Partai Arab Diprediksi Raup Suara Terbanyak di Sejarah Pemilu Israel

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai-partai Arab Israel menjadi sorotan dalam pemilihan umum kali ini lantaran diproyeksikan meraih 18 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu menjadi yang tertinggi dalam sejarah sejak partai-partai Arab Israel itu masuk parlemen beberapa dekade terakhir.

Data jajak pendapat yang dirilis pada Selasa (27/10) menunjukkan dua partai utama yang dipimpin warga Arab Israel, yakni Joint List dan Ra'am, berpotensi mendapat 18 kursi dari total 120 kursi di Knesset.

Di sisi lain, hasil jajak pendapat menunjukkan blok oposisi yang dipimpin Partai Yashar milik mantan Panglima Militer Israel, Gadi Eisenkot, dan blok yang dipimpin Partai Likud milik Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, masing-masing imbang memperoleh 51 kursi.

Menurut laporan Channel 12 Israel pada Selasa (27/10), partisipasi pemilih di kalangan warga Arab Israel diperkirakan mencapai sekitar 80 persen. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya pada 1999.

Warga Arab Israel merupakan warga atau keturunan Palestina yang bertahan di wilayah itu saat perang Arab-Israel pecah pada 1948. Perang itu menjadi awal mula pembentukan Israel sebagai sebuah negara. Lebih dari 700 ribu warga Palestina terusir dari wilayah mereka yang kini diduduki Israel.

Warga Palestina yang terusir dari wilayahnya kemudian menetap di sebelah perbatasan Israel di Tepi Barat dan Gaza, maupun di kamp-kamp pengungsi di negara sekitarnya.

Sedangkan yang bertahan di Israel menamakan diri mereka sebagai orang Arab Israel atau orang Palestina Israel. Mereka yang telah menetap di Israel pun mendapat kewarganegaraan Israel dan otomatis memiliki hak sebagai warga negara Zionis tersebut.

Sementara itu, pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, berharap hasil akhir pemilu Israel dapat membuka jalan bagi blok anti-Netanyahu, termasuk partainya, memperoleh mayoritas 61 kursi.

"Dengan jumlah suara yang kita miliki sekarang, tidak ada pemerintahan," kata Abbas kepada Channel 12 Israel.

Ra'am saat ini memiliki lima kursi di Knesset. Partai tersebut juga pernah bergabung dengan koalisi pemerintahan Israel pada periode 2021-2022.

Abbas mengatakan kedua blok politik utama telah menghubungi partainya sebelum dan setelah pemungutan suara.

Partai Arab berpotensi jadi penentu

Mantan Duta Besar Israel, Alon Pinkas, mengatakan pembentukan pemerintahan dapat menjadi tantangan bagi partai-partai yang dipimpin Eisenkot jika memenangkan pemilu. Pasalnya, mereka sebelumnya berjanji tidak akan membentuk koalisi dengan partai-partai Arab selama kampanye.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Pinkas menilai sikap tersebut dapat membatasi pilihan oposisi untuk membentuk pemerintahan jika tidak memperoleh mayoritas kursi.

"Ada harga yang harus dibayar," kata Pinkas. Ia menilai warga Arab tidak bisa terus diabaikan dan baru dilibatkan ketika suara mereka dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Menurut Pinkas, partai-partai yang dipimpin kelompok Arab kemungkinan akan mengajukan sejumlah tuntutan politik sebagai syarat dukungan. Namun, tuntutan tersebut belum tentu dapat diterima oleh pemerintahan koalisi yang didominasi kelompok Yahudi.

Di sisi lain, Netanyahu dan koalisi sayap kanannya memperingatkan pendukungnya mengenai meningkatnya jumlah pemilih di kalangan warga Palestina di Israel. Sejumlah politikus Arab mengecam pendekatan tersebut karena dinilai rasis dan provokatif.

Netanyahu turut mengunggah pernyataan di media sosial mengenai antrean panjang pemilih di tempat pemungutan suara di komunitas Arab. Ia juga menyebarkan gambar yang diklaim memperlihatkan warga Arab, termasuk perempuan bercadar niqab, sedang menunggu giliran untuk memilih.

"Jika kita tidak segera sadar, kita akan mendapati diri kita memiliki pemerintahan Mansour Abbas dan Ahmad Tibi," kata Netanyahu, merujuk pada dua politikus Palestina terkemuka di Knesset.

(mge/rds)