Maladewa Kembali Pastikan Larang Paspor Israel Masuk Negaranya

Jakarta, CNN Indonesia --

Maladewa kembali memastikan melarang paspor Israel masuk negaranya untuk kepentingan apapun.

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menyatakan dalam konferensi pers pada Senin bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan akan menetapkan larangan masuk tanpa syarat bagi pemegang paspor Israel, terlepas dari bagaimana situasi berkembang di kemudian hari.

Ia menjelaskan bahwa usulan sebelumnya bertujuan melarang masuknya pemegang paspor Israel sampai Israel mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina. Namun, rancangan undang-undang yang baru ini akan membuat pembatasan tersebut berlaku tanpa syarat apa pun.

Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap rakyat Palestina sebagai genosida dan menegaskan bahwa mengizinkan pemegang paspor Israel masuk ke Maladewa adalah hal yang tidak dapat diterima, dikutip dari Middle East Monitor.

Muizzu juga menegaskan kembali dukungan negara di Samudra Hindia tersebut terhadap perjuangan Palestina. Ia kemudian menyatakan bahwa pemerintah telah secara konsisten mempertahankan pendiriannya di berbagai forum internasional maupun melalui jalur hukum.

[Gambas:Video CNN]

Ia menegaskan rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan telah disusun untuk mencerminkan posisi pemerintah terkait masalah tersebut.

Negara kepulauan itu sebelumnya melarang pemegang paspor Israel untuk masuk ke wilayahnya pada April 2025, setelah Muizzu meratifikasi perubahan Undang-Undang Imigrasi yang disahkan oleh parlemen.

Pada saat itu, Muizzu mengatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan solidaritas negara itu terhadap rakyat Palestina serta penentangannya terhadap agresi militer Israel di Gaza.

Pembatasan awal tersebut dikaitkan dengan tindakan Israel di Gaza, sementara rancangan undang-undang yang baru diusulkan berupaya menjadikan larangan tersebut bersifat tanpa syarat, terlepas dari perkembangan apa pun di masa depan.

Maladewa secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal itu sejalan dengan resolusi PBB.

(bac)