Gubernur NTT ajukan rancangan APBD 2027 sebesar Rp5,21 Triliun

7 jam yang lalu 3

Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp5,21 triliun untuk memperkuat kemandirian fiskal di tengah ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

“Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata Melki saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD NTT Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTT di Kupang, Senin (19/10).

Melki mengatakan dari target APBD 2027 mencapai Rp5,21 itu triliun itu, diperoleh dari pendapatan anggaran daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,81 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,97 triliun sehingga terdapat surplus anggaran Rp238,48 miliar.

Melki mengatakan, penguatan PAD menjadi prioritas karena struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar 70 persen.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi NTT akan mengoptimalkan potensi pendapatan, memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui tata kelola yang transparan dan efektif.

Menurut dia, peningkatan kapasitas fiskal diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan APBD 2027 disusun dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian.

Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan, meliputi peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola dan kapasitas fiskal, serta ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Melki juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pihak swasta untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih dalam pembiayaan.

Ia berharap rancangan APBD tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.

Dalam rapat paripurna itu, Melki menyerahkan Rancangan APBD NTT Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni untuk dibahas bersama anggota dewan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya