Pemilu Israel Disebut Dicuri, Polisi Justru Bantah Kecurangan Sistematis

JAKARTA — Tuduhan kecurangan besar-besaran mengguncang politik Israel setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas parlemen dalam pemilu 27 Oktober 2026. Partai Likud yang dipimpinnya menuding terjadinya praktik penyuapan, intimidasi, dan manipulasi pemungutan suara yang menguntungkan partai-partai Arab. Namun, kepolisian Israel justru menyatakan tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan bahwa pemilu telah dicurangi secara sistematis.

Bantahan kepolisian muncul ketika Netanyahu menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan kekuasaannya setelah hasil penghitungan suara menunjukkan koalisi pemerintah kehilangan mayoritas di Knesset. Pada saat bersamaan, kelompok politik Arab mencatat perolehan kursi bersejarah yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dalam pembentukan pemerintahan baru.

Menurut laporan The Jerusalem Post dan The Times of Israel, Kamis (29/10/2026), kepolisian Israel menegaskan bahwa tidak terdapat dasar penyelidikan maupun informasi intelijen yang mendukung klaim bahwa pemilu telah dicuri. Aparat menyebut proses pemungutan suara berlangsung dengan relatif sedikit insiden terkait integritas pemilu, bahkan dibandingkan dengan sejumlah pemilu sebelumnya.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan tuduhan Partai Likud yang menyebut adanya kecurangan terorganisasi di komunitas pemilih Arab. Tuduhan itu berkembang setelah hasil penghitungan menunjukkan kelompok politik pendukung Netanyahu tidak lagi memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan tanpa memperoleh dukungan tambahan.

Reuters melaporkan bahwa Netanyahu meningkatkan kritik terhadap partai-partai Arab setelah kelompok tersebut mencatat lonjakan dukungan dalam pemilu Selasa. Pemimpin Israel itu mempertanyakan keabsahan sebagian suara yang diperoleh partai-partai Arab, meskipun belum menyampaikan bukti kepada publik yang dapat memastikan adanya manipulasi pemilu secara meluas.

Partai-partai Arab membantah tuduhan tersebut dan menilai Netanyahu berusaha mempertanyakan legitimasi kemenangan politik mereka. Kontroversi itu menjadi semakin sensitif karena menyangkut hak politik warga Arab Israel, kelompok yang mencakup sekitar seperlima populasi negara tersebut.

Likud Mengklaim Memiliki Ratusan Kesaksian

Perselisihan bermula ketika Partai Likud mengeluarkan pernyataan keras pada Rabu (28/10/2026), sehari setelah pemungutan suara. Partai Netanyahu secara terbuka menuduh kelompok politik Arab telah mencuri pemilu melalui berbagai dugaan pelanggaran hukum yang disebut berlangsung secara terorganisasi.

Likud mengklaim terjadi praktik penyuapan pemilih, ancaman, kekerasan, pemalsuan, serta penggunaan perangkat lunak yang diduga melanggar aturan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partai tersebut menyatakan telah mengumpulkan ratusan kesaksian dan berbagai materi yang kemudian diserahkan kepada kepolisian, badan keamanan domestik Shin Bet, serta Komite Pemilihan Umum Pusat Israel.

Menurut pernyataan Likud yang dikutip The Times of Israel, dugaan pelanggaran mencakup pembagian amplop berisi uang bersama surat suara Partai Ra'am. Likud juga menuding adanya intimidasi terhadap petugas pemilu, pemungutan suara ganda, serta ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dan amplop suara di sejumlah lokasi.

Partai Netanyahu mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh laporan tersebut dan meminta aparat segera mengambil tindakan. Namun, hingga pernyataan resmi terakhir, belum ada bukti yang diumumkan kepada publik untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran itu merupakan bagian dari operasi kecurangan sistematis yang memengaruhi hasil pemilu secara nasional.

Kepolisian Israel memang memeriksa sejumlah dugaan pelanggaran individual yang terjadi sepanjang proses pemungutan suara. Reuters melaporkan sedikitnya tujuh orang ditangkap di wilayah selatan Israel sejak hari pemilu atas dugaan keterlibatan dalam praktik kecurangan.

Namun, penanganan kasus individual tidak serta-merta membuktikan adanya manipulasi hasil pemilu secara terorganisasi. Aparat membedakan tindak pidana pemilu yang dapat terjadi di lokasi tertentu dengan tuduhan kecurangan sistematis yang memerlukan bukti mengenai skala, pola, dan dampaknya terhadap keseluruhan hasil.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Dean Livne, menegaskan bahwa proses pemilu telah diselenggarakan sesuai hukum yang berlaku. Dalam surat kepada anggota parlemen Vladimir Beliak, Livne menyatakan integritas pemungutan suara dijaga secara ketat dan penyelenggara pemilu tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sistematis.

Pernyataan Livne memperkuat posisi kepolisian yang menolak klaim bahwa hasil pemilu telah dicuri. Meski demikian, kedua lembaga tersebut tetap membuka ruang bagi pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran yang memiliki dasar faktual dan dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Blok Netanyahu Kehilangan Mayoritas Parlemen

Kontroversi kecurangan berlangsung di tengah perubahan penting dalam konfigurasi politik Israel setelah pemilu. Hasil penghitungan suara yang dirampungkan pada Kamis malam dan dilaporkan Jumat (30/10/2026) menunjukkan tidak ada satu pun blok politik utama yang memperoleh mayoritas kursi parlemen.

Komite Pemilihan Umum Pusat Israel mencatat blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sementara kelompok oposisi utama menguasai 48 kursi. Dua kelompok politik Arab, Joint List dan Ra'am, mengamankan 19 kursi dari total 120 kursi di Knesset.

Partai Likud sendiri memenangkan 27 kursi dan tetap menjadi partai tunggal terbesar dalam parlemen baru. Namun, pencapaian tersebut tidak cukup untuk menjamin kelanjutan pemerintahan Netanyahu karena sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 anggota Knesset.

Hasil itu menempatkan Netanyahu dalam situasi politik yang sulit, meskipun tidak otomatis mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri. Di sisi lain, kelompok oposisi yang dipimpin mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot, juga harus mencari dukungan tambahan untuk membentuk pemerintahan.

Perolehan 19 kursi oleh dua kelompok politik Arab menjadi salah satu perkembangan paling menonjol dalam pemilu tersebut. Joint List memperoleh 11 kursi, sedangkan Partai Ra'am pimpinan Mansour Abbas mendapatkan delapan kursi, sehingga gabungan keduanya mencatat keterwakilan tertinggi bagi partai-partai Arab di Knesset.

Lonjakan tersebut berlangsung bersamaan dengan peningkatan partisipasi pemilih secara nasional. Penyelenggara pemilu mencatat tingkat partisipasi mencapai sekitar 77,9 persen, dengan lebih dari 5,71 juta suara masuk, menjadikannya salah satu tingkat kehadiran pemilih tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Peningkatan mobilisasi pemilih Arab turut memengaruhi perimbangan kekuatan di parlemen. Namun, besarnya perolehan suara tidak otomatis memberikan jaminan bahwa partai-partai Arab akan dilibatkan dalam koalisi pemerintahan baru karena sejumlah kelompok politik utama masih menolak kerja sama resmi dengan mereka.

Kondisi tersebut menjadikan 19 kursi partai-partai Arab sebagai faktor penting dalam negosiasi politik setelah pemilu. Dukungan mereka dapat menjadi penentu dalam berbagai pemungutan suara parlemen, termasuk kemungkinan pembentukan pemerintahan yang tidak melibatkan Netanyahu.