Perang Global Picu Desakan Reformasi PBB, Dominasi 5 Negara Dipersoalkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang perang dan konflik yang meluas di berbagai kawasan kembali membuka perdebatan lama mengenai struktur kekuasaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari podium Sidang Majelis Umum PBB di New York, sejumlah pemimpin dunia mempertanyakan apakah lima negara pemegang hak veto Dewan Keamanan masih pantas memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap keputusan yang menyangkut 193 negara anggota.

Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis menjadi lima anggota tetap atau P5 Dewan Keamanan sejak tatanan internasional dibentuk setelah Perang Dunia II. Delapan dekade kemudian, sejumlah negara menilai struktur tersebut tidak lagi mencerminkan perubahan demografi, ekonomi, dan geopolitik dunia.

Perdebatan itu semakin tajam ketika PBB menghadapi perang di Iran, Gaza, Ukraina, Sudan, Kongo, dan Myanmar. Associated Press (AP) mencatat kemampuan badan dunia tersebut untuk mengakhiri konflik-konflik besar kembali dipertanyakan pada Sidang Majelis Umum ke-81 tahun ini.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan mengingatkan para pemimpin dunia bahwa kekuatan militer saja tidak dapat menghasilkan perdamaian. Dalam pidato terakhirnya sebagai sekretaris jenderal di Sidang Majelis Umum, ia memperingatkan garis-garis perpecahan dunia semakin melebar.

Guterres akan mengakhiri masa jabatan keduanya pada 31 Desember 2026. Kepergiannya bertepatan dengan menguatnya pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bukan hanya siapa yang akan memimpin PBB berikutnya, tetapi juga seberapa besar organisasi berusia 81 tahun itu masih mampu menjalankan mandatnya.

Dunia Lebih Besar dari Lima

Salah satu kritik paling keras datang dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Dalam pidatonya di Majelis Umum, Selasa (22/9/2026), Erdoğan mengatakan sistem yang membuat kehendak lebih dari 190 negara bergantung pada lima negara tidak dapat dianggap adil.

"Mari kita akui bahwa sistem ketika kehendak lebih dari 190 negara tunduk kepada lima negara bukanlah sistem yang adil," kata Erdoğan, seperti dilaporkan Reuters.

Erdoğan selama bertahun-tahun mengampanyekan slogan bahwa "dunia lebih besar daripada lima". Menurut dia, komposisi Dewan Keamanan harus menjadi lebih inklusif dan mencerminkan konfigurasi masyarakat internasional saat ini, bukan keseimbangan kekuatan ketika PBB didirikan setelah Perang Dunia II.

Ia mengatakan PBB yang dibentuk 81 tahun lalu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia kini tidak mampu sepenuhnya menjalankan tugas tersebut. Seruan reformasi itu kembali disampaikan ketika perang di sejumlah kawasan menjadi agenda utama pertemuan para pemimpin dunia di New York.

Persoalannya bukan sekadar jumlah negara yang duduk di Dewan Keamanan. Lima anggota tetap mempunyai hak veto yang memungkinkan satu negara menggagalkan resolusi meskipun mendapatkan dukungan luas dari anggota lainnya.

Bagi negara-negara yang menuntut reformasi, struktur tersebut membuat keputusan mengenai perang dan perdamaian terlalu bergantung pada kepentingan kekuatan besar. Namun, gagasan menghapus hak veto menghadapi penolakan dari setidaknya salah satu negara P5.

Rusia Setuju Reformasi, Veto Tetap Dipertahankan

Rusia merespons langsung seruan Erdoğan. Kremlin menyatakan mendukung perluasan anggota tetap Dewan Keamanan, tetapi menolak penghapusan hak veto.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia menganggap Dewan Keamanan memang perlu direformasi dan jumlah anggota tetap dapat diperluas. Namun, Moskow memandang kedudukan anggota tetap dan hak veto sebagai unsur penting dalam struktur PBB.

"Institusi anggota tetap Dewan Keamanan, serta hak veto, merupakan elemen yang sangat penting," kata Peskov.

Posisi tersebut memperlihatkan salah satu persoalan utama reformasi PBB. Bahkan ketika terdapat kesepakatan mengenai perlunya perubahan, negara-negara tidak selalu sepakat mengenai bentuk perubahan tersebut.

Sebagian menghendaki penambahan kursi bagi negara-negara yang selama ini tidak terwakili secara permanen. Sebagian lainnya ingin menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni hak veto yang memberikan kekuasaan khusus kepada lima negara.