REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband telah mengumumkan bahwa negaranya akan memberlakukan larangan impor barang atau produk yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan tersebut menjadi langkah menonjol Inggris sejak mengakui negara Palestina tahun lalu.
Pengumuman soal pelarangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat disampaikan Miliband saat berbicara di parlemen Inggris, Selasa (8/9/2026). Dia mengatakan bahwa sudah menjadi kebijakan resmi Inggris memandang permukiman yang dibangun Israel di Tepi Barat sebagai hal ilegal.
"Saya tidak percaya rakyat Inggris ingin kami mendukung pendudukan dengan menerima produk dari permukiman di toko-toko dan supermarket kami," ujar Miliband, dikutip laman Aljazeera.
Dia menambahkan, Pemerintah Inggris juga bakal mengambil tindakan tertentu terhadap pihak yang berkontribusi dalam perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. “Kami akan mengambil tindakan terhadap perusahaan dan individu tertentu yang menyediakan layanan seperti konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estat untuk perluasan pemukiman,” ucapnya.
Miliband menegaskan bahwa langkah yang diambil Inggris tersebut tidak menargetkan Israel sebagai negara. “Rezim sanksi akan menargetkan permukiman ilegal dan perluasan permukiman, bukan Israel,” ujarnya.
Dalam pidatonya di parlemen, Miliband mengakui bahwa telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. "Pemerintah Inggris setuju bahwa ada pembersihan etnis Palestina di daerah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim," kata dia.
“Terlalu sering Pemerintah Israel telah menutup mata terhadap hal ini, dan anggota pemerintahannya yang lebih buruk telah membuat pernyataan dan mengambil tindakan untuk mendukung pemindahan paksa warga Palestina,” tambah Miliband.
Larangan Inggris atas perdagangan dengan permukiman ilegal Israel mencakup hal-hal berikut:
- Larangan impor semua barang dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
- Sanksi pada semua organisasi, bisnis, dan individu yang menyediakan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estat untuk perluasan pemukiman.
- Larangan total iklan di Inggris untuk penjualan properti di permukiman ilegal di Tepi Barat.
- Sanksi terhadap pemukim ekstremis yang telah mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Semua lisensi ekspor baru untuk senjata dan ekspor lainnya yang "secara material berkontribusi pada pendudukan" akan ditolak. Inggris telah menangguhkan lebih dari 30 lisensi senjata yang digunakan oleh tentara Israel di Gaza. Larangan ekspor semacam itu akan tetap berlaku selama pendudukan berlanjut.
Sementara barang atau produk yang dibebaskan dari larangan impor adalah yang berasal dari Israel sendiri. Inggris merupakan mitra dagang penting Israel.
Menurut House of Commons, nilai perdagangan Inggris dan Israel pada 2025 mencapai 8,1 miliar dolar AS. Kendati demikian, belum dapat diperkirakan berapa banyak dari produk yang diekspor Israel ke Inggris diproduksi di wilayah permukiman ilegal di Tepi Barat. Namun parlemen Inggris menduga, barang atau produk senilai 51,4 juta dolar AS diimpor Inggris dari wilayah permukiman ilegal Israel pada 2025.
Batu dan logam mulia, peralatan teknis dan medis, plastik, mesin dan produk segar, termasuk buah, adalah produk-produk utama yang diimpor Inggris dari Israel. Sebagai imbalannya, Inggris mengekspor, antara lain, peralatan pertahanan termasuk drone, helikopter, dan komponen pesawat terbang.

14 jam yang lalu
3





English (US) ·
Indonesian (ID) ·