Jakarta, CNN Indonesia --
Partai Yisrael Beiteinu mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengubah masa jabatan perdana menteri Israel menjadi maksimal delapan tahun.
Anadolu Agency melaporkan partai pimpinan Avigdor Lieberman tersebut mengajukan agar undang-undang dasar Israel diamandemen sehingga PM tak bisa menjabat dalam waktu panjang. Mereka telah berkoordinasi dengan partai-partai Zionis lain mengenai proposal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Delapan tahun tentu saja waktu yang cukup untuk memimpin negara. Negara Israel seharusnya tidak sampai pada situasi di mana urusan hukum pribadi pemimpinnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan negara," kata ketua fraksi parlemen Yisrael Beiteinu, Oded Forer.
Selain membatasi masa tugas PM, RUU itu juga menyediakan mekanisme untuk mengakhiri periode jabatan perdana menteri ketika ia diduga melakukan pelanggaran yang melibatkan "kemerosotan moral".
Undang-undang Israel sejaug ini tidak menetapkan batas waktu bagi seorang PM untuk memerintah. Tidak ada pula aturan yang mengharuskan PM meninggalkan jabatan ketika menghadapi dakwaan.
Jika disahkan, RUU ini dapat memengaruhi masa depan politik PM petahana Benjamin Netanyahu yang sedang diadili atas kasus korupsi.
Netanyahu telah menjabat sebagai PM Israel selama lebih dari 19 tahun. Ia menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Negeri Zionis.
Selain membatasi masa jabatan PM, RUU ini juga mengusulkan untuk melarang anggota Knesset yang didakwa atas pelanggaran serius untuk membentuk pemerintahan. Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemungutan suara terhadap RUU tersebut.
(blq/dna)

7 jam yang lalu
4






English (US) ·
Indonesian (ID) ·