MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember

Jakarta, NU Online

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu usai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). 

Muzani mengungkapkan, sidang paripurna tersebut akan memuat tiga agenda sekaligus, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih. Sidang digelar di gedung parlemen Senayan. Muzani menegaskan jadwal dan tempatnya dalam konferensi pers.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Muzani.

Jadwal ini jauh lebih cepat dari tenggat 60 hari yang diberikan konstitusi. Pimpinan MPR, DPR, dan DPD disebut sepakat agar kekosongan jabatan diisi secepat mungkin.

Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR sengaja memilih jadwal yang lebih cepat. Ia menyebut konstitusi memang memberi waktu paling lama dua bulan sejak Gibran mundur, tetapi MPR tidak ingin kursi wakil presiden kosong terlalu lama. Karenanya, proses pengisian ingin diselesaikan lebih awal dari batas waktu yang tersedia. Ia mengungkapkan sikap tersebut.

"Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," kata Muzani.

Ia menambahkan bahwa jika seluruh tahapan memakai batas maksimal sesuai ketentuan, proses pengisian baru akan rampung pada awal Januari 2027. Dengan jadwal yang ditetapkan, pengisian dipercepat sekitar sebulan dari tenggat konstitusional.

Percepatan ini, menurut Muzani, bukan keputusan MPR sendiri. Ia mengatakan seluruh pimpinan MPR, DPR, dan DPD sudah sepakat agar proses berjalan cepat dan kondusif. 

Kesepakatan itu didahului konsultasi antarpimpinan tiga lembaga bersama Presiden sehari sebelumnya. Ia menyebut prinsip yang disepakati dalam pembicaraan itu.

"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani.

Penetapan jadwal ini sekaligus memulai hitungan bagi Presiden Prabowo Subianto. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang MD3 mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan sidang pada 2 Desember, batas pengajuan nama jatuh sekitar 18 November 2026.

Pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026), dan surat itu juga disampaikan kepada Presiden Prabowo. Pengunduran diri ini terjadi saat DPR sedang memproses upaya pemakzulan melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).