Pajak dan Nasib Kelas Menengah dalam Pandangan Ibnu Khaldun

Sejauh bumi ini ada, sejauh itu pula negara dan peradaban tumbuh dan akhirnya runtuh. Dunia pernah memiliki negara semegah babilonia, kebangkitan pengetahuan manusia di Yunani, bahkan era keemasan Islam. Tapi, semua keagungan itu pada akhirnya runtuh juga.

Banyak faktor yang menyebabkan peradaban negara besar sebelumnya runtuh. Ada faktor pengkhianatan, kekalahan perang, dan faktor lainnya. Di samping itu, semua keruntuhan negara mempunyai pola yang sama, yaitu menipisnya masyarakat kelas menengah atau kelompok produktif.

Hakikatnya negara sama dengan perusahaan, dia membutuhkan dana operasional. Pundi-pundi itu diambil melalui rangkaian pungutan pajak. Dan kelas menengah lah yang menopang sebagian besar pemasukan negara. Sebab tidak semua masyarakat masuk dalam kategori kelas atas, dan kelas menengah bawah cenderung ‘memboroskan’ anggaran negara,  karena ada kebutuhan yang harus dikeluarkan seperti bantuan atau subsidi dalam skala besar.

Saat negara menjelang krisis karena minimnya pemasukan negara, hampir seluruh lapisan masyarakat akan terdampak. Krisis akan menyebabkan ketidakstabilan politik yang berujung pada kerugian materi sampai nyawa. Karenanya, negara benar-benar harus hadir pada kelompok masyarakat kelas menengah.

Menariknya, sahabat Ali semasa menjabat sebagai khalifah rasyidin, dalam satu kesempatan mewasiatkan kepada pimpinan dibawahnya untuk benar-benar hadir kepada masyarakat kelas menengah.

ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا

Artinya, "Kemudian, perhatikanlah urusan para pedagang dan kaum perajin (industriawan), serta perlakukanlah mereka dengan baik, baik pedagang sedentari, mereka yang nomaden dalam berniaga mengelola modalnya, maupun mereka yang bekerja keras dengan tenaga fisiknya.

Sebab sesungguhnya mereka adalah sumber berbagai manfaat dan perantara berbagai kemudahan hidup, serta pihak yang mendatangkannya dari tempat-tempat yang jauh dan pelosok, baik di daratan, lautan, dataran rendah, maupun pegunungan wilayahmu, yakni tempat-tempat yang orang banyak umumnya tidak mampu berkumpul di sana dan tidak berani menempuhnya." (Syarif Ar-Radhi, Nahjul Balaghah, [Beirut: Darul Banani, 2004], halaman 438).

Istilah kelompok kelas menengah sebenarnya baru muncul di awal abad modern. Namun, Ali secara eksplisit menginstruksikan kepada para pemimpin untuk memperhatikan betul bagaimana persoalan yang dialami oleh kelompok pekerja, pedagang, pelaku industri. Sebab merekalah yang dimaksud sebagai kelas menengah.

Bahkan sahabat Ali menegaskan bahwa para kelompok produktif ini merupakan jaring dari kestabilan sosial-ekonomi masyarakat. Merekalah yang mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat, baik domestik maupun mancanegara. Melalui giat para kelas menengah inilah sebagian masyarakat jauh lebih mudah dalam mengakses kebutuhan masing-masing. 

Orang tua tidak perlu memetik padi, gandum dan tidak perlu menyembelih sapi atau kambing untuk mengisi perut anak-anak mereka. Para pedagang sudah menyediakan dalam bentuk jadi, dengan pertukaran uang sebagai timbal baliknya. Fakta inilah yang harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memperhatikan persoalan kelompok produktif atau kelas menengah

Terlebih, penyumbang terbesar pajak adalah kelas menengah. Saat menyusutnya middle income trap (istilah lain kelas menengah), semakin sedikit pula pemasukan negara. Maka negara perlu mempertimbangkan bagaimana pajak dipungut.

