Iran Tawarkan Buka Selat Hormuz 4 Hari, Negara Teluk Susun Kesepakatan Besar dengan AS

JAKARTA — Sejumlah negara Teluk sedang mengupayakan kesepakatan diplomatik besar untuk mencegah pecahnya kembali perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Di tengah upaya tersebut, Teheran dilaporkan bersedia mempercepat pembukaan Selat Hormuz menjadi empat hari setelah sanksi ekonomi yang dipersyaratkannya dicabut.

Perkembangan itu menandai kemungkinan perubahan penting dalam negosiasi yang selama berbulan-bulan terhambat oleh perbedaan tuntutan Washington dan Teheran. Namun, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut masih bergantung pada tercapainya kesepakatan mengenai sanksi, keamanan kawasan, dan program nuklir Iran.

Harian Inggris The Guardian, Rabu (28/10/2026), melaporkan sejumlah negara Teluk tengah mengupayakan rancangan kesepakatan perdamaian untuk mencegah kembali pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Rancangan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, upaya penyelesaian konflik Yaman, serta pembentukan kerangka keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Menurut laporan tersebut, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Bagheri menyatakan Teheran bersedia mempersingkat jangka waktu pembukaan kembali Selat Hormuz dari tujuh hari menjadi empat hari setelah sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut. Namun, usulan itu masih menjadi bagian dari proses diplomasi dan belum disepakati Amerika Serikat.

Perubahan tersebut menjadi salah satu perkembangan paling konkret dalam negosiasi. Meski demikian, tawaran empat hari itu belum berarti Iran dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan atau bahwa aktivitas pelayaran akan segera kembali normal.

Washington dilaporkan mengetahui perkembangan pembicaraan tersebut, tetapi masih menginginkan konsesi tambahan dari Iran. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian negara-negara Barat ialah akses pemeriksa internasional terhadap fasilitas nuklir Iran yang mengalami kerusakan akibat serangan militer.

Perbedaan kepentingan itulah yang membuat proses diplomasi belum menghasilkan penyelesaian. Iran menginginkan jaminan pencabutan sanksi, sedangkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menuntut langkah yang dapat menjawab kekhawatiran mereka mengenai aktivitas nuklir Teheran.

Dari Tujuh Hari Menjadi Empat Hari

Kesediaan Iran mempertimbangkan jadwal pembukaan Hormuz yang lebih singkat mempunyai latar belakang diplomatik cukup panjang.

Pada September 2026, Iran mengajukan skema bertahap yang memungkinkan pembukaan kembali selat setelah Amerika Serikat memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu mencakup penghentian blokade terhadap pelabuhan Iran, pelonggaran sanksi penjualan minyak, dan jaminan terhadap berlanjutnya gencatan senjata.

Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa usulan tersebut mengatur pemulihan pelayaran dan dilanjutkannya perundingan dalam periode sekitar satu pekan. Akan tetapi, perbedaan posisi kedua negara membuat kesepakatan belum tercapai.

Pada 25 Oktober, Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam kembali menegaskan bahwa Teheran masih membuka kemungkinan perundingan dengan Washington. Ia menyebut Iran telah menyampaikan tawaran pembukaan Hormuz melalui Pakistan apabila Amerika Serikat mencabut blokade lautnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan utama bukan semata lamanya waktu yang diperlukan untuk membuka selat. Kedua pihak masih berbeda pandangan mengenai tindakan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan bagaimana pelaksanaannya dijamin.

Bagi Iran, pencabutan langkah-langkah ekonomi dan pembatasan pelayaran menjadi syarat penting sebelum memberikan konsesi. Sementara itu, Washington menginginkan kepastian bahwa penyelesaian masalah Hormuz tidak mengabaikan persoalan keamanan yang lebih luas.

Oleh karena itu, perubahan dari tujuh menjadi empat hari lebih tepat dipahami sebagai perkembangan posisi tawar Iran, bukan terobosan diplomatik yang dengan sendirinya mengakhiri kebuntuan.

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan Bergerak ke Teheran

Upaya mencari jalan keluar juga berlangsung melalui jalur diplomasi regional. Pada Senin (26/10/2026), sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengunjungi Teheran untuk membicarakan keamanan kawasan bersama para pejabat Iran.

Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Marsekal Asim Munir, serta Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin.

Dari pihak Iran, pertemuan dipimpin Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Mohsen Rezaei, dengan keterlibatan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pertemuan menyebut keempat negara sepakat melanjutkan dialog untuk memperkuat kerja sama, termasuk dalam bidang perdamaian dan keamanan kawasan.

Associated Press melaporkan pembicaraan tersebut berlangsung ketika negara-negara Timur Tengah menghadapi kekhawatiran meningkatnya kembali konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyambut upaya memperluas kerja sama regional dan menyelesaikan perbedaan di antara negara-negara kawasan. Sikap itu memperlihatkan keinginan Teheran untuk menempatkan negara-negara tetangganya sebagai bagian penting dari penyelesaian krisis.

Meski demikian, pernyataan bersama empat negara belum mengumumkan kesepakatan mengenai pembukaan Selat Hormuz maupun penghentian konflik Yaman. Hasil yang dikonfirmasi secara resmi sejauh ini adalah komitmen melanjutkan pembicaraan.