Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mematangkan persiapan implementasi program penjaminan polis asuransi yang sesuai undang-undang akan mulai berlaku pada 2028.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) ke-29 dan ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting ke-52 di Bali, Rabu, mengatakan program tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK dan LPS sebelumnya telah menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran data, informasi dan/atau dokumen pada program penjaminan polis asuransi untuk menjadi landasan operasional kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pelaksanaan program.
Sebagai upaya paralel, OJK juga menjadikan program penjaminan polis sebagai salah satu pembahasan dalam kegiatan AIRM ke-29 dan AIC ke-52.
“Kami menyadari bahwa sejumlah negara ASEAN telah memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang ini. Jadi, ada diskusi spesifik soal ini untuk belajar dan berbagi pengalaman satu sama lain terkait program ini,” ujar dia.
Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan Diwkoraja Purba menyampaikan program penjaminan polis ini ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
“Sebentar lagi tahun 2027 program penjaminan polis asuransi akan dimulai. Ini kami bersama-sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan sangat intens menyiapkan,” ujarnya.
Ia menyebut program tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Ferdinan menambahkan LPS juga memanfaatkan pertemuan regulator asuransi ASEAN untuk mempelajari pengalaman negara lain, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang telah lebih dahulu menerapkan program penjaminan polis.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan pihaknya siap mendukung LPS dan OJK dalam pelaksanaan program penjaminan polis.
Menurutnya, pemerintah telah memperoleh izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk melanjutkan proses penyusunan regulasi tersebut.
"Saat ini proses perundangannya, kita sudah dapat izin prakarsa dari Setneg dan kita akan secara intensif mempersiapkan program penjaminan polis sehingga bisa siap," ujar Herman.
Dia mengatakan perluasan mandat tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan sektor keuangan Indonesia sebagaimana diterapkan di sejumlah negara maju melalui skema perlindungan terintegrasi (integrated protection scheme).
“Tentu saja dalam persiapan tersebut kita perlu kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan juga industri asuransi,” tuturnya.
Baca juga: OJK: Perkuat ekosistem asuransi ASEAN dengan perkuat koordinasi
Baca juga: OJK bahas penilaian MSCI dengan regulator Jepang
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.







English (US) ·
Indonesian (ID) ·