PIER nilai konsumsi domestik tetap jadi penopang utama ekonomi RI

2 jam yang lalu 2

Ke depan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi

Jakarta (ANTARA) - Permata Institute for Economic Research (PIER), lembaga riset ekonomi di bawah Permata Bank, menilai konsumsi domestik, percepatan belanja pemerintah, serta investasi yang masih resilien menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026.

Sebagaimana diketahui, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39 persen. Angka tersebut sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi sejak kuartal III 2022.

Namun secara triwulanan, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. Karena itu, capaian pertumbuhan tahunan yang tinggi dinilai perlu dibaca dalam konteks efek basis rendah pada kuartal I 2025, dorongan musiman Ramadhan dan Idulfitri, serta percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih didukung kuat oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Namun demikian, dinamika eksternal seperti perang dagang, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi global tetap perlu dicermati karena dapat memengaruhi stabilitas dan prospek pertumbuhan ke depan,” kata Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa.

Sebagai kontributor terbesar terhadap PDB, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen YoY pada kuartal I 2026, naik dibandingkan 5,11 persen pada kuartal sebelumnya. Penguatan konsumsi didorong meningkatnya aktivitas belanja masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, serta membaiknya indikator keyakinan konsumen dan penjualan ritel pada Maret 2026.

Dari sisi investasi, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) termoderasi menjadi 5,96 persen YoY dari sebelumnya 6,12 persen YoY. Meski demikian, aktivitas investasi domestik dinilai masih cukup resilien, terutama ditopang investasi bangunan dan struktur yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah.

Sementara itu, belanja pemerintah melonjak 21,31 persen YoY seiring percepatan realisasi fiskal pada awal tahun, termasuk untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

PIER menilai dominasi konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menunjukkan mesin pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya ditopang ekspansi investasi swasta yang kuat dan berkelanjutan. Sebagian pendorong pertumbuhan dinilai masih bersifat musiman dan berbasis kebijakan pemerintah.

Secara sektoral, sektor akomodasi serta makanan dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi, meningkat dari 7,41 persen YoY menjadi 13,14 persen YoY pada kuartal I 2026. Pertumbuhan juga terjadi pada sektor jasa lainnya serta transportasi dan pergudangan.

Di sisi lain, industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB mengalami moderasi pertumbuhan menjadi 5,04 persen YoY dari sebelumnya 5,40 persen YoY. Sementara sektor pertambangan masih tertekan akibat pengendalian produksi sejumlah komoditas mineral utama.

Berdasarkan wilayah, pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Jawa tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional, masing-masing sebesar 7,93 persen YoY, 6,95 persen YoY, dan 5,79 persen YoY.

PIER menyebut pertumbuhan tersebut ditopang normalisasi pertambangan di Nusa Tenggara Barat, kuatnya industri manufaktur di Sulawesi, serta akselerasi konsumsi domestik di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, kehati-hatian dunia usaha juga tercermin pada kondisi pasar tenaga kerja dan sektor manufaktur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang atau bertambah 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025.

Meski penyerapan tenaga kerja masih positif, kualitasnya dinilai perlu dicermati karena proporsi pekerja formal turun tipis 0,02 poin persentase, sementara pekerja paruh waktu meningkat 0,16 poin persentase.

"Risiko yang muncul bukan lonjakan pengangguran besar, melainkan meningkatnya informalitas dan tekanan pendapatan kelompok menengah bawah," tulis PIER dalam laporannya.

Dari sektor manufaktur, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis kuartal I 2026 masih berada di zona ekspansi pada level 51,37, namun melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 52,21.

Sinyal perlambatan semakin terlihat pada April 2026 setelah PMI manufaktur turun ke level 49,1 yang mengindikasikan kontraksi output, kenaikan biaya input, dan menurunnya keyakinan pelaku usaha.

PIER menilai dinamika sektor riil juga berkaitan erat dengan kondisi pasar keuangan yang belum sepenuhnya pulih.

Meski pertumbuhan ekonomi masih positif, investor tetap mencermati sejumlah risiko seperti pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, ketidakpastian geopolitik, terbatasnya ruang penurunan suku bunga, serta tekanan fiskal akibat subsidi energi.

Pada kuartal I 2026, investor asing tercatat melakukan arus keluar bersih sekitar 1,79 miliar dolar AS dari pasar domestik, terdiri atas obligasi sebesar 1,48 miliar dolar AS dan saham sebesar 1,95 miliar dolar AS. Meski demikian, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih mencatat arus masuk sebesar 1,64 miliar dolar AS.

Di tengah tekanan tersebut, sektor jasa keuangan dan konsumsi rumah tangga dinilai masih menjadi bantalan ekonomi.

Survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru pada kuartal I 2026 masih tumbuh meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan standar penyaluran yang lebih selektif.

Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen April 2026 tetap berada di level optimistis, yakni 123,0.

PIER memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 5,1-5,3 persen, dengan permintaan domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan.

Namun, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik, perang dagang global, dan perlambatan ekonomi China tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasar keuangan dan kinerja ekspor nasional.

"Ke depan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar serta kepercayaan pasar di tengah dinamika global," kata Josua.

Pemerintah perlu menjaga daya beli, mempercepat belanja produktif, dan menjaga kredibilitas APBN.

Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sambil memastikan likuiditas mengalir ke sektor produktif. Sementara dunia usaha perlu menjaga efisiensi dan memperkuat rantai pasok tanpa mengorbankan tenaga kerja secara berlebihan.

"Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat kuat dalam angka, tetapi juga lebih terasa nyata dalam investasi, penciptaan pekerjaan formal, dan peningkatan pendapatan masyarakat,” tutup dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya