Kultur Manajemen Risiko Harus Dibangun untuk Pemulihan Pascabencana

Jakarta, NU Online

Kerusakan lingkungan akibat bencana maupun aktivitas pertambangan tidak serta-merta pulih seiring berjalannya waktu. Pemahaman terhadap dinamika ekologi, pemulihan lanskap, dan interaksi aktivitas manusia dengan ekosistem menjadi penting untuk mencegah kerusakan berulang serta mengurangi risiko bencana.

Pakar ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Hirmas Fuady Putra, menyampaikan bahwa pemulihan lingkungan pascabencana maupun pascapertambangan membutuhkan pendekatan ekologis yang komprehensif, bukan sekadar menunggu alam pulih dengan sendirinya.

Mengisi webinar bertajuk Memahami Bencana, Memahami Manusia pada Sabtu (10/10/2026), Hirmas menjelaskan bahwa suksesi ekologi merupakan arah perubahan lingkungan setelah mengalami gangguan. Proses ini dipengaruhi oleh kondisi awal, ketersediaan sumber daya, biota, serta gangguan berikutnya.

Ia menambahkan bahwa suksesi ekologi terbagi menjadi dua kategori, yakni suksesi sekunder dan suksesi primer. Suksesi sekunder terjadi ketika tanah dan propagul masih tersisa sehingga pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Sementara itu, suksesi primer terjadi ketika substrat atau bahan organik hilang sepenuhnya akibat bencana berat, seperti letusan gunung berapi, longsor parah, maupun aktivitas pertambangan.

“Suksesi itu adalah sebuah trayektori, bukan sekadar ‘timer pemulihan’. Arah perubahan setelah adanya gangguan sangat ditentukan oleh kondisi awal substrat dan interaksi yang terjadi di dalamnya,” ujarnya.

Hirmas menyoroti aktivitas manusia yang dapat mengubah rezim gangguan, mulai dari frekuensi dan luas wilayah terdampak hingga munculnya jenis gangguan baru. Persoalan ini terlihat pada lanskap pascatambang, ketika kerusakan ekologis tetap berlangsung meskipun kegiatan pertambangan telah berakhir.

“Lanskap pascatambang memperlihatkan bahwa gangguan tidak berhenti saat pertambangan usai. Substrat yang berubah, struktur pori tanah, serta ketersediaan air yang terganggu menyebabkan waktu pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan waktu alami semata, melainkan butuh intervensi restorasi yang tepat,” ucapnya.

Ia menekankan tiga langkah strategis untuk memperkuat mitigasi bencana. Pertama, membangun sistem peringatan dini (early warning system) yang andal. Teknologi deteksi bahaya harus didukung infrastruktur yang memadai dan akses informasi yang menjangkau masyarakat hingga pelosok.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan respons saat bencana sudah terjadi. Keberadaan early warning system yang andal menjadi fondasi utama agar masyarakat memiliki jeda waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri,” tegasnya.

Kedua, edukasi mitigasi bencana harus dilakukan secara bertingkat dan berkelanjutan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, hingga komunitas terkecil. Materi edukasi juga perlu disesuaikan dengan karakteristik risiko di setiap wilayah.

“Edukasi mitigasi bencana harus dilakukan secara multilevel dan kontinu. Materi kebencanaan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing dan diajarkan berulang-ulang agar menjadi pemahaman yang melekat pada setiap lapisan warga,” ujar Hirmas.

Ketiga, membangun budaya manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut perlu diwujudkan melalui kebiasaan menjaga daerah resapan air, melindungi vegetasi lereng, serta mengelola tata ruang permukiman secara bijak.

“Mitigasi terbaik adalah ketika kultur manajemen risiko sudah membumi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat secara mandiri mampu mengenali potensi bahaya di sekitarnya dan tahu tindakan preventif apa yang wajib dilakukan, seperti menyiapkan tas siaga bencana dan mengetahui lokasi yang aman,” tutur Hirmas.