Mantan Pejabat Pentagon Ingatkan AI Bisa Ubah AS Jadi Negara Pengawasan ala China

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perluasan penggunaan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan di Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran serius mengenai privasi warga. Mantan Direktur Kebijakan AI Pentagon Mark Beall memperingatkan, tanpa aturan yang ketat dan pengawasan hukum, teknologi tersebut berpotensi mendorong AS menuju model “negara pengawasan seperti China”.

Peringatan itu disampaikan Beall ketika membahas penggunaan kamera pengawas berbasis AI, termasuk perangkat Flock yang banyak dipakai aparat penegak hukum untuk membaca dan merekam pelat nomor kendaraan.

“Kita harus berhati-hati agar tidak bergerak terlalu jauh ke arah sebaliknya dan menciptakan negara pengawasan seperti China. Inilah yang pada akhirnya dimungkinkan oleh kemampuan AI, dan bahkan sedang terjadi sekarang,” kata Beall kepada Fox News dalam program “Saturday in America”.

Flock cameras merupakan perangkat pembaca pelat nomor otomatis yang dapat merekam data kendaraan dan membantu aparat menelusuri pergerakan mobil dalam penyelidikan kriminal. Teknologi itu dipandang berguna dalam penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh pemerintah boleh melacak aktivitas warga.

Di sejumlah komunitas, penolakan terhadap kamera pengawasan tersebut bahkan mulai terlihat secara terbuka. Ada warga yang merusak tiang kamera, sementara tanda-tanda penolakan yang menghalangi lensa pengawasan beredar luas di media sosial.

Beall mengakui manfaat teknologi itu bagi aparat. Namun, ia menilai keberadaan manfaat tersebut tidak boleh menghapus kebutuhan akan perlindungan hak konstitusional warga.

Menurutnya, jalan tengah perlu ditempuh melalui aturan penggunaan yang jelas, pembatasan akses data, serta pengawasan pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan.

“Sulit menyampaikan pesan kompromi kepada rakyat Amerika, terutama ketika menyangkut perlindungan konstitusional kita,” kata Beall.

Ia menilai persoalan tersebut mencerminkan tantangan lebih luas dalam penggunaan kecerdasan buatan. Potensi inovasi AI sangat besar, tetapi risiko terhadap privasi juga ikut meningkat ketika kemampuan analisis, pelacakan, dan pemrosesan data menjadi semakin canggih.

“Saya kira apa yang kita lihat secara menyeluruh dalam kecerdasan buatan adalah potensi inovasinya yang luar biasa besar. Namun, dalam semua kasus penggunaan yang berbeda ini, termasuk kamera Flock, yang benar-benar kita perlukan adalah pagar pembatas yang kuat dan kebijakan yang tegas,” ujarnya.

Beall menekankan bahwa kebijakan tersebut dibutuhkan agar perkembangan teknologi tidak mengikis prinsip-prinsip dasar perlindungan kebebasan sipil di Amerika Serikat.

Kekhawatiran serupa tidak hanya datang dari mantan pejabat Pentagon. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Republik juga mulai menyerukan pembatasan terhadap teknologi pengawasan berbasis AI.

Senator Bernie Sanders dari Vermont bahkan mengusulkan pelarangan teknologi tersebut secara menyeluruh. Sementara anggota DPR dari Tennessee Tim Burchett mendorong pemangkasan pendanaan federal untuk pemasangan kamera serupa di tingkat lokal.

Florida Mulai Melawan

Perdebatan semakin tajam setelah pemerintah Florida memerintahkan pencopotan pembaca pelat nomor kendaraan dari sejumlah jalan raya negara bagian. Pejabat transportasi menyebut kekhawatiran privasi dan laporan penyalahgunaan sebagai alasan utama.

Gubernur Florida Ron DeSantis juga mengkritik keras penggunaan kamera tersebut.

“Jika Anda ingin masuk ke mobil dan pergi ke Buc-ee's di St. Augustine, sebenarnya bukan urusan pemerintah Anda melakukan itu, bukan?” kata DeSantis dalam konferensi pers.

Ia kemudian memperingatkan bahaya perluasan pelacakan digital yang tidak terkendali.

“Yang tidak kami inginkan di negara bagian Florida adalah adanya negara pengawasan digital berbasis AI, tempat segala sesuatu yang kita lakukan dilacak setiap saat,” ujarnya.