Erdogan Serukan Rombak DK PBB, Setop Hak Veto

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan menyerukan perombakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan setop hak veto di tengah rivalitas global yang kian runcing.

Dalam artikel Bloomberg yang dikutip Anadolu Agency pada Selasa (22/9) berjudul Pencarian Keadilan Global di Dunia yang Berubah, Erdogan mengatakan dunia perlu sistem perwakilan yang efektif dan akuntabel untuk mengatasi tantangan global.

"Dunia lebih besar dari lima," kata Erdogan, merujuk ke anggota tetap DK PBB. Mereka yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Anggota tetap DK PBB memiliki hak veto yang mempengaruhi keluar atau tidaknya resolusi terkait suatu masalah.

"Sangat penting untuk mengubah kebutuhan akan reformasi menjadi peta jalan yang konkret," kata Erdogan.

"Inti dari peta jalan ini seharusnya adalah penghapusan hak veto," imbuh dia.

Erdogan juga berpendapat sekadar menambahkan anggota tetap baru ke Dewan Keamanan tak akan menyelesaikan masalah konsentrasi kekuasaan pengambilan keputusan di tangan sejumlah kecil negara.

Menurut Erdogan, perombakan seharusnya berdasarkan prinsip tak ada negara yang punya kemampuan permanen untuk menghalangi kehendak mayoritas komunitas internasional.

Dia lantas mengusulkan penguatan kewenangan Majelis Umum dan pembentukan Dewan Keamanan tanpa keanggotaan tetap, dengan anggota dewan dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tetap.

Berdasarkan pendekatan yang diuraikan Erdogan, negara-negara yang menginginkan masa jabatan berikutnya harus mendapatkan kembali kepercayaan mayoritas anggota Majelis Umum melalui pemilihan umum.

"Representasi dan akuntabilitas Dewan Keamanan di hadapan Majelis Umum harus ditingkatkan," katanya.

Erdogan juga menilai tatanan internasional di masa depan tak bisa dibangun dengan melestarikan hierarki masa lalu.

"Perkembangan selama seperempat abad terakhir, yang merupakan periode yang relatif singkat dalam sejarah manusia, telah menunjukkan tidak ada keseimbangan kekuatan dan tidak ada tatanan internasional yang permanen," kata dia.

(isa/rds/bac)