Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebutuhan rakyat. Melalui pajak, negara memperoleh sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, memberikan pelayanan publik, dan lainnya.
Besarnya kontribusi pajak terhadap keuangan negara dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa penerimaan pajak Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besar kontribusi masyarakat dalam membiayai keberlangsungan negara.
Namun sayangnya, amanah tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit aset dan fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk menunjang pelayanan publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap penyalahgunaan aset negara yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasannya berikut ini:
Penyalahgunaan Aset Negara
Perlu diketahui bahwa pembahasan tentang pengelolaan uang rakyat melalui pajak pada hakikatnya telah dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama & Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, pada tanggal 14 – 17 September 2012. Kemudian pembahasan yang hampir sama tentang pajak kembali diangkat dalam komisi bahtsul masail maudhu’iyah Munas-Konbes NU di Pondok Gede, Jakarta, 6 Februari 2025.
Salah satu poin utama yang menjadi pembahasan pokok dalam Munas-Konbes NU di Pondok Pesantren Kempek adalah perihal hukum apakah tetap wajib membayar pajak, ketika dana pajak banyak digelapkan dan diselewengkan.
Meski dalam pembahasan tersebut berfokus pada hukum membayarnya, tetapi Munas-Konbes NU juga tidak menutup mata dari pembahasan penyalahgunaan aset negara yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak, hingga melahirkan keputusan sebagai berikut:
“Apabila pemerintah telah mewajibkan pembayaran pajak secara benar, tetapi dana pajak banyak digelapkan dan diselewengkan, maka hukum pembayaran pajak tetap wajib. Sedangkan penyelewengan dana pajak wajib segera diberantas dan pelakunya ditindak tegas.” (Hasil Keputusan Munas-Konbes, [Jakarta: LTN PBNU, 2012 M], halaman 53).
Keputusan ini merujuk pada beberapa referensi dalam Al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad, dan beberapa kitab-kitab klasik. Salah satunya dalam kitab Majmu’ Syarhil Muhadzdzab karya Imam Nawawi, yang mengutip penjelasan Imam al-Ghazali sebagai berikut:
قَالَ الْغَزَالِيُّ: مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوْزُ صَرْفُهُ اِلَّا لِمَنْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ
Artinya, “Al-Ghazali berkata: Harta kemaslahatan tidak boleh disalurkan kecuali kepada orang yang pada dirinya terdapat kemaslahatan umum, atau orang yang membutuhkan lagi tidak mampu.” (Majmu’ Syarhil Muhadzdzab, [Beirut: Darul Fikr, t.t.], jilid IX, halaman 349).
Dalam kitab-kitab klasik sendiri, penyalahgunaan harta biasanya dikenal dengan istilah “ghulul”. Istilah ini umum dipakai dalam pembahasan penyelewengan harta hasil rampasan perang. Adapun hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar menurut kesepakatan para ulama, dan pelakunya wajib mengembalikan harta tersebut.
Penjelasan ini sebagaimana dicatat oleh Imam Nawawi dalam karyanya yang lain, Syarhun Nawawi ’ala Muslim. Simak penjelasannya berikut ini:
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الْغُلُوْلِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَأَنَّ عَلَيْهِ رَدّ مَا غَلَّهُ
Artinya, “Kaum Muslimin sepakat atas beratnya keharaman penyelewengan, dan sungguh ia termasuk dosa besar, serta pelakunya wajib mengembalikan apa yang telah diselewengkan.” (Syarhun Nawawi ’ala Muslim, [Beirut: Darul Ihya at-Turats, 1392 H], jilid VI, halaman 303).
