Pemerintah beri relaksasi bunga KUR nol persen bagi korban gempa NTT

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi nol persen pada 2027 bagi debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan, skema keringanan bunga KUR tersebut akan diberlakukan secara bertahap. Setelah mendapatkan bunga nol persen pada 2027, debitur terdampak akan dikenakan suku bunga sebesar 3 persen pada 2028.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menambahkan fasilitas restrukturisasi tersebut dapat diberikan hingga tiga tahun dan mencakup delapan kabupaten terdampak di provinsi tersebut.

“Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.

Berdasarkan keterangan OJK sebelumnya, kebijakan perlakuan khusus tersebut berlaku bagi debitur terdampak bencana di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Perlakuan khusus itu meliputi penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.

Kemudian, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana.

Terakhir, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas pembiayaan secara terpisah untuk kredit atau penyediaan dana baru, sehingga tidak menerapkan one obligor concept.

Tata cara pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022.

OJK menyatakan pemberian perlakuan khusus itu merupakan bagian dari langkah memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya.

Baca juga: Pemerintah tetapkan target KUR naik jadi Rp325 triliun pada 2027

Baca juga: Indef menilai perlu ada evaluasi mekanisme penyaluran KUR

Baca juga: BRI catat penyaluran KUR capai Rp1.602 triliun hingga September 2026

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.