Jateng sebut nilai realisasi kredit perumahan capai Rp4,96 triliun

1 jam yang lalu 6

Batang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan nilai realisasi kredit program perumahan mencapai Rp4,96 triliun dengan total 28.275 debitur.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Batang, Kamis, mengatakan bahwa program kredit perumahan itu memberi manfaat bagi masyarakat kurang mampu terutama masyarakat yang tergolong desil 1, 2, 3, dan 4, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

"Pak Presiden dan Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) mengapresiasi KUR (kredit usaha rakyat) Perumahan di Jateng. Bank Jateng juga diapresiasi karena tertinggi di Indonesia," katanya.

Menurut dia, program ini memang menjadi prioritas bersama termasuk Bank Jateng yang merupakan salah satu bank untuk KUR usaha mikro kecil dan menengah.

Direktur Dana Jasa dan UMKM Bank Jateng Anna Kusumarita mengatakan kredit perumahan atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Profesinya, kata dia, bermacam mulai aparatur sipil negara (ASN), wiraswasta, pegawai swasta, maupun pekerja informal.

Menurut dia, kredit perumahan di Bank Jateng dinilai terjangkau, karena bunganya 5 persen per tahun, kemudian juga mendapatkan subsidi sebesar Rp4 juta, sudah termasuk bebas biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta jangka cicilan 15 dan 20 tahun.

"Ini untuk calon debitur berpenghasilan di bawah Rp8 juta," katanya.

Ia menjelaskan khusus FLPP 2026 per tanggal 27 Juli 2026, Bank Jateng sudah menyalurkan kepada 663 debitur dengan nilai sekitar Rp104 miliar.

Program tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi untuk mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat.

"Jawa Tengah sendiri, khususnya Bank Jateng juga didorong untuk melaksanakan program ini. Pak Gubernur sangat antusias dan beberapa kali juga mengadakan acara akad massal bersama Bank Jateng untuk angkat massal KPR FLPP," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya