REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Italia resmi menolak mendanai pembelian senjata Amerika Serikat untuk Ukraina, meski NATO telah mengumpulkan komitmen dana miliaran dolar dari negara-negara anggota. Keputusan itu menempatkan Roma di jalur berbeda ketika sekutu Barat berlomba memperkuat pertahanan Kiev.
"Kami sudah mengatakan tidak sejak awal, dan itu tetap tidak akan pernah terjadi," kata Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto saat menjelaskan sikap pemerintahnya terhadap skema NATO yang digunakan untuk membeli senjata AS bagi Ukraina, sebagaimana diberitakan sejumlah media Barat.
Pernyataan itu bukan sekadar penolakan biasa. Crosetto merujuk pada Daftar Prioritas Kebutuhan Ukraina (PURL), program NATO yang memungkinkan negara-negara anggota menyetor dana untuk membeli persenjataan buatan Amerika Serikat sebelum dikirim ke medan perang Ukraina.
Padahal, nilai program tersebut terus membengkak. NATO bulan ini mengumumkan para donor telah menjanjikan hampir 6 miliar dolar AS untuk PURL. Dana itu terutama digunakan untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina yang selama berbulan-bulan menjadi sasaran serangan rudal dan drone Rusia.
Ketergantungan Kiev terhadap skema ini juga tidak kecil. Menurut NATO, sekitar 70 persen rudal yang digunakan baterai Patriot Ukraina didanai melalui program tersebut. Bahkan, sekitar 90 persen amunisi bagi sejumlah sistem pertahanan udara lain buatan AS juga berasal dari skema yang sama.
Lalu mengapa Italia memilih keluar dari barisan pendukung?
Daftar penyumbang terus bertambah. Jerman, Kanada, Belanda, hingga Swedia telah masuk dalam program tersebut. Swedia bahkan baru mengumumkan investasi sekitar 543 juta dolar AS untuk membantu pembelian persenjataan bagi Ukraina.
Namun Roma justru mengambil arah berbeda. Keputusan itu muncul ketika pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni menghadapi tekanan ekonomi yang semakin terasa di dalam negeri. Kenaikan biaya hidup, harga energi, dan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal mulai menjadi isu yang lebih dekat dengan pemilih dibanding perang yang berlangsung di Eropa Timur.
Politik domestik mulai memainkan peran besar. Meloni juga memberi sinyal bahwa Italia kemungkinan tidak akan memanfaatkan program SAFE Uni Eropa, skema yang menawarkan pinjaman murah hingga 14,9 miliar euro untuk mendukung belanja pertahanan negara-negara anggota.
Padahal sebagian kalangan di pemerintahan mendukung langkah tersebut. Crosetto sendiri dikenal sebagai pendukung penggunaan fasilitas SAFE. Namun di hadapan parlemen, ia menegaskan keputusan akhir berada di tangan kementerian keuangan, bukan kementerian pertahanan.
Artinya, perdebatan di Roma masih jauh dari selesai. Sementara itu, tekanan dari Washington justru semakin keras. Awal pekan ini Crosetto terbang ke Amerika Serikat dan bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Seusai pertemuan, Hegseth kembali menegaskan perlunya negara-negara NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan dan memperbesar kapasitas industri militer mereka.

2 jam yang lalu
1







English (US) ·
Indonesian (ID) ·