Pete Hegseth Terpuruk di Survei, Kini Hadapi Upaya Pemakzulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Tingkat penerimaan publik terhadap dirinya jatuh ke titik terendah dalam rangkaian survei Marquette Law School, sementara seorang anggota DPR dari Partai Republik mengajukan delapan pasal pemakzulan yang sebagian besar berkaitan dengan kewenangan perang dan operasi militer pemerintahan Presiden Donald Trump.

Survei nasional Marquette Law School yang dilakukan pada 2-9 September 2026 menunjukkan hanya 25 persen responden memiliki pandangan positif terhadap Hegseth, sementara 49 persen memandangnya negatif. Sebanyak 26 persen mengatakan belum cukup mengenalnya untuk memberikan penilaian. Dengan demikian, tingkat favorabilitas bersih Hegseth berada pada minus 24 poin.

Angka tersebut memburuk dibandingkan Juli ketika Hegseth memperoleh 23 persen favorable dan 45 persen unfavorable atau minus 22 poin. Pada Mei, posisinya minus 19 poin, sedangkan pada April minus 21 poin. Data itu menunjukkan angka September merupakan yang terendah dalam pengukuran Marquette terhadap Hegseth sejauh rangkaian tersebut tersedia.

Marquette mewawancarai 1.023 orang dewasa di seluruh AS dengan margin kesalahan plus-minus 3,3 poin persentase. Survei dilakukan menggunakan SSRS Opinion Panel, sebuah sampel probabilitas nasional dengan wawancara daring. Hasilnya dirilis Marquette Law School pada Selasa, 15 September 2026.

Tekanan terhadap Hegseth semakin besar karena penurunan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya penolakan publik terhadap perang Iran. Survei yang sama menemukan 79 persen warga AS menilai perang itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sedangkan hanya 21 persen mengatakan sebaliknya. Sebanyak 87 persen juga menilai AS belum mencapai tujuan perang, sementara 13 persen menilai tujuan tersebut telah tercapai.

Penanganan Perang Trump Juga Ditolak

Ketidakpuasan tidak berhenti pada Hegseth. Hanya 26 persen responden menyetujui cara Presiden Trump menangani perang Iran, sementara 73 persen tidak menyetujuinya, menurut survei Marquette yang sama. Tingkat persetujuan itu turun dari 32 persen pada April dan 30 persen pada Juli.

Perang dengan Iran dimulai setelah AS dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari 2026. Konflik yang terus berlangsung telah mengganggu pengiriman minyak dan ikut menekan harga bahan bakar Amerika, sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa, 15 September 2026.

Tekanan ekonomi tersebut terlihat langsung di pompa bensin. American Automobile Association (AAA) mencatat harga rata-rata bensin reguler nasional pada Rabu, 16 September 2026, mencapai 4,3672 dolar AS per galon, dibandingkan 3,1862 dolar AS setahun sebelumnya. Harga solar bahkan mencapai 6,3103 dolar AS per galon, angka tertinggi yang dicatat AAA.

AAA sebelumnya menyebut volatilitas di Selat Hormuz telah kembali mendorong harga minyak mentah ke atas 100 dolar AS per barel pada awal September. Pada 10 September, harga bensin nasional telah naik sekitar 13 sen hanya dalam sepekan, sebagaimana diumumkan AAA pada Kamis, 10 September 2026.

Dampak ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan perang semakin masuk ke perdebatan politik menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November.

Sesama Republik Ajukan Pemakzulan

Di tengah tekanan survei, anggota DPR Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth pada Selasa, 15 September 2026.

Reuters pada hari yang sama melaporkan Massie menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjalankan perintah operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Massie mendaftarkan resolusinya sebagai privileged resolution, sebuah prosedur yang semestinya memaksa DPR mengambil tindakan dalam dua hari legislatif.

Salah satu tuduhan utama Massie adalah bahwa pemerintahan telah melanjutkan permusuhan dengan Iran melebihi batas waktu yang diatur dalam War Powers Resolution 1973 tanpa memperoleh otorisasi khusus dari Kongres.

“Peter Brian Hegseth layak dimakzulkan dan diadili, diberhentikan dari jabatannya, serta didiskualifikasi untuk memegang dan menikmati jabatan apa pun,” kata Massie ketika membacakan resolusi tersebut di DPR, sebagaimana diberitakan Time pada Selasa, 15 September 2026.

Tuduhan Massie merupakan klaim dalam proses politik pemakzulan dan belum merupakan temuan pengadilan bahwa Hegseth telah melanggar hukum.