OJK beri ruang asuransi dalam pengawasan khusus ikut penjaminan polis

6 jam yang lalu 5
Perusahaan-perusahaan (asuransi) dalam penguasaan khusus diberi waktu

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi ruang kepada perusahaan asuransi yang saat ini dalam pengawasan khusus untuk melakukan upaya perbaikan agar bisa ikut program penjaminan polis asuransi.

“Perusahaan-perusahaan (asuransi) dalam penguasaan khusus diberi waktu,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di sela penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dokumen dengan LPS di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Anggota Dewan Komisioner OJK itu menyebutkan ada delapan perusahaan asuransi di Indonesia yang saat ini masuk dalam pengawasan khusus.

Meski begitu, ia tidak membeberkan delapan nama perusahaan asuransi itu karena alasan kebijakan dan untuk menjaga iklim industri asuransi kondusif.

Delapan perusahaan asuransi itu harus menyusun program restrukturisasi dan rencana tindak (action plan) supaya mereka bisa kembali sehat.

“Apabila berjalan baik, maka perusahaan asuransi itu akan kembali normal dan pengawasannya kembali normal,” kata dia.

Adapun salah satu kriteria perusahaan asuransi ikut penjaminan polis adalah berada dalam pengawasan normal atau sehat dan memiliki kecukupan modal.

Sementara itu, terkait program penjaminan polis asuransi, saat ini pihaknya bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan sedang membahas rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026.

Pihaknya juga melakukan konsultasi dengan DPR RI sebelum PP itu diundangkan.

Apabila sudah diundangkan, lanjut dia, maka ada waktu enam bulan kepada perusahaan asuransi untuk mempersiapkan diri untuk ikut dalam program penjaminan polis asuransi itu.

“Enam bulan kira-kira sejak nanti diundangkan (PP) supaya siap-siap memperbaiki kalau mau ikut (program penjaminan polis). Saya rasa pemegang saham akan berupaya melakukan restrukturisasi sehingga bisa memenuhi syarat untuk ikut program penjaminan polis,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba menjelaskan perusahaan asuransi dapat melakukan pendaftaran program penjaminan polis sekitar enam bulan sebelum dilakukan aktivasi.

“Jadi kami buka ruang sangat lebar kira-kira enam bulan sehingga bila ada yang belum memenuhi, dia cukup waktu untuk memenuhinya,” katanya.

Adapun produk asuransi yang nantinya dijamin adalah produk yang memberikan perlindungan kepada pemegang polis, kecuali asuransi kredit, investasi produk unit link hingga asuransi sifatnya wajib dan sosial tidak termasuk penjaminan polis.

Produk dan besaran nilai penjaminan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah itu.

Di sisi lain, LPS mengusulkan batas nilai penjaminan polis asuransi hingga Rp500 juta per polis.

“Limit sekarang kalau kami terapkan di industri, itu sudah mengcover 98 persen seluruh polis yang ada di industri, dicover penuh dengan limit Rp500 juta,” ucapnya.

Baca juga: OJK-LPS jamin lindungi data nasabah sambut penjaminan polis asuransi

Baca juga: OJK target aturan insentif investasi hijau asuransi terbit akhir 2026

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya