Hukum Non-Muslim Menjadi Petugas Haji, Apakah Boleh?

Ibadah haji memang merupakan urusan keagamaan. Namun, penyelenggaraannya tidak hanya berkutat pada ritual ibadah. Ada banyak pekerjaan di baliknya yang membutuhkan tenaga dan keahlian profesional. Mulai dari pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, administrasi, hingga teknologi informasi. Semua bidang itu saling berkaitan demi memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Karena itu, pelayanan haji sejatinya tidak selalu harus dikerjakan oleh orang-orang dengan latar belakang agama yang sama. Ada ruang bagi siapa pun untuk ikut berkontribusi sesuai keahlian dan tanggung jawabnya.

Gagasan ini kembali mencuat setelah Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan wacana pelibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan haji. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026).

Menurut Dahnil, masyarakat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan pemeluk agama lainnya juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Bukan sekadar urusan teknis, gagasan ini sekaligus menjadi ruang untuk merawat toleransi, kebinekaan, dan semangat gotong royong.

“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujarnya, sebagaimana diberitakan JPNN pada 30 Oktober 2026

Sebenarnya, wacana ini bukan hal baru. Dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada 22 Agustus 2025, DPR dan pemerintah menyepakati penghapusan syarat beragama Islam bagi petugas haji dari rumusan undang-undang. Namun, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan menteri. 

Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 46 huruf a menetapkan bahwa PPIH harus beragama Islam, kecuali PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi. Artinya, peluang pelibatan non-Muslim tetap memiliki batas sesuai kategori dan ketentuan petugas yang berlaku. Permen Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025.

Lantas, bolehkah non-Muslim dilibatkan sebagai petugas haji menurut perspektif fiqih, dan apa batas-batas keterlibatan mereka?

Untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat merujuk pada penjelasan Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Ia membagi kewenangan dalam penyelenggaraan haji menjadi dua macam, yaitu pengelolaan perjalanan jamaah haji (tasyir al-hujjaj) dan pelaksanaan ibadah haji (iqamat al-hajj). Imam al-Mawardi menjelaskan:

الباب العاشر: الولاية على الحج هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ. وَالثَّانِي: عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ. وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ.

Artinya: “Bab Kesepuluh: Kewenangan dalam Urusan Haji. Kewenangan dalam urusan haji ini terbagi menjadi dua macam: Pertama, kewenangan untuk mengatur perjalanan jamaah haji. Kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. 

Adapun pengaturan perjalanan jamaah haji merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan, kepemimpinan, dan pengelolaan. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang diberi kewenangan tadalah memiliki sifat yang ditaati, kecakapan dalam berpikir dan mengambil keputusan, keberanian, kewibawaan, serta kemampuan memberikan arahan dan bimbingan.” (Ahkamul Sulthaniyah, (Kairo: Darul Hadits, tt), halaman 172)

Lebih lanjut, Imam al-Mawardi menjelaskan beberapa tugas yang termasuk dalam pengelolaan perjalanan jamaah haji, di antaranya:

وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا، فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ. وَالثَّانِي: تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا، حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ، وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ. وَالثَّالِثُ: يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ

Artinya: “Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kewenangan tersebut ada sepuluh. Pertama, mengumpulkan jamaah ketika melakukan perjalanan dan ketika singgah agar mereka tidak tercerai-berai sehingga terhindar dari risiko tersesat dan bahaya.

Kedua, mengatur mereka dalam perjalanan dan ketika singgah dengan memberikan arahan kepada setiap kelompok agar masing-masing mengetahui jalur perjalanannya dan terbiasa dengan tempat singgahnya. Ketiga, memperlakukan mereka dengan baik selama perjalanan, sehingga orang yang lemah tidak tertinggal dan orang yang terpisah dari rombongan tidak tersesat.” (Al-Ahkam as-Sulthaniyyah halaman 172).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tasyir al-hujjaj mencakup pengaturan rombongan, perjalanan, tempat singgah, serta perlindungan terhadap jamaah, khususnya mereka yang lemah. Jika dikontekstualisasikan dengan penyelenggaraan haji saat ini, tugas-tugas tersebut memiliki kedekatan dengan pekerjaan petugas yang menangani transportasi, akomodasi, keamanan, administrasi, dan pelayanan jamaah tidak berkaitan secara langsung dengan manasik haji.