Kehadiran negara terhadap kelas menengah dalam konteks pajak adalah tidak membebankan pungutan yang begitu banyak. Bukan dengan menyusupi pajak dari setiap komponen pengeluaran masyarakat sebagai beban pajak. Secara naluri, beban pungutan yang ringan akan meningkatkan ambisi, semangat juang pegiat ekonomi, demikianlah tutur Ibnu Khaldun.

وَإِذَا قَلَّتِ الْوَزَائِعُ وَالْوَظَائِفُ عَلَى الرَّعَايَا نَشِطُوا لِلْعَمَلِ وَرَغِبُوا فِيهِ، فَيَكْثُرُ الِاعْتِمَارُ وَيَتَزَايَدُ لِحُصُولِ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْمَغْرَمِ، وَإِذَا كَثُرَ الِاعْتِمَارُ كَثُرَتْ أَعْدَادُ تِلْكَ الْوَظَائِفِ وَالْوَزَائِعِ، فَكَثُرَتِ الْجِبَايَةُ الَّتِي هِيَ جُمْلَتُهَا

Artinya, “Apabila beban pajak serta pungutan atas rakyat itu sedikit, mereka akan berambisi untuk bekerja dan terdorong melakukannya. Maka pembangunan (aktivitas ekonomi) pun semakin banyak dan terus bertambah pesat karena timbulnya rasa puas dan senang atas ringannya beban tanggungan. Ketika pembangunan semakin marak, maka jumlah skala pungutan dan beban pajak tersebut turut membanyak, sehingga total penerimaan kas negara pun meningkat.”

Pemasukan dengan nominal kecil dengan kelipatan berkali-kali lipat,  jauh lebih baik dalam pertumbuhan keuangan. Masyarakat akan mendayagunakan sumber dayanya tanpa hambatan pungutan yang besar dari negara. 

Berbeda dengan pemerintah yang tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya, terlebih kelas menengah. Kelompok dengan penyumbang pajak terbesar negara. Tanpa tahu kondisi nyata masyarakatnya, pemerintah merasa rakyat wajib memenuhi kehendak mereka. Sehingga pemungutan pajak semakin diperbesar nominalnya.

فَيُكَثِّرُونَ الْوَظَائِفَ وَالْوَزَائِعَ حِينَئِذٍ عَلَى الرَّعَايَا وَالْأَكَرَةِ وَالْفَلَّاحِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمَغَارِمِ، وَيَزِيدُونَ فِي كُلِّ وَظِيفَةٍ وَوِزِيعَةٍ مِقْدَاراً عَظِيماً لِتَكْثُرَ لَهُمُ الْجِبَايَةُ، وَيَضَعُونَ الْمُكُوسَ عَلَى الْمُبَايَعَاتِ

Artinya, “Lalu pemerintah mulai memperbanyak jenis pungutan dan beban pajak terhadap rakyat, para petani, pembajak sawah, dan segenap wajib pajak. Mereka menaikkan nilai setiap beban pajak dan pungutan dalam jumlah yang sangat besar demi memperbanyak kas penerimaan mereka, serta menetapkan cukai atas transaksi jual beli.”

Ibnu Khaldun spesifik menyebutkan masyarakat kelas menengah seperti petani dan pekerja sebagai wajib pajak yang menanggung beban pungutan pajak berlebih. Setiap produk atau output dari masyarakat akan dikenai pajak oleh pemerintah.  

Sehingga,  kelompok produktif lambat laun menurunkan produktivitas. Bagaimana tidak, kerja keras dengan keringat sendiri untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,  ujungnya dipungut oleh pihak lain. Ironisnya, saat penurunan pemasukan akibat landainya produktivitas masyarakat,  pemerintah justru menaikkan tarif pajak dengan harapan menambal kekurangan yang ada.

فَتَنْقَبِضُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَيْدِي عَنِ الِاعْتِمَارِ جُمْلَةً فَتَنْقُصُ جُمْلَةُ الْجِبَايَةِ حِينَئِذٍ بِنُقْصَانِ تِلْكَ الْوَزَائِعِ مِنْهَا. وَرُبَّمَا يَزِيدُونَ فِي مِقْدَارِ الْوَظَائِفِ إِذَا رَأَوْا ذَلِكَ النَّقْصَ فِي الْجِبَايَةِ وَيَحْسَبُونَهُ جَبْراً لِمَا نَقَصَ…فَلَا تَزَالُ الْجُمْلَةُ فِي نَقْصٍ وَمِقْدَارُ الْوَزَائِعِ وَالْوَظَائِفِ فِي زِيَادَةٍ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ جَبْرِ الْجُمْلَةِ بِهَا إِلَى أَنْ يَنْتَقِصَ الْعُمْرَانُ بِذَهَابِ الْآَمَالِ مِنَ الِاعْتِمَارِ وَيَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى الدَّوْلَةِ لِأَنَّ فَائِدَةَ الِاعْتِمَارِ عَائِدَةٌ إِلَيْهَا.

Artinya, “Akibatnya, banyak tangan menahan diri sepenuhnya dari aktivitas pembangunan (ekonomi), sehingga total penerimaan kas negara pun menyusut akibat berkurangnya pungutan-pungutan tersebut. Terkadang, mereka justru kembali menaikkan tarif pungutan saat melihat penurunan kas tersebut, seraya mengira bahwa kenaikan tarif itu akan menambal apa yang berkurang...​

Maka total pendapatan negara senantiasa mengalami penyusutan sementara besaran tarif pajak terus dinaikkan, dikarenakan pemahaman salah dari pemerintah bahwasannya hal itu bisa menambal kekurangannya, hingga peradaban/perekonomian merosot karena hilangnya harapan masyarakat untuk berusaha dan membangun, yang mana dampak buruknya pada akhirnya berbalik menimpa negara itu sendiri, sebab kemanfaatan pembangunan sesungguhnya kembali kepadanya.”

Maka, bentuk kehadiran pemerintah terhadap kelas menengah,  dengan berdasar realita hulu ke hilir pemungutan pajak, yaitu dengan memungut tarif lebih rendah. Salah satu faktor yang mendukung produktivitas masyarakat adalah kebebasan terhadap tekanan. Masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang stabil sekaligus menyumbang negara dalam skala yang besar.

وَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي الِاعْتِمَارِ تَقْلِيلُ مِقْدَارِ الْوَظَائِفِ عَلَى الْمُعْتَمِرِينَ مَا أَمْكَنَ، فَبِذَلِكَ تَنْبَسِطُ النُّفُوسُ إِلَيْهِ لِثِقَتِهَا بِإِدْرَاكِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ

Artinya,  “Jika engkau telah memahami hal ini, maka ketahuilah bahwa faktor terkuat dalam mendorong pembangunan adalah meringankan beban pungutan atas para pelaku usaha/pembangun semaksimal mungkin. Sebab dengan cara itulah jiwa-jiwa menjadi lapang dan bergairah untuk berusaha, karena keyakinan mereka akan tercapainya keuntungan di dalamnya.” (Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, [Beirut: Darul Fikri, 1981], Juz 1, halaman 343).

Dengan demikian, pemerintah tidak boleh semena-mena saat bersinggungan dengan kelas menengah. Sebuah negara sebenarnya tidak bisa berlangsung tanpa adanya kontribusi kelompok produktif mayoritas.

Sebagaimana instruksi sahabat Ali, pemerintah harus memahami persoalan yang dihadapi masyarakat kelas menengah. Lalu sesuai dengan saran Ibnu Khaldun, pemerintah sangat perlu untuk menurunkan tarif pungutan pajak dengan harapan meningkatkan produktivitas masyarakat. Wallahu a’lam 

Shofi Mustajibullah, Alumni Az-Zahirul Falah Ploso Kediri.