Iran Mau Pangkas Rencana Negosiasi dengan AS Jadi 4 Hari

Jakarta, CNN Indonesia --

Iran berupaya mempercepat pelaksanaan rencana perdamaian dengan Amerika Serikat dari tujuh hari menjadi hanya empat hari.

Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya para mediator menggelar pertemuan di Turki sebelum 4 November untuk mencegah pecahnya kembali konflik militer antara AS-Israel dan Iran.

Dilansir Al Arabiya pada Rabu (28/10), proposal terbaru mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, serta penyelesaian persoalan program nuklir Teheran.

Proposal itu juga mencakup kemungkinan mengundang inspektur internasional untuk memeriksa fasilitas nuklir Iran. Para mediator kini berkonsultasi dengan Teheran mengenai kemungkinan pertemuan di Turki guna melanjutkan negosiasi dan mencegah serangan udara AS dan Israel berikutnya terhadap Iran.

Upaya diplomatik tersebut berlangsung ketika kedua pihak masih berselisih mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan. Persoalan utama meliputi nasib persediaan uranium yang diperkaya milik Iran, pencabutan blokade AS, serta pembebasan aset Iran yang dibekukan.

Axios melaporkan Qatar memimpin upaya mediasi dengan dukungan Arab Saudi, Pakistan, Mesir, dan Turki. Menurut laporan itu, negosiator Qatar Ali al-Thawadi telah mengunjungi Teheran pekan ini untuk membahas kemungkinan kesepakatan dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump.

[Gambas:Video CNN]

Para mediator berupaya menjembatani perbedaan tuntutan kedua negara. Washington menginginkan Iran melepaskan persediaan uranium yang diperkaya, sedangkan Teheran mendesak AS mencabut blokade angkatan laut dan membebaskan aset Iran yang dibekukan terlebih dahulu.

Para mediator juga memperingatkan pejabat Iran bahwa menerima proposal tersebut dapat membuka peluang untuk mencegah serangan besar-besaran AS dan Israel setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.

Salah satu opsi yang dibahas adalah menghidupkan kembali kesepakatan Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dicapai di Kairo pada September 2025. Kesepakatan tersebut menyediakan kerangka kerja untuk melanjutkan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklir Iran.

Namun, pelaksanaan kesepakatan itu ditangguhkan setelah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali diberlakukan terhadap Teheran pada bulan berikutnya.

Keringanan sanksi

Dalam proposal terbaru, Iran berpotensi memperoleh keringanan sanksi secara terbatas agar dapat mengekspor minyak. Teheran juga dapat mengakses sebagian dana yang dibekukan untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan lainnya.

Sebagai imbalannya, Iran diharapkan mengizinkan inspektur IAEA mengunjungi fasilitas nuklir yang rusak akibat serangan AS dan Israel sebelumnya.

Para pejabat Iran akan meminta persetujuan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei atas sejumlah usulan tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, juga menyatakan bahwa menghidupkan kembali kesepakatan Kairo dapat menjadi dasar untuk memulihkan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Iran.

Meski demikian, peluang tercapainya kesepakatan masih dibayangi kemungkinan serangan militer baru.

Kepala Militer Israel, Eyal Zamir, membahas persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran bersama Kepala Komando Pusat AS, Laksamana Brad Cooper, pada Senin (26/10).

Pejabat AS dan Israel mengatakan bahwa operasi militer potensial dapat berlangsung secara intensif selama sepekan. Serangan itu berpotensi menyasar para pemimpin Iran, fasilitas energi, instalasi nuklir, dan infrastruktur lainnya.

Di tengah meningkatnya risiko konflik, Arab Saudi mendesak Washington memberikan lebih banyak waktu bagi diplomasi. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa Riyadh telah meminta Trump agar tidak terburu-buru membawa negaranya ke perang baru.

Trump sendiri mengatakan kepada Axios pada Rabu (28/10) bahwa negosiasi masih berlangsung melalui perantara. Namun, ia mengaku belum yakin apakah perundingan tersebut akan berhasil.

Trump juga mengatakan Washington ingin menyelesaikan persoalan dengan Iran, baik melalui kesepakatan maupun cara lain.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan pada Rabu (28/10) bahwa Teheran terus menjalin komunikasi erat dengan para mediator untuk membahas pelaksanaan kesepakatan yang diusulkan. Ia juga mengisyaratkan bahwa rencana yang semula membutuhkan tujuh hari dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

Araghchi sebelumnya menyatakan bahwa proposal tersebut dapat membuka jalan bagi pembukaan kembali Selat Hormuz apabila sejumlah persyaratan terpenuhi.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia sebelum konflik berlangsung. Jalur tersebut mengalami gangguan serius setelah Iran mulai membatasi lalu lintas maritim.

Sebagai respons, AS mempertahankan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut semakin menekan perekonomian Teheran.

Para mediator kini berupaya merumuskan kesepakatan yang mencakup inspeksi nuklir, pencabutan sanksi, dan pemulihan lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Mereka berharap kesepakatan dapat tercapai sebelum konflik kembali terjadi.

(mge/bac)