Ini Harapan Muslimat dan Fatayat NU Pada Pengurus PBNU Periode 2026–2031

Jakarta, NU Online

Pengurus Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berharap kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 dapat memperkuat pembinaan kader hingga tingkat ranting utamanya kepada banom-banom.

Mereka juga berharap program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kaderisasi dapat diakses lebih luas oleh pengurus di tingkat bawah.

Harapan tersebut disampaikan Ria dari Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Timur dan Endang Setyaningsih, Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Cipayung, pada pengukuhan pengurus PBNU.

Ria berharap pengurus PBNU yang baru dapat mengayomi umat sekaligus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai Islam, termasuk dalam hal kedisiplinan waktu.

“Saya berharap semoga kepengurusan yang baru ini dapat mengayomi umat, dapat menjadi contoh bagi kita umat Islam,” kata Ria ditemui NU Online, Sabtu (24/10/2026) di Ponpes Al Hamid Cilangkap. 

Ria juga meminta PBNU memberikan perhatian terhadap badan otonom (banom), khususnya Muslimat NU di tingkat daerah. Ia menyebut pengurus di tingkat bawah masih menjalankan berbagai kegiatan secara mandiri, bahkan turut memberikan kontribusi keuangan kepada pengurus cabang.

Menurutnya, program dan dukungan yang tersedia perlu dirasakan hingga tingkat pimpinan cabang dan anak cabang, bukan hanya oleh pengurus di tingkat pusat. “Jadi kita ya maju bersama,” katanya.

Senada dengan Ria, Endang Setyaningsih mengusulkan penguatan program pendidikan, publikasi kegiatan melalui media digital, serta penyelenggaraan kegiatan nasional dan sosial yang melibatkan kader di berbagai tingkatan.

Ia juga berharap PBNU membantu meningkatkan kapasitas intelektual dan ekonomi kader Fatayat NU agar mereka memiliki kesempatan berkembang dan berkontribusi lebih luas di masyarakat.

“Kami berharap dari Fatayat NU Cipayung dapat diberikan ilmu, edukasi sampai ke ranting-ranting,” ujar Endang.

Endang menilai dukungan tersebut penting agar kader yang memiliki keinginan belajar dan mengembangkan diri tidak terhambat oleh persoalan biaya administrasi. 

"Pendampingan, pemerataan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi menjadi PR terhadap kepengurusan PBNU periode 2026–2031," jelasnya.