Ibnu Khaldun: Konflik Kepentingan Pemerintah Pasti Merugikan Masyarakat

5 jam yang lalu 3

Pada awal 1990-an, petani cengkeh di Indonesia pernah mengalami masa sulit. Hasil panen yang semestinya menjadi sumber penghidupan justru dihargai sangat rendah setelah pemerintah memberlakukan tata niaga cengkeh melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Sebelum BPPC beroperasi, harga cengkeh di sejumlah daerah masih berkisar Rp6.500 hingga Rp7.500 per kilogram, bahkan bisa lebih tinggi. Namun, ketika BPPC mulai mengendalikan perdagangan, harga yang diterima petani merosot hingga sekitar Rp2.000–Rp3.000 per kilogram.

Ironisnya, kebijakan tersebut diperkenalkan dengan alasan melindungi petani dan menjaga stabilitas harga. Petani diwajibkan menjual hasil panennya melalui jalur perdagangan yang telah ditentukan pemerintah. Mereka kehilangan keleluasaan memilih pembeli dan menentukan harga. Padahal, cengkeh merupakan hasil kerja keras yang selama bertahun-tahun mereka rawat.

Keadaan mulai berubah setelah BPPC dibubarkan pada 1998. Harga cengkeh di pasar domestik yang pada tahun itu tercatat sekitar Rp7.420 per kilogram meningkat menjadi Rp20.000 pada 1999. Setahun kemudian, harganya kembali naik menjadi sekitar Rp30.875 per kilogram. Kenaikan tersebut berlangsung seiring berakhirnya tata niaga BPPC dan terbukanya kembali perdagangan cengkeh melalui mekanisme pasar.

Peristiwa ini memperlihatkan sebuah paradoks kebijakan: program yang mengatasnamakan perlindungan petani justru dapat mempersempit ruang ekonomi mereka ketika pemerintah memberikan penguasaan perdagangan kepada satu badan tertentu. 


Persoalan semacam ini sebenarnya telah dibicarakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ibnu Khaldun, seorang pemikir Muslim yang hidup pada abad ke-14, telah mengingatkan bahaya ketika penguasa ikut terjun langsung ke dalam kegiatan perdagangan dan pertanian untuk mengejar keuntungan. Baginya, tindakan tersebut merupakan kesalahan besar karena pemerintah mempunyai kekuatan modal dan kekuasaan yang tidak sebanding dengan masyarakat.

Ibnu Khaldun dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun, menjelaskan bahwa penguasa terkadang tergoda menjalankan perdagangan dan pertanian setelah melihat keuntungan yang diperoleh para pedagang dan petani. Mereka menganggap kegiatan tersebut dapat menjadi sumber pemasukan tambahan bagi negara.


Ibnu Khaldun menulis;


باستحداث التّجارة والفلاحة للسّلطان على تسمية الجباية لما يرون التّجّار والفلّاحين يحصلون على الفوائد والغلّات مع يسارة أموالهم وأنّ الأرباح تكون على نسبة رءوس الأموال فيأخذون في اكتساب الحيوان والنّبات لاستغلاله في شراء البضائع والتّعرّض بها لحوالة الأسواق ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلط عظيم وإدخال الضّرر على الرّعايا

Artinya, “Penguasa mengadakan sendiri kegiatan perdagangan dan pertanian dengan mengatasnamakan pemungutan pajak, karena melihat para pedagang dan petani memperoleh keuntungan dan hasil panen meskipun modal mereka terbatas, serta menyadari bahwa keuntungan berbanding lurus dengan besarnya modal. Maka mereka mulai membeli hewan ternak dan tanaman untuk dikelola dalam pembelian barang-barang dagangan, lalu menawarkannya mengikuti perputaran harga pasar.

Penguasa menyangka hal itu termasuk upaya meningkatkan penerimaan pajak dan memperbanyak keuntungan. Padahal, hal tersebut adalah kesalahan besar dan tindakan yang merugikan rakyat.” (Tarikh Ibnu Khaldun (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M), Juz I, hlm. 346)

Ada beberapa persoalan yang disoroti Ibnu Khaldun. Pertama, ketimpangan modal. Penguasa memiliki sumber daya keuangan yang jauh lebih besar daripada pedagang dan petani biasa. Dengan modal yang melimpah, mereka dapat membeli barang dalam jumlah besar, menguasai pasokan, dan memperluas kegiatan usaha. Sementara itu, masyarakat hanya memiliki modal terbatas yang harus terus diputar agar kegiatan ekonominya bertahan.


Kedua, ketimpangan kekuasaan. Penguasa bukan sekadar pelaku ekonomi. Mereka juga memiliki kewenangan, perangkat birokrasi, dan kekuatan politik. Dengan posisi tersebut, mereka mempunyai kemudahan untuk memperoleh barang, menentukan persyaratan, bahkan memengaruhi mekanisme pasar. Pedagang kecil tidak memiliki sumber daya maupun kewenangan yang sebanding untuk menghadapi persaingan semacam itu.


Ketiga, penguasa melakukan tindakan monopoli ekstrem (penguasaan mutlak terhadap komoditi) dengan memaksa para pedagang dan petani membeli stok barang milik negara pada harga normal atau bahkan lebih tinggi. Dampaknya, pedagang dan petani mengalami krisis likuiditas (uang tunai mereka terkuras habis) sehingga tidak mampu memutar kembali modalnya. 


Akibat pasar yang lesu, barang-barang yang menumpuk di tangan mereka menjadi tidak laku terjual (aset beku), hingga akhirnya mereka terpaksa menjualnya dengan harga yang sangat murah demi memenuhi kebutuhan mendesak.
 

Persoalan tersebut tidak berhenti pada kerugian pedagang dan petani. Ibnu Khaldun justru menunjukkan bahwa tindakan penguasa itu dapat merusak sumber pendapatan negara sendiri.


Mengapa demikian? Sebab, penerimaan negara sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang dan petani merupakan bagian penting dari kelompok produktif yang menghasilkan barang, menciptakan transaksi, dan menjadi sumber penerimaan pajak. Ketika kegiatan ekonomi mereka terganggu, kemampuan membayar pajak ikut menurun.


Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut;


ويؤدّي إلى فساد الجباية فإنّ معظم الجباية إنّما هي من الفلّاحين والتّجّار ولا سيّما بعد وضع المكوس ونموّ الجباية بها فإذا انقبض الفلّاحون عن الفلاحة وقعد التّجّار عن التّجارة ذهبت الجباية جملة أو دخلها النّقص المتفاحش وإذا قايس السّلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنّسبة إلى الجباية أقلّ من القليل.

Artinya, “Pada akhirnya, hal ini berujung pada rusaknya penerimaan pajak negara. Sebab, sebagian besar pajak berasal dari para petani dan pedagang (kelas menengah), terlebih lagi setelah ditetapkannya berbagai pungutan cukai dan meningkatnya pemasukan negara darinya. Apabila para petani berhenti bertani dan para pedagang berhenti berdagang, maka penerimaan pajak akan hilang sama sekali atau mengalami penurunan yang sangat drastis. Jika penguasa membandingkan antara penerimaan pajak yang biasa ia peroleh dengan keuntungan kecil dari berdagang ini, niscaya ia akan mendapati keuntungan berdagang itu sangat tidak berarti dibandingkan hasil pajak.”


Di sinilah letak ketajaman analisis Ibnu Khaldun. Penguasa yang ingin memperbesar pendapatan negara dengan mengambil alih kegiatan ekonomi rakyat justru sedang merusak sumber pendapatan itu sendiri. Ketika pedagang kehilangan ruang usaha dan petani kehilangan kemampuan berproduksi, aktivitas ekonomi melemah. Transaksi berkurang, daya beli menurun, dan penerimaan pajak ikut menyusut.


Dengan kata lain, negara tidak mungkin terus-menerus mengambil keuntungan dari masyarakat sembari melemahkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan keuntungan.


Pemikiran ini tentu tidak bisa diterapkan secara serampangan pada seluruh bentuk keterlibatan pemerintah dalam perekonomian modern. Negara memang memiliki peran penting dalam menyediakan barang publik, mengendalikan harga, menjaga stabilitas pasokan, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. 


Tidak semua intervensi pemerintah merupakan persoalan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, intervensi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari praktik monopoli dan kegagalan pasar.

Namun, persoalannya terletak pada batas antara kepentingan publik dan kepentingan penguasa. Ketika pemerintah menggunakan sumber daya dan kewenangannya untuk memasuki pasar tanpa memperhitungkan dampak terhadap pelaku ekonomi yang lebih kecil, persoalan yang diperingatkan Ibnu Khaldun kembali relevan.

Kita dapat melihat relevansinya dalam perdebatan mengenai berbagai program ekonomi pemerintah, mulai dari pengelolaan komoditas pangan, kebijakan subsidi, pengadaan barang, hingga keterlibatan badan usaha milik negara dalam sektor yang juga digeluti pelaku usaha swasta. Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata apakah negara boleh terlibat, melainkan apakah keterlibatan tersebut benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat atau justru menciptakan persaingan yang tidak seimbang.

Sebab, sebuah program tidak otomatis menjadi kebijakan publik hanya karena dijalankan oleh pemerintah. Ia harus diukur dari manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Apakah petani semakin sejahtera? Apakah pedagang kecil memperoleh ruang usaha yang lebih luas? Apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau? Apakah uang negara benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai proyek yang terlihat besar, tetapi gagal menyentuh persoalan kehidupan sehari-hari. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa kekuatan negara tidak terletak pada seberapa besar penguasa mampu menguasai kegiatan ekonomi masyarakat. 


Kekuatan negara justru bertumpu pada kehidupan ekonomi rakyat yang tumbuh, produktif, dan memiliki ruang untuk berkembang. Negara membutuhkan masyarakat yang sejahtera, bukan masyarakat yang terus-menerus kehilangan daya hidup akibat kebijakan yang dibuat atas nama kepentingan negara.


Pesan tersebut sejalan dengan doa Nabi Muhammad saw. bagi para pemimpin yang diberi amanah mengurus umat:


اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ

Artinya: "Ya Allah, siapa saja yang mengemban suatu urusan umatku lalu menyulitkan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang mengemban suatu urusan umatku lalu bersikap lembut terhadap mereka, maka bersikap lembutlah kepadanya." (HR. Muslim).

Hadis ini mengingatkan bahwa jabatan bukanlah kesempatan untuk memperbesar keuntungan pribadi atau kelompok. Ia merupakan amanah untuk meringankan beban masyarakat. Seorang pemimpin semestinya mengukur keberhasilan bukan dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari kehidupan rakyat yang semakin baik setelah kebijakan dijalankan.

Sebab, ketika penguasa menjadikan kepentingannya sendiri sebagai tujuan kebijakan, rakyatlah yang pertama kali menanggung kerugiannya. Dan ketika rakyat kehilangan kemampuan untuk hidup dan berkembang, negara sesungguhnya sedang melemahkan fondasi kekuasaannya sendiri. Wallahu a'lam.

------------
Shofi Mustajibullah, Alumni Az-Zahirul Falah, Ploso, Kediri

 

Baca Artikel Selengkapnya