Koalisi Netanyahu Keok di Survei, AS Geser Dukungan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menggelar pertemuan tertutup dengan pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, menjelang pemilihan umum parlemen pada 27 Oktober mendatang. Pertemuan itu berlangsung ketika jajak pendapat menunjukkan dukungan terhadap kubu oposisi melampaui koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lembaga penyiaran publik Israel melaporkan, pertemuan Huckabee dan Eisenkot berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Keduanya membahas sejumlah persoalan keamanan, termasuk ketegangan di Tepi Barat yang diduduki Israel, kekerasan pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina, serta situasi di Jalur Gaza.

Laporan tersebut tidak mengungkap lokasi maupun tanggal pasti pertemuan. Baik Huckabee maupun kantor Eisenkot juga tidak mengumumkan pertemuan itu secara terbuka. Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot memilih tidak memberikan komentar, menurut laporan yang dikutip Palestine Chronicle, Kamis (15/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung kurang dari dua pekan sebelum pemilu Knesset, parlemen Israel. Pada saat bersamaan, agenda pertemuan terpisah antara Huckabee dan Netanyahu dilaporkan dibatalkan pada menit-menit terakhir.

Sumber yang mengetahui persoalan itu menyebut Netanyahu sebagai pihak yang membatalkan pertemuan. Namun, tidak ada penjelasan mengenai alasannya dan belum ada jadwal pengganti.

Belum ada indikasi bahwa pembatalan tersebut berkaitan langsung dengan pertemuan Huckabee dan Eisenkot. Meski demikian, rangkaian peristiwa itu memunculkan perhatian terhadap posisi Washington menjelang kontestasi politik yang menentukan masa depan pemerintahan Israel.

Jajak pendapat yang dirilis Channel 12 Israel pada Senin menunjukkan blok oposisi berpotensi memperoleh 67 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Sementara itu, koalisi pemerintahan Netanyahu diproyeksikan meraih 49 kursi.

Untuk membentuk pemerintahan, sebuah blok politik membutuhkan sedikitnya 61 kursi.

Survei tersebut juga menunjukkan Partai Yashar pimpinan Eisenkot diproyeksikan meraih 23 kursi, melampaui Partai Likud yang dipimpin Netanyahu dengan 20 kursi.

Ketika responden ditanya siapa yang lebih layak menjadi perdana menteri, sebanyak 45 persen memilih Eisenkot, sedangkan 35 persen memilih Netanyahu.

Hasil itu memperlihatkan tantangan politik yang dihadapi Netanyahu menjelang pemilu. Ia telah memimpin pemerintahan Israel sejak Desember 2022, dengan koalisi yang kerap digambarkan sebagai salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara tersebut.

Selain menghadapi persaingan elektoral, Netanyahu juga masih menjalani persidangan atas sejumlah perkara korupsi, termasuk dugaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait gebosida di Gaza.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 74 ribu warga Palestina.

Selama bertahun-tahun, Netanyahu kerap menonjolkan hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump. Trump juga berulang kali menyampaikan pujian kepada pemimpin Israel tersebut.

Namun, hingga laporan ini diterbitkan, Trump belum secara terbuka menyatakan dukungan kepada Netanyahu ataupun Eisenkot dalam pemilu mendatang.

Pertemuan Huckabee dengan Eisenkot karena itu menarik perhatian, terutama karena Huckabee merupakan diplomat yang mewakili pemerintahan Trump di Israel. Meski demikian, pertemuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perubahan kebijakan Washington atau pergeseran dukungan politik AS.

Amerika Serikat secara tradisional menghindari keterlibatan terbuka dalam politik domestik negara lain. Trump, bagaimanapun, dikenal lebih bersedia menunjukkan preferensi politiknya dalam kontestasi di luar negeri.

Huckabee sendiri dikenal sebagai pendukung kuat Israel. Karena itu, pembahasan mengenai isu keamanan dengan Eisenkot, termasuk persoalan Tepi Barat dan Gaza, tidak otomatis berarti bahwa keduanya memiliki kesamaan pandangan mengenai seluruh kebijakan Israel terhadap Palestina.

Persaingan antara Netanyahu dan oposisi juga menyisakan pertanyaan mengenai dampaknya bagi warga Palestina.

Analisis Al Jazeera yang diterbitkan pada 12 Oktober menilai kemenangan oposisi belum tentu menghasilkan perubahan mendasar dalam kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat.

Koalisi anti-Netanyahu terdiri atas kelompok-kelompok politik dengan latar belakang berbeda. Mereka dapat bersatu untuk menggulingkan Netanyahu, tetapi belum tentu memiliki kesepakatan mengenai konsesi besar terhadap Palestina, termasuk penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Sejumlah analis menilai, perbedaan antara kubu Netanyahu dan sebagian besar oposisi lebih banyak menyangkut kepemimpinan dan cara menjalankan pemerintahan daripada perubahan mendasar terhadap kebijakan pendudukan dan permukiman.

Karena itu, hasil pemilu Israel tidak hanya akan menentukan siapa yang menduduki kursi perdana menteri, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana perubahan politik domestik dapat memengaruhi kebijakan Israel terhadap Palestina.