Bali (ANTARA) - FINE Institute menyatakan ukuran fiskal Indonesia tidak bisa hanya diukur dari level rasio pajak, terlebih melalui acuan kawasan ASEAN.
Analis ekonomi politik Menteng Kleb dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam keterangannya yang diterima di Bali, Kamis, mengatakan rasio pajak merupakan indikator penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kapasitas fiskal negara.
Pernyataannya itu merespons Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva yang menyoroti rasio pajak ASEAN dalam kegiatan ASEAN Summit ke-49 di Manila, Filipina.
Menurut dia, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan memperhitungkan struktur ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional.
Pendekatan yang menyamaratakan kondisi fiskal negara-negara ASEAN dinilai berisiko menghasilkan diagnosis yang tidak lengkap.
Dia memaparkan rendahnya rasio pajak dapat berkaitan dengan persoalan kepatuhan dan administrasi, tetapi juga dapat mencerminkan keterbatasan basis produksi, besarnya sektor informal, rendahnya produktivitas, serta struktur ekonomi yang belum menghasilkan nilai tambah secara optimal.
Kusfiardi menambahkan Indonesia juga memiliki struktur penerimaan negara yang tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam.
“Karena itu, penilaian terhadap kapasitas fiskal perlu memperhatikan keseluruhan sumber penerimaan dan kualitas penggunaannya,” ujarnya.
Persoalannya, kata dia, pandangan IMF dapat menjadi referensi bagi investor, lembaga pemeringkat, kreditor, dan pelaku pasar dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara.
Maka, dia mendorong pemerintah untuk meresponsnya dengan data, argumentasi, dan rencana reformasi yang terukur. Penjelasan kepada pasar harus menunjukkan sumber persoalan, langkah perbaikan, serta hubungan antara peningkatan penerimaan, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.
FINE Institute merekomendasikan tiga hal untuk menyikapi pandangan IMF.
Pertama, pemerintah perlu menyusun diagnosis rasio pajak berdasarkan karakteristik ekonomi Indonesia, bukan semata-mata menggunakan perbandingan agregat antarnegara.
Kedua, reformasi penerimaan harus memperluas basis ekonomi formal, meningkatkan produktivitas, memperbaiki administrasi perpajakan, dan memastikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Ketiga, pemerintah perlu membangun komunikasi fiskal yang konsisten kepada publik dan pasar dengan menjelaskan bukan hanya target penerimaan, tetapi juga kualitas belanja, risiko fiskal, dan kontribusi APBN terhadap pembangunan.
Ia mengakui standar internasional tetap penting sebagai bahan pembanding.
Namun, Kusfiardi menyampaikan standar tersebut harus digunakan untuk memperkuat diagnosis nasional, bukan menggantikan pertimbangan kebijakan yang berangkat dari kebutuhan Indonesia.
“Kekuatan fiskal Indonesia harus dinilai dari kemampuan negara menghimpun sumber daya, membiayai pembangunan, memperkuat ekonomi produktif, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: Mencegah manfaat fiskal bagi pelaku tindak pidana korupsi
Baca juga: Ekonom: Perluasan basis pajak kunci dongkrak rasio penerimaan RI
Baca juga: Menjaga kepercayaan di tengah tekanan fiskal dan geopolitik
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.







English (US) ·
Indonesian (ID) ·