Menlu Oman: Keamanan Teluk tak akan Stabil Tanpa Iran

JAKARTA -- Oman mendorong pembentukan pakta perdamaian yang melibatkan delapan negara di kawasan Teluk, termasuk Iran, sebagai bagian dari upaya mengakhiri ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi menyatakan pemerintah Amerika Serikat memahami arah perubahan yang sedang diupayakan negara-negara kawasan, meskipun Washington dan Teheran masih menghadapi perbedaan mendasar dalam perundingan untuk mengakhiri konflik.

Gagasan tersebut muncul ketika sejumlah negara Timur Tengah sedang menjajaki kesepakatan diplomatik berlapis untuk mencegah kembali pecahnya perang antara Amerika dan Iran. Pembahasan mencakup pembukaan Selat Hormuz, pelonggaran sanksi terhadap Teheran, penyelesaian konflik Yaman, serta pembentukan kerangka keamanan regional yang tidak lagi menempatkan Iran di luar sistem.

Dalam wawancara dengan The Guardian yang diterbitkan Rabu (28/10/2026), Albusaidi menyampaikan keyakinannya bahwa keterlibatan kembali Iran dalam hubungan damai dengan negara-negara tetangganya dapat membuka peluang ekonomi yang sangat besar, termasuk bagi Amerika Serikat.

Menurut dia, prospek tersebut telah menjadi bagian dari pembicaraan panjang selama Oman memediasi perundingan Washington dan Teheran. Albusaidi meyakini terdapat pemahaman umum mengenai arah hubungan regional yang akan ditempuh apabila kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan.

“Saya pikir ada penerimaan umum bahwa ini akan menjadi arah yang akan ditempuh setelah kita mencapai kesepakatan,” kata Albusaidi kepada The Guardian.

Pernyataan itu penting karena Oman selama ini memainkan peran perantara dalam komunikasi Amerika dan Iran. Muscat mempunyai hubungan diplomatik dengan kedua pihak dan terlibat dalam perundingan yang berlangsung sebelum perang meletus pada Februari 2026.

Namun, keyakinan Albusaidi tidak dapat diartikan sebagai konfirmasi bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyetujui pembentukan pakta keamanan regional yang melibatkan Iran. Hingga Rabu, belum ada pengumuman resmi Washington mengenai persetujuan terhadap rancangan pakta delapan negara tersebut.

Gagasan Oman juga belum menjadi perjanjian yang ditandatangani seluruh negara peserta. Usulan itu masih merupakan agenda diplomatik yang memerlukan persetujuan politik dan penyelesaian berbagai perselisihan keamanan.

Delapan Negara Teluk, Termasuk Iran dan Irak

Rencana yang disampaikan Albusaidi mencakup enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Dua negara lain yang diusulkan bergabung ialah Iran dan Irak.

Kedelapan negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan kawasan Teluk, termasuk keselamatan pelayaran, infrastruktur energi, hubungan perdagangan, dan pencegahan konflik lintas perbatasan.

Dalam pidato berjudul Inclusive Security in the Gulf di Girton College, Universitas Cambridge, Inggris, pada Senin (26/10/2026), Albusaidi menyatakan setiap arsitektur keamanan kawasan yang mengecualikan Iran pada dasarnya mengandung ketidakstabilan.

Ia berpendapat bahwa selama hampir setengah abad Iran terlalu sering ditempatkan sebagai ancaman utama yang menjadi dasar pembentukan sistem keamanan regional. Pendekatan tersebut, menurutnya, justru menghambat pembentukan mekanisme kerja sama yang melibatkan seluruh negara di kawasan.

Albusaidi juga mengkritik ketergantungan negara-negara Teluk terhadap kekuatan asing dalam menyelesaikan persoalan keamanan. Ia menilai hubungan pertahanan dengan negara di luar kawasan telah membawa manfaat pada masa lalu, tetapi tidak selalu menghasilkan penyelesaian bagi perselisihan yang terus berkembang.

Dalam pandangannya, negara-negara Teluk harus mengambil tanggung jawab utama atas keamanan mereka sendiri, bukan menyerahkan penentuan struktur keamanan kawasan kepada kekuatan eksternal.

Namun, usulan itu tidak berarti Oman menghendaki penghentian seluruh kerja sama dengan Amerika Serikat maupun negara-negara Barat. Albusaidi secara eksplisit menyatakan hubungan dengan mitra internasional tetap diperlukan, dengan harapan perannya semakin bergeser ke kerja sama ekonomi dan investasi.

Ia mengusulkan agar hubungan negara-negara kawasan dengan kekuatan luar tidak selamanya didominasi komitmen militer. Sebaliknya, stabilitas yang dibangun melalui kesepakatan regional diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi perdagangan dan pembangunan ekonomi.

Pendekatan tersebut mencerminkan perbedaan penting antara mengurangi ketergantungan keamanan dan menghentikan seluruh hubungan pertahanan. Oman tidak mengumumkan keputusan menarik diri dari kerja sama militer yang sudah dimilikinya dengan negara lain.

Menghidupkan Kembali Gagasan yang Gagal pada 1976

Albusaidi mengaitkan usulannya dengan sebuah pertemuan diplomatik yang berlangsung hampir 50 tahun lalu.

Pada November 1976, para menteri luar negeri Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bertemu di Muscat. Pertemuan tersebut bertujuan menjajaki pembentukan pengaturan keamanan kolektif bagi seluruh kawasan Teluk.

Menurut Albusaidi, pertemuan itu menjadi satu-satunya kesempatan ketika kedelapan negara secara bersama-sama duduk untuk membicarakan kerangka keamanan regional yang inklusif.

Namun, berbagai perubahan geopolitik kemudian menghambat perkembangan gagasan tersebut. Revolusi Iran pada 1979, invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun yang sama, serta perang Iran-Irak sepanjang dekade 1980-an mengubah hubungan kekuatan di kawasan.

Dalam kondisi tersebut, negara-negara Teluk memperkuat kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dan mitra Barat lainnya.

Amerika kemudian memperluas keterlibatan militernya di kawasan melalui berbagai perjanjian pertahanan, penempatan pasukan, kerja sama intelijen, hingga pengoperasian fasilitas militer. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dibentuk pada 1983, sedangkan Armada Kelima Angkatan Laut AS diaktifkan kembali dengan markas di Bahrain pada 1995.

Dewan Kerja Sama Teluk yang dibentuk pada 1981 berhasil mengembangkan hubungan ekonomi dan politik di antara enam negara Arab. Namun, Iran dan Irak tidak menjadi anggota organisasi tersebut.

Albusaidi mengakui GCC membawa manfaat besar, khususnya dalam kerja sama ekonomi. Akan tetapi, ia menilai pemisahan antara negara-negara GCC dengan Iran dan Irak telah menyulitkan terbentuknya pengaturan keamanan yang benar-benar mencakup seluruh kawasan.

Melalui usulan terbaru, Oman ingin menghidupkan kembali gagasan yang pernah dibicarakan pada 1976, dengan menempatkan pakta tidak saling menyerang sebagai langkah awal pembentukan kepercayaan antarnegara.

Pakta semacam itu berpotensi menjadi landasan pembahasan berbagai persoalan keamanan, tetapi belum ada rancangan perjanjian final yang dipublikasikan maupun persetujuan resmi seluruh delapan negara.