Pakar: Kredit UMKM, manufaktur perlu dipulihkan untuk tumbuh dua digit

56 menit yang lalu 1

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang, pertumbuhan kredit di atas 10 persen secara berkelanjutan tidak bisa hanya bertumpu pada kredit investasi kepada korporasi besar, sehingga perlu pemulihan yang lebih luas pada berbagai jenis kredit.

“Harus ada pemulihan yang lebih luas pada kredit modal kerja, perdagangan, manufaktur, UMKM, konsumsi rumah tangga, dan sektor jasa,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan bahwa jika tekanan rupiah dan energi berlanjut, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan bank akan tetap menjaga kehati-hatian, sehingga pertumbuhan kredit lebih mungkin tetap satu digit tinggi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), Josua menilai proyeksi Bank Indonesia (BI) terhadap pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 di kisaran 8-12 persen masih realistis.

Namun, menurutnya, peluang realisasi lebih besar berada pada kisaran bawah hingga tengah. Ia memperkirakan baseline pertumbuhan kredit 2026 lebih mungkin berada pada rentang 8,5-9,5 persen.

Sebagai catatan, kredit industri perbankan per Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (yoy), naik tipis dari posisi Februari 2026 yang sebesar 9,37 persen (yoy).

Dari sisi komposisi, pertumbuhan kredit belum sepenuhnya merata. Kredit investasi tumbuh kuat yakni sebesar 20,85 persen (yoy), tetapi kredit modal kerja hanya tumbuh 4,38 persen (yoy) dan kredit konsumsi 5,88 persen (yoy).

Josua menilai, perkembangan ini menandakan bahwa kredit masih lebih banyak ditopang oleh proyek investasi tertentu dan korporasi yang relatif kuat, sementara pembiayaan untuk kebutuhan operasional harian usaha belum bergerak cepat.

“Padahal, kredit modal kerja biasanya lebih mencerminkan denyut kegiatan sektor riil sehari-hari. Karena itu, meskipun angka pertumbuhan ekonomi kuartal I cukup tinggi, bank kemungkinan tetap selektif, terutama untuk sektor yang margin usahanya tertekan oleh biaya impor, energi, logistik, dan pelemahan rupiah,” jelas dia.

Secara umum, ia menilai kinerja kredit pada Maret 2026 menunjukkan intermediasi masih tumbuh meski belum sekuat likuiditas yang tersedia.

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 13,55 persen (yoy), dengan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,85 persen.

Di sisi lain, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) juga masih sangat besar, mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit.

Josua memandang, hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada kekurangan dana di bank, melainkan belum semua pelaku usaha siap menarik kredit dan tidak semua permintaan dinilai cukup layak oleh bank.

“Jadi, likuiditas longgar adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk mendorong kredit,” kata dia.

Terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, ia menilai efektivitasnya sejauh ini lebih jelas terlihat pada sisi pasokan likuiditas, belum pada percepatan kredit.

Penempatan dana pemerintah ke bank dapat memperkuat kemampuan bank menyalurkan kredit, menekan tekanan biaya dana, dan memberi ruang bagi bank untuk menjaga suku bunga kredit agar tidak naik.

Namun, jika permintaan kredit dari dunia usaha belum kuat atau bank masih menilai risiko debitur tinggi, tambahan likuiditas akan cenderung menumpuk di neraca perbankan.

“Karena itu, efektivitas SAL tidak cukup dinilai dari berapa besar dana yang ditempatkan, tetapi harus dilihat dari berapa kredit baru yang tercipta, sektor mana yang menerima, berapa banyak tenaga kerja yang terdampak, dan apakah kualitas kredit tetap terjaga,” kata Josua.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya