Greenpeace Soroti Pidato Prabowo, Nilai Masih Ada Kesenjangan antara Komitmen dan Kebijakan

Jakarta, NU Online

Greenpeace Indonesia menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026). Organisasi lingkungan tersebut menilai pidato Presiden masih menunjukkan kesenjangan antara komitmen yang disampaikan pemerintah dan realitas kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Di tengah berbagai capaian ekonomi yang dipaparkan, Greenpeace menilai persoalan krisis iklim, ketimpangan sosial, dan kondisi ketenagakerjaan belum memperoleh perhatian yang memadai.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester pertama 2026. Angka tersebut disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun, pada saat yang sama, rasio Gini meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026.

Menurut Jeanny, kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden yang menegaskan bahwa setiap investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Nyatanya, saat ini kualitas hidup masyarakat terus menurun. Daya beli masyarakat terus melemah di tengah minimnya lapangan kerja dan stagnasi pendapatan, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat akibat kekeringan panjang dampak El Nino serta beralihnya sumber daya ke proyek-proyek raksasa yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, dan Giant Sea Wall,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Jeanny mengungkapkan bahwa fenomena El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun telah memicu kekeringan di berbagai wilayah. Dampaknya terlihat dari gagal panen di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur dan Banten, serta meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatra Selatan.

“Krisis iklim yang meningkatkan suhu Bumi pun membuat fenomena El Nino tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih parah dan lebih lama dari sebelumnya,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan memperberat beban masyarakat. “Berpotensi membuat harga kebutuhan pokok semakin melambung,” tuturnya.

Selain persoalan iklim, Greenpeace juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius. Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Fildza Nabila menyampaikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja yang lambat menyebabkan lebih dari separuh pekerja Indonesia masih berada di sektor informal.

Ia mencontohkan kondisi awak kapal perikanan yang masih rentan mengalami kerja paksa dan perdagangan orang. Berdasarkan Trafficking in Persons Report 2025, Indonesia masih memiliki kesenjangan besar antara regulasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam perlindungan pekerja sektor perikanan.

Padahal, kata Fildza, Indonesia memiliki momentum penting setelah meratifikasi Konvensi ILO K-188 pada Mei 2026.

“Kemerdekaan di laut berarti memastikan bahwa keuntungan industri perikanan tidak dibangun di atas hilangnya hak dan kebebasan pekerja,” tegasnya.

Di sektor energi, Greenpeace menilai komitmen pengurangan emisi karbon yang disampaikan pemerintah masih setengah hati. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono menyoroti rencana penerapan pajak karbon bagi pengguna sepeda motor berbahan bakar bensin.

“Skema penerapan pajak karbon harus dikaji lebih dalam, yaitu dengan mengidentifikasi dan keterbukaan informasi sumber pencemar, seperti pembangkit listrik batu bara dan gas, bukan malah memajaki pengguna kendaraan pribadi seperti motor yang keluaran emisinya tidak sebanding dengan perusahaan-perusahaan pencemar,” ucapnya.

Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt.

Menurutnya, arah kebijakan energi nasional masih menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap energi fosil.

“Perencanaan penyediaan listrik masih memberikan ruang untuk pengembangan energi fosil pada pembangkit gas sebesar 10,3 GW. Tidak hanya itu, batu bara diproyeksikan tetap menjadi raja dengan mendominasi 46,8 persen pasokan listrik hingga 2034,” tandas Yuyun.