggu (25/10).

Waze merupakan aplikasi navigasi yang dikembangkan di Israel. Aplikasi tersebut diluncurkan pada 2009 dengan nama FreeMap Israel sebagai proyek sumber terbuka sebelum dibeli Google pada 2013 senilai US$1 miliar.

Kekhawatiran terhadap keamanan data Waze juga muncul di negara lain. Irak berencana memblokir penggunaan aplikasi tersebut pada akhir Desember tahun ini.

Menteri komunikasi Irak bahkan menyebut keamanan data dan asal-usul Waze dari Israel sebagai pertimbangan kebijakan itu. Malaysia dan Irak termasuk negara yang tidak secara resmi mengakui Israel.

Malaysia perkuat keamanan digital

Selain membahas risiko penggunaan aplikasi navigasi, rapat JKSN juga meninjau perkembangan ancaman siber dan langkah memperkuat kedaulatan digital Malaysia.

Anwar mengatakan pemerintah turut membahas keamanan MyDigital ID, platform verifikasi identitas digital nasional Malaysia, serta ancaman baru yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) otonom.

Pemerintah Malaysia juga memperkuat sistem identitas terintegrasi dengan mengandalkan MyKad sebagai identitas fisik dan MyDigital ID untuk transaksi digital. Langkah tersebut didukung penguatan sistem keamanan siber.

"Upaya ini penting untuk memastikan digitalisasi layanan publik terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan keamanan, kepercayaan, dan kedaulatan negara," pungkas Anwar.

(anm/dal)