Khawatirkan AI Kian Jago Meretas, Pentagon Luncurkan Gugus Tugas Perang Siber

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pentagon membentuk gugus tugas baru untuk mempercepat penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam operasi perang siber Amerika Serikat. Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran meningkatnya kemampuan model AI terbaru yang dinilai mampu menemukan celah keamanan digital lebih cepat dibanding peretas manusia.

Inisiatif itu digerakkan oleh U.S. Cyber Command bersama Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). Menurut laporan Politico, gugus tugas tersebut diumumkan dua pekan lalu oleh Jenderal Joshua Rudd yang memimpin NSA sekaligus Cyber Command.

Gugus tugas itu akan mempelajari bagaimana model AI mutakhir dapat diterapkan secara aman dalam berbagai operasi militer dan intelijen, termasuk pada jaringan rahasia pemerintah AS yang menyimpan informasi sangat sensitif.

Pembentukan tim khusus tersebut mencerminkan kekhawatiran Pentagon terhadap perkembangan pesat teknologi AI yang kini memiliki kemampuan ofensif siber semakin maju. Sejumlah model AI terbaru disebut mampu menemukan serta mengeksploitasi kerentanan sistem digital dalam waktu sangat cepat.

Kekhawatiran itu meningkat setelah perusahaan AI Anthropic memperkenalkan model terbaru bernama Claude Mythos. Anthropic mengklaim model tersebut sangat mahir dalam mendeteksi dan memanfaatkan kelemahan sistem siber sehingga akses penggunaannya dibatasi hanya untuk kalangan tertentu.

Anthropic bahkan memperingatkan dampak teknologi semacam itu dapat “sangat parah” terhadap ekonomi, keselamatan publik, dan keamanan nasional apabila jatuh ke tangan yang salah.

Perusahaan AI lain seperti OpenAI dan Google juga disebut mengembangkan model dengan kemampuan serupa. Para pengembang memperkirakan teknologi AI ofensif tingkat lanjut akan tersedia luas dalam enam hingga 24 bulan mendatang.

Kondisi itu memicu kekhawatiran pemerintah AS bahwa teknologi tersebut dapat dimanfaatkan peretas dengan kemampuan rendah untuk menciptakan gangguan digital besar-besaran.

Gedung Putih kini juga dilaporkan tengah menyiapkan perintah eksekutif baru yang mewajibkan perusahaan AI menyerahkan model mereka untuk diuji pemerintah sebelum dirilis ke publik. Kebijakan itu dinilai menjadi perubahan besar dalam pendekatan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap regulasi AI yang sebelumnya lebih longgar.

sumber : Antara