Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan menambah anggaran sebesar Rp90 triliun–Rp100 triliun untuk subsidi energi di tengah perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran, yang menyebabkan krisis energi global.
“Rp90 triliun–Rp100 triliun,” ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Rabu.
Purbaya menyampaikan anggaran Rp100 triliun ditujukan untuk subsidi energi, bukan kompensasi. Adapun komoditas energi yang ditanggung dengan skema subsidi seperti LPG 3 kg dan solar.
Sedangkan, kompensasi adalah dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha (seperti Pertamina) untuk menutupi selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian (harga pasar) bahan bakar minyak (BBM).
Adapun komoditas yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan skema kompensasi adalah Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Baca juga: Purbaya: Pertamina tanggung selisih BBM nonsubsidi untuk sementara
Baca juga: Purbaya jamin defisit APBN tetap terkendali hingga akhir tahun
“Itu (Rp90 triliun–Rp100 triliun) subsidi. Kompensasi lain lagi. Saya lupa (angka kompensasi),” ujar Purbaya.
Di luar tambahan subsidi tersebut, pemerintah sebelumnya menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.
Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp381,3 triliun.
Purbaya pun menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali hingga akhir tahun.
"Ini udah kami hitung semua. Kan nanti meski dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar per barel) pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, itu di sekitar 2,9 persen. Jadi nggak masalah," ujar Purbaya.
Purbaya dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (31/3), mengatakan pengelolaan anggaran terus dijaga berkesinambungan, sehingga APBN tetap mempunyai ruang untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Pemerintah telah memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.
Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.
Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.
Baca juga: Pemerintah utamakan kepentingan rakyat di tengah gejolak energi global
Baca juga: RI diversifikasi sumber energi, genjot kapasitas kilang jaga stok BBM
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·