Mantan Mendag RI Lutfi Respons Kritik Malaysia soal Asap Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merespons pernyataan politikus Malaysia yang mendesak negara-negara ASEAN memberi sanksi Indonesia terkait persoalan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lutfi menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyudutkan Indonesia sebagai sebuah negara. Ia menilai persoalan industri kelapa sawit perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk keterlibatan perusahaan yang memiliki perkebunan di Indonesia dan fasilitas pengolahan di luar negeri.

"Saya tidak berbicara di sini untuk pemerintah Indonesia, saya berbicara sebagai seorang Indonesia karena ini mengenai kehormatan nasional kita," kata Lutfi melalui akun Instagram resminya @m.lutfi.

Ia kemudian menyoroti hubungan bisnis industri kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut Lutfi, sejumlah perusahaan memiliki perkebunan di Indonesia, tetapi menjalankan kilang pengolahan di Malaysia dan Eropa.

Lutfi menjelaskan, pola perdagangan tersebut membuat Indonesia memasok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sementara keuntungan dari pengolahan produk bernilai tambah lebih tinggi dinikmati di negara lain.

"Melalui tarif bea cukai, apa yang kita sebutkan di dunia perdagangan, HS Code, mereka mengambil CPO asli dari Indonesia, mengirimkannya ke kilang di Malaysia dan Eropa, dan mengambil keuntungan besar dari produk olahan bernilai tambah buat mereka sendiri," ujarnya.

Lutfi mengatakan Indonesia kemudian berupaya memperkuat hilirisasi industri sawit di dalam negeri. Langkah tersebut, menurut dia, dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memenuhi kebutuhan domestik.

"Kita berjuang kembali dengan downstreaming, seperti yang kita lakukan dengan Nickel," kata Lutfi.

Ia juga menyinggung pengembangan industri pengolahan sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng serta program biodiesel B30, B40, dan B50.

"Kita mulai hilirisasi minyak sawit kita sendiri untuk minyak goreng lokal, dan program B30, B40, dan B50 biodiesel kita," ujarnya.

Menurut Lutfi, penguatan hilirisasi Indonesia berdampak pada perusahaan Malaysia yang selama ini bergantung pada pasokan CPO dari Indonesia. Ia menilai ketergantungan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan ketika persoalan industri sawit dan lingkungan diperdebatkan.

Lutfi juga menyinggung persoalan aturan perdagangan internasional yang melibatkan produk sawit Indonesia dan Malaysia. Ia menyebut kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi kebijakan biodiesel Eropa karena rantai pasok industri sawit Malaysia turut terhubung dengan perkebunan di Indonesia.

Selain itu, Lutfi meminta Malaysia meninjau persoalan yang melibatkan perusahaan-perusahaan di negaranya sendiri sebelum mendesak pemberian sanksi terhadap Indonesia.

"Dan sebelum Anda mengajar kami tentang sanksi, bercermin dulu," kata Lutfi.

Ia turut menyinggung pembatasan produk sawit oleh Amerika Serikat yang dikaitkan dengan persoalan ketenagakerjaan dan dugaan penggunaan tenaga kerja anak. Lutfi menyebut perusahaan besar Malaysia juga pernah menjadi sorotan dalam persoalan tersebut.

Lutfi kemudian menekankan bahwa tanggung jawab atas persoalan lingkungan harus ditelusuri hingga ke perusahaan dan jaringan bisnis yang beroperasi di lapangan.

"Jika Anda ingin tanggung jawab, investigasi perusahaan-perusahaan itu dan rantai pemasoknya. Jangan menjadikan seluruh negara saya target," ujarnya.

Lutfi kembali mengingatkan agar kritik terhadap persoalan karhutla tidak diarahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan pengelolaan perkebunan.

"Jadi, jika Anda tidak mengerti bagaimana bisnis ini berfungsi, jangan menjadikan seluruh negara saya target," kata dia.

(tim/isn)