Pemilu AS Memanas, 1.000 Pengawas Federal Dikerahkan ke 50 Negara Bagian, Ada Apa?

JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan sekitar 1.000 pengawas dan pemantau federal ke seluruh 50 negara bagian dalam pemilihan sela (midterm elections), Selasa (3/11/2026). Namun, analisis kantor berita Reuters menemukan bahwa sekitar dua pertiga wilayah yang menjadi sasaran pengawasan merupakan daerah yang memenangkan kandidat Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden 2024.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pengawasan pemilu oleh Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ), terutama ketika persaingan memperebutkan kendali Kongres berlangsung ketat. Sejumlah pejabat Partai Demokrat dan kelompok pembela hak pilih mengkhawatirkan kehadiran aparat federal dapat menimbulkan intimidasi terhadap pemilih.

Reuters, dalam laporan yang diterbitkan pada 3 November 2026, mengungkapkan bahwa pemilih kulit hitam dan keturunan Amerika Latin merupakan kelompok mayoritas di banyak wilayah yang dipilih untuk pengawasan. Sejumlah lokasi tersebut juga berada di negara bagian yang berpotensi menentukan komposisi kekuatan politik di Senat AS.

Analisis Reuters didasarkan pada perbandingan antara daftar wilayah pengawasan yang diumumkan Departemen Kehakiman dan hasil pemilihan presiden 2024. Dengan demikian, angka dua pertiga merujuk pada proporsi wilayah yang dipantau, bukan jumlah petugas federal yang ditempatkan di wilayah pendukung Demokrat.

Departemen Kehakiman menegaskan pengerahan tersebut bertujuan menjamin kepatuhan terhadap undang-undang federal, melindungi hak pilih warga negara, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Operasi yang mencakup seluruh 50 negara bagian itu menjadi pengerahan pengawas pemilu terbesar sepanjang sejarah Departemen Kehakiman AS. Jumlah personelnya diperkirakan sekitar tiga kali lipat dibandingkan pemilihan sela sebelumnya pada 2022.

Wilayah Demokrat Mendominasi Daftar Pengawasan

Dalam pengumuman resminya, Departemen Kehakiman merinci lebih dari 120 yurisdiksi, mencakup kota dan wilayah administratif setingkat county, yang menjadi sasaran pengawasan.

Sejumlah lokasi yang tercantum merupakan pusat populasi besar dan kawasan yang secara historis memiliki dukungan kuat terhadap Partai Demokrat.

Di Georgia, misalnya, pemerintah federal memasukkan Fulton, DeKalb, Cobb, Gwinnett, Chatham, dan Bibb dalam daftar pengawasan. Fulton dan DeKalb merupakan dua wilayah perkotaan penting dalam peta politik negara bagian tersebut.

Di Michigan, pengawasan mencakup Detroit, Dearborn, Hamtramck, Flint, Grand Rapids, Lansing, serta sejumlah kota lainnya. Michigan merupakan salah satu negara bagian yang menjadi perhatian dalam persaingan politik nasional AS.

Di Pennsylvania, pengawas federal diarahkan ke Philadelphia, Allegheny, Luzerne, dan Lehigh. Sementara itu, di Texas, daftar pengawasan mencakup Harris, Dallas, Bexar, Waller, serta sejumlah county lainnya.

Los Angeles dan Alameda di California, Cook County dan Chicago di Illinois, serta Milwaukee di Wisconsin juga masuk dalam daftar.

Penempatan tersebut memperlihatkan luasnya cakupan geografis pengawasan federal. Akan tetapi, konsentrasi di wilayah yang mendukung Demokrat turut menarik perhatian karena pemerintahan Trump sebelumnya berulang kali mempersoalkan keamanan pemilu dan dugaan pemungutan suara ilegal.

Analisis terpisah The Washington Post memperkuat gambaran tersebut. Surat kabar itu menemukan sedikitnya 89 yurisdiksi yang dipilih untuk pengawasan secara konsisten memenangkan kandidat Demokrat dalam tiga pemilihan presiden terakhir. Sebanyak 29 yurisdiksi lainnya secara konsisten mendukung Republik, sedangkan lima wilayah pernah berpindah dukungan antarpartai.

Meski demikian, konsentrasi pengawasan di wilayah Demokrat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya upaya penekanan politik. Wilayah perkotaan dengan populasi besar juga sering menjadi prioritas pengawasan federal karena persoalan akses pemilih, perlindungan kelompok minoritas, dan kebutuhan layanan pemilu dalam berbagai bahasa.

Departemen Kehakiman Membantah Pengawasan Bersifat Diskriminatif

Asisten Jaksa Agung AS yang memimpin Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman, Harmeet K. Dhillon, menyatakan operasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas pemilu.

Dalam pernyataan resmi tertanggal 3 November, Dhillon menyampaikan kebanggaannya atas pengerahan pemantau terbesar dalam sejarah departemennya. Ia menegaskan pemerintah menjalankan pengawasan secara tegas, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa para petugas bertugas memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan federal, termasuk Voting Rights Act, National Voter Registration Act, Help America Vote Act, dan peraturan yang menjamin akses pemilih penyandang disabilitas.

Program pemantauan federal sendiri bukan kebijakan baru. Sejak pengesahan Voting Rights Act pada 1965, Departemen Kehakiman telah mengirimkan petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di berbagai wilayah.

Petugas biasanya mendokumentasikan kemungkinan pelanggaran hak pilih, termasuk fasilitas pemungutan suara yang tidak dapat diakses penyandang disabilitas, hambatan bahasa, serta perlakuan diskriminatif terhadap pemilih.

Pada pemilihan sela November 2022, ketika Joe Biden menjabat presiden, Departemen Kehakiman mengawasi 64 yurisdiksi di 24 negara bagian. Analisis The Washington Post menunjukkan proporsi wilayah condong Demokrat yang menjadi sasaran pengawasan saat itu relatif serupa dengan pola pengerahan pada 2026.

Perbandingan tersebut menjadi konteks penting dalam menilai temuan Reuters. Perbedaan utama tahun ini terletak pada skala operasi yang jauh lebih besar, cakupan seluruh negara bagian, serta perdebatan mengenai pendekatan pemerintahan Trump terhadap penyelenggaraan pemilu.