Negara Pasifik Dukung Israel, Tapi Juga Bicara Papua Merdeka: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada paradoks menarik di kawasan Pasifik. Negara-negara yang secara geografis sangat jauh dari Timur Tengah justru menjadi bagian penting dari peta dukungan diplomatik Israel. Sebagian bahkan membuka kedutaan di Yerusalem, memasang bendera Israel di ruang publik, hingga memilih bersama Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, sejumlah negara yang sama juga pernah mengangkat persoalan Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri masyarakat Papua. Kejadian terkini, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale kembali mengangkat persoalan Papua Barat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, pekan lalu. Wale mendesak Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.

Wale menyampaikan hal tersebut ketika berbicara dalam sesi mengenai dekolonisasi. Ia mengatakan laporan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama dan perlu diverifikasi secara independen.

Menurut Wale, masyarakat Papua Barat merupakan bagian dari keluarga besar Melanesia. "Saudara-saudari Melanesia kami," demikian Wale menyebut masyarakat Papua Barat, sebagaimana dikutip media Papua Nugini, Papua New Guinea Today, Ahad (27/9/2026).

Ia mengatakan Solomon Islands tetap menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Honiara, kata dia, juga tetap menjaga hubungan persahabatan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Namun, sikap tersebut tidak menghalangi Solomon Islands untuk terus menyuarakan persoalan HAM di Papua Barat. Wale juga kembali menyampaikan seruan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) agar Indonesia memberikan akses bagi Komisioner Tinggi PBB untuk HAM melakukan kunjungan ke Papua Barat.

Menurut Wale, kunjungan tersebut dapat menjadi langkah untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, kunjungan PBB dinilai dapat memberikan kesempatan untuk menilai secara independen berbagai laporan mengenai kondisi HAM di wilayah tersebut.

"Memberikan akses kepada kepala HAM PBB untuk mengunjungi Papua Barat akan menunjukkan kepercayaan di antara para pihak dan membuka kesempatan bagi berbagai kekhawatiran mengenai situasi di sana untuk dinilai secara independen," demikian inti pernyataan Wale.

Dalam pertemuan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) di Koror, Palau, pada Agustus 2026, para pemimpin negara Pasifik menyepakati fasilitasi dialog dengan Indonesia mengenai Papua Barat. Mereka juga mendukung rencana misi sejumlah pemimpin PIF yang berminat mengunjungi wilayah tersebut melalui konsultasi dengan Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).

Para pemimpin PIF juga meminta utusan khusus mereka, Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, untuk terus mendorong Indonesia terkait kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM.

Kunjungan tersebut sebenarnya telah menjadi agenda lama. Indonesia disebut telah mengundang Komisioner Tinggi PBB untuk HAM mengunjungi Papua sejak 2018. Namun, kunjungan tersebut hingga kini belum terlaksana.

MSG kemudian menetapkan 31 Desember 2026 sebagai batas waktu bagi pelaksanaan kunjungan tersebut. Jika akses tidak diberikan, MSG mengindikasikan akan meninjau kembali status Indonesia sebagai anggota asosiasi organisasi tersebut pada pertemuan puncak 2027.

Pernyataan Wale menarik karena disampaikan bersamaan dengan penegasan bahwa Solomon Islands tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, posisi Honiara tidak secara eksplisit menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia. Fokus yang disampaikan Wale adalah akses internasional, verifikasi dugaan pelanggaran HAM, dan dialog.

Solomon Islands selama beberapa pemerintahan memang menjadi salah satu negara Pasifik yang aktif mengangkat isu Papua. Kedekatan geografis dan identitas Melanesia menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan Papua memperoleh perhatian khusus di kawasan Pasifik.