Adapun kewenangan kedua, yaitu iqamat al-hajj, berkaitan langsung dengan pelaksanaan ritual ibadah haji. Imam al-Mawardi menjelaskan:

وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي إقَامَةِ الصَّلَوَاتِ، فَمِنْ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَئِمَّةِ الصَّلَوَاتِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ، عَارِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَأَيَّامِهِ -الي ان قال- وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِوِلَايَتِهِ وَيَكُونُ نَظَرُهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَسَادِسٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: أَحَدُهَا: إشْعَارُ النَّاسِ بِوَقْتِ إحْرَامِهِمْ، وَالْخُرُوجُ إلَى مَشَاعِرِهِمْ؛ لِيَكُونُوا لَهُ مُتَّبِعِينَ، وَبِأَفْعَالِهِ مُقْتَدِينَ. وَالثَّانِي: تَرْتِيبُهُمْ لِلْمَنَاسِكِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ فِيهَا فَلَا يُقَدِّمُ مُؤَخَّرًا وَلَا يُؤَخِّرُ مُقَدَّمًا، سَوَاءٌ كَانَ التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُسْتَحَبًّا. وَالثَّالِثُ: تَقْدِيرُ الْمَوَاقِفِ بِمَقَامِهِ فِيهَا وَمَسِيرِهِ عَنْهَا، كَمَا تُقَدَّرُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

Artinya: “Apabila kewenangan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, kedudukannya seperti imam dalam pelaksanaan shalat. Di antara persyaratan pemegang kewenangan tersebut, selain persyaratan yang berlaku bagi imam shalat, adalah harus mengetahui manasik haji dan hukum-hukumnya, serta memahami waktu-waktu dan hari-hari pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang menjadi kewenangan khususnya dan menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya terbatas pada lima ketentuan yang disepakati, serta ketentuan keenam yang masih diperselisihkan.

Pertama, memberitahukan kepada masyarakat tentang waktu mereka mulai berihram dan waktu keberangkatan menuju tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji (masyā‘ir), agar mereka mengikuti kepemimpinannya dan menjadikan tindakan-tindakannya sebagai pedoman. 

Kedua, mengatur urutan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Sebab, dalam hal ini ia menjadi pemimpin yang diikuti. Oleh karena itu, ia tidak boleh mendahulukan amalan yang seharusnya diakhirkan dan tidak boleh mengakhirkan amalan yang seharusnya didahulukan, baik urutan tersebut merupakan ketentuan yang wajib maupun yang dianjurkan.

Ketiga, menentukan waktu keberadaan jamaah di tempat-tempat wukuf berdasarkan waktu ia sendiri berada di tempat-tempat tersebut dan waktu keberangkatannya meninggalkannya. Hal ini sebagaimana waktu pelaksanaan shalat para makmum mengikuti waktu shalat imam.” (Imam al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, halaman 174-175).

Berdasarkan penjelasan Imam al-Mawardi di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji dalam perspektif fiqih terbagi menjadi dua kategori kewenangan. Pertama,
tasyīr al-ḥujjāj, yaitu pengelolaan perjalanan dan pelayanan jamaah haji yang mencakup pengaturan rombongan, transportasi, akomodasi, keamanan, serta perlindungan dan pemenuhan kebutuhan jamaah.

Kedua, iqāmat al-ḥajj, yaitu kewenangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji, seperti membimbing jamaah dalam manasik, mengatur urutan pelaksanaan ritual, serta menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rangkaian ibadah haji.

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh tugas dalam penyelenggaraan haji merupakan tugas keagamaan yang mensyaratkan penguasaan ilmu manasik. Tugas-tugas yang bersifat administratif, teknis, pelayanan, dan pengelolaan perjalanan termasuk dalam kategori
tasyīr al-ḥujjāj, sedangkan tugas yang berkaitan langsung dengan kepemimpinan dan pelaksanaan ritual haji termasuk dalam kategori iqāmat al-ḥajj.

Kebolehan Meminta Bantuan Non-Muslim

Terkait hukum meminta bantuan kepada non-Muslim, Imam an-Nawawi memberikan penjelasan menarik dalam Syarah Shahih Muslim. Pada bab tentang kemakruhan meminta bantuan orang kafir dalam peperangan, ia mengutip pandangan Imam al-Syafi‘i dan sejumlah ulama lainnya. Intinya, meminta bantuan non-Muslim tidak serta-merta dilarang. Ada ruang kebolehan apabila kaum Muslimin memang membutuhkannya dan orang yang dimintai bantuan memiliki sikap baik serta tidak menunjukkan permusuhan terhadap kaum Muslimin.

Ia menjelaskan:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِ اسْتُعِينَ بِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ

Artinya: “Imam al-Syafi‘i dan ulama lainnya berpendapat: Apabila orang kafir tersebut memiliki pandangan dan sikap yang baik terhadap kaum Muslimin, serta terdapat kebutuhan untuk meminta bantuannya, maka bantuan darinya boleh dimanfaatkan. Jika tidak demikian, hukumnya makruh.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim [Beirut, Darul Ihya’ Atturots: tt], juz XII, halaman 198-199).

Keterangan Imam an-Nawawi tersebut memang konteksnya meminta bantuan non-Muslim dalam peperangan. Namun, keterangan tersebut dapat dipahami menjadi salah satu landasan bahwa meminta bantuan non-Muslim dalam urusan yang menyangkut kepentingan kaum muslimin tidak selalu dilarang. Ada pertimbangan kebutuhan, kemanfaatan, dan sikap baik orang yang dimintai bantuan.

Relevansi Keputusan Munas NU 2019

Dalam konteks kehidupan bernegara, pembahasan ini juga relevan dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019 tentang status non-Muslim dalam negara bangsa.

Munas NU 2019 menegaskan bahwa dalam konteks negara bangsa, non-Muslim merupakan warga negara (muwathin) yang memiliki hak dan kewajiban kewarganegaraan yang setara. Relasi antara warga negara tidak semestinya dibangun berdasarkan kategori permusuhan sebagaimana dikenal dalam sebagian pembahasan fiqih klasik, seperti mu'ahad, musta'man, dzimmi, dan harbi. Kategori-kategori tersebut lahir dalam konteks sosial-politik yang berbeda dengan kehidupan bernegara saat ini.

Dengan demikian, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi warga negara untuk bekerja sama dalam urusan sosial, pelayanan publik, dan kemaslahatan bersama. Prinsip muwathanah ini dapat menjadi kerangka untuk memahami pelibatan warga negara non-Muslim dalam pelayanan haji, sepanjang tugasnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Batas Keterlibatan Non-Muslim dalam Tugas PPIH

Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan haji di Indonesia, Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 memberikan pengecualian persyaratan beragama Islam bagi PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi. Sementara itu, tugas PPIH sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 49 peraturan tersebut:

1. PPIH Pusat bertugas mengoordinasikan PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi serta membentuk pusat layanan operasional haji di salah satu embarkasi.

2. PPIH Embarkasi bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah di wilayah embarkasi.

3. PPIH Arab Saudi bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah di Arab Saudi serta mengoordinasikan PPIH Kloter di sana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan dalam penyelenggaraan haji berkaitan langsung dengan ritual ibadah. Ada pula tugas koordinasi, administrasi, kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, teknologi informasi, dan pelayanan umum lainnya.
 

Meskipun demikian, pelibatan non-Muslim tetap harus memperhatikan lokasi penugasan. Pemerintah Arab Saudi membatasi non-Muslim untuk memasuki Kota Makkah dan kawasan suci di dalamnya. Karena itu, pengecualian persyaratan agama Islam dalam regulasi Indonesia tidak otomatis memberikan hak kepada non-Muslim untuk memasuki Tanah Haram. Penempatan petugas harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Arab Saudi.

Walhasil, berdasarkan uraian di atas, pelibatan non-Muslim sebagai petugas haji pada prinsipnya dapat dibolehkan dalam pekerjaan yang bersifat teknis, administratif, dan pelayanan umum, seperti kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, teknologi informasi, serta bidang pelayanan lainnya yang tidak mensyaratkan keislaman.

Hal ini dapat dipahami melalui pembedaan antara pengelolaan perjalanan jamaah (tasyir al-hujjaj) dan pelaksanaan ritual ibadah haji (iqamat al-hajj) sebagaimana dijelaskan Imam al-Mawardi, serta prinsip kebolehan meminta bantuan non-Muslim dengan mempertimbangkan kebutuhan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip tersebut juga sejalan dengan semangat muwathanah dalam keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, yang menempatkan non-Muslim sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban yang setara.

Namun, kebolehan tersebut tidak mencakup tugas yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan ritual dan pembimbingan ibadah haji yang mensyaratkan keislaman. Selain itu, penempatan petugas non-Muslim harus memperhatikan kompetensi, integritas, kebutuhan, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta ketentuan pemerintah Arab Saudi mengenai akses ke Tanah Haram.

Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan membolehkan atau melarang secara mutlak. Hukum keterlibatan non-Muslim perlu dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, kewenangan, dan lokasi penugasannya. Wallāhu a'lam.

------
Penulis adalah Dosen Ma'had Aly Al-Iman Bulus dan Pengurus LBM NU Purworejo