Adapun salah satu pembahasan dalam komisi bahtsul masail maudhu’iyah Munas-Konbes NU di Pondok Gede, Jakarta, 6 Februari 2025, adalah perihal bagaimana seharusnya pajak diatur dan dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini, Munas-Konbes NU memutuskan bahwa pungutan pajak dan tata kelolanya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
- Kondisi keuangan negara tidak tercukupi oleh zakat dan sektor usaha lain;
- Ditasarufkan kepada penerima secara adil dan sesuai skala prioritas;
- Diberikan tepat sasaran;
- Wajib pajak tergolong mampu (bukan miskin), dan nilai besaran pajak tidak memberatkan; dan
- Diberlakukan secara temporal, tidak bersifat permanen. (Kumpulan Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2025, halaman 74).
Keputusan ini merujuk kepada beberapa referensi dari kitab-kitab klasik, salah satunya adalah kitab al-Mi’yarul Mu’arrab, karya Imam Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Wansyarisi al-Maliki (wafat 914 H), yang menjelaskan bahwa harta yang dipungut dari rakyat hukumnya tidak diperbolehkan kecuali memenuhi beberapa syarat (sebagaimana yang telah disebutkan).
Simak sebagian kutipan penjelasan syaratnya berikut ini:
الثَّانِي: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِالْعَدْلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهِ دُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي سَرَفٍ وَلَا أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَلَا يُعْطِيَ أَحَدًا أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ. الثَّالِثُ: أَنْ يُصْرَفَ مَصْرِفَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ لَا بِحَسَبِ الْغَرَضِ
Artinya, “Kedua: dana itu dikelola dengan adil. Tidak boleh seseorang mengambilnya untuk dirinya tanpa kaum muslimin, tidak boleh dibelanjakan untuk pemborosan, tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak, dan tidak boleh memberi seseorang lebih dari haknya. Ketiga: dana itu harus disalurkan pada pos penyalurannya menurut kemaslahatan dan kebutuhan, bukan menurut kepentingan pribadi (gharad).” (Al-Mi’yarul Mu’arrab, [Beirut: Darul Gharb al-Islami, 1990 M], jilid I, halaman 154).
Tidak hanya itu, Munas-Konbes NU di Pondok Gede, Jakarta ini juga menegaskan bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling mengetahui faktor-faktor kemaslahatan umum sekaligus memiliki otoritas untuk mewujudkannya.
Maka atas dasar kewenangan tersebut, pemerintah berkewajiban mengelola dan mendistribusikan harta publik (pajak), kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ijtihad imam (kebijakan pemerintah), dengan mempertimbangkan kondisi, situasi, serta kebutuhan masyarakat. Berikut kutipan keputusannya:
“Harta publik menjadi tanggungjawab negara dan harus didistribusikan kepada masyarakat terutama yang sangat membutuhkan.” (Kumpulan Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2025, halaman 77).
Kriteria Penyalahgunaan Aset Negara
Dalam regulasi Indonesia, penyalahgunaan aset negara dapat dilihat dari penggunaan barang milik negara yang tidak sesuai dengan kewenangan atau tidak mengikuti ketentuan pengelolaannya, di mana dalam ketentuannya, setiap pejabat yang menguasai aset negara berkewajiban mengelolanya dengan baik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berikut kutipan pasalnya:
“Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.”
Kemudian secara lebih teknis, pemanfaatan aset negara juga tidak boleh dilakukan secara sepihak, tetapi harus melalui pejabat yang berwenang dan tetap memperhatikan kepentingan negara serta masyarakat. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Pasal tersebut mengatur bahwa pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan oleh pengelola atau pengguna barang sesuai kewenangannya, serta harus memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.
Dengan demikian, penggunaan aset negara di luar kewenangan atas peruntukannya, termasuk untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa prosedur yang sah, merupakan bentuk penyimpangan dalam pengelolaan aset negara. Adapun hukumnya adalah tidak diperbolehkan (haram), dan perbuatan tersebut termasuk dosa besar serta diwajibkan mengembalikan atau mengganti aset yang telah digunakan secara tidak semestinya. Wallahu a’lam bish-shawab.
Sunnatullah, Pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Kokop Bangkalan Jawa Timur.

8 jam yang lalu
3



English (US) ·
Indonesian (ID) ·