Elon Musk Disebut Batasi Starlink Ukraina, Bisakah Seorang Miliarder Menentukan Nasib Perang?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekuatan militer dalam sebuah peperangan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tentara, persenjataan, atau kemampuan menguasai wilayah. Ketergantungan terhadap teknologi komunikasi satelit kini menempatkan perusahaan swasta pada posisi strategis yang dapat memengaruhi jalannya operasi militer.

Persoalan itu kembali mencuat setelah miliarder teknologi Amerika Serikat (AS), Elon Musk, dilaporkan memerintahkan pembatasan layanan satelit yang digunakan pasukan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.

Harian Amerika Serikat, The Wall Street Journal (WSJ), pada Selasa (20/10/2026) melaporkan bahwa Musk memerintahkan perlambatan layanan komunikasi satelit tingkat militer yang dikembangkan perusahaannya, SpaceX, untuk Ukraina. Pembatasan tersebut disebut mengganggu pengoperasian drone serang dan drone pencegat yang menjadi bagian penting pertahanan Ukraina.

Laporan WSJ didasarkan pada keterangan sejumlah pejabat Amerika Serikat dan pihak yang mengetahui proses pengambilan keputusan tersebut. Menurut sumber-sumber itu, Musk membatasi kecepatan pergerakan perangkat militer Ukraina yang masih dapat mempertahankan koneksi dengan jaringan satelit SpaceX.

CBS News dalam laporan terpisah pada hari yang sama juga mengutip sumber-sumber yang menyebut keputusan Musk menyebabkan pembatasan penggunaan jaringan komunikasi satelit oleh Ukraina. 

Reuters menjelaskan, pihak Musk, SpaceX, dan Gedung Putih juga tidak segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters terkait temuan terbaru tersebut.

Kontroversi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas pengaruh seorang pengusaha terhadap keputusan yang menyangkut keamanan sebuah negara. Persoalannya menjadi semakin rumit karena Musk, pemerintah Amerika Serikat, dan sejumlah pejabat pertahanan memberikan penjelasan berbeda mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembatasan layanan tersebut.

Drone Ukraina Kehilangan Koneksi di Tengah Operasi Militer

Dampak pembatasan komunikasi satelit telah dilaporkan pasukan Ukraina sejak 14 Oktober 2026. Reuters pada tanggal tersebut memberitakan bahwa sejumlah perangkat Starlink yang digunakan dalam operasi militer mengalami gangguan koneksi, terutama ketika dipasang pada drone yang bergerak dengan kecepatan tinggi.

Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk teknologi pertahanan, Serhii Beskrestnov, mengatakan pembatasan layanan memengaruhi perangkat yang bergerak dengan kecepatan melebihi 160 kilometer per jam. Menurut dia, pembatasan tersebut diberlakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada militer Ukraina sehingga sejumlah operasi mengalami gangguan.

Korps Reaksi Cepat Ketujuh Ukraina juga melaporkan masalah koneksi pada drone yang bergerak dengan kecepatan lebih rendah. Dalam keterangan yang dikutip Reuters, satuan tersebut menyebut koneksi dapat terputus selama 10 hingga 20 detik ketika drone terbang pada kecepatan sekitar 110 sampai 120 kilometer per jam.

Gangguan komunikasi tersebut menyulitkan operator mempertahankan kendali terhadap pesawat nirawak yang sedang menjalankan misi. Sejumlah operasi bahkan terpaksa dibatalkan karena perangkat tidak dapat mempertahankan koneksi yang diperlukan untuk melanjutkan penerbangan.

Dalam perang Rusia-Ukraina, drone digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengintaian, pengawasan pergerakan pasukan, hingga serangan terhadap posisi dan jalur logistik lawan. Ukraina juga menggunakan drone pencegat untuk menghadapi serangan pesawat nirawak Rusia, termasuk varian Shahed berkecepatan tinggi.

Pembatasan kecepatan menjadi persoalan serius karena drone pencegat harus mampu bergerak cukup cepat untuk mengejar sasaran. Apabila perangkat komunikasi tidak dapat mempertahankan koneksi ketika drone meningkatkan kecepatan, kemampuan sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman udara dapat berkurang.

Beskrestnov dalam wawancara dengan Associated Press (AP) pada Jumat (16/10/2026) mengatakan Ukraina sedang berunding dengan SpaceX, Pentagon, dan pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa gangguan koneksi sementara yang muncul pada tahap awal telah diperbaiki SpaceX, tetapi pembatasan kecepatan masih berlaku.

Perbedaan antara pemulihan koneksi dan pencabutan batas kecepatan menjadi penting untuk memahami perkembangan terbaru. Layanan yang sempat terganggu dapat kembali beroperasi, tetapi kemampuan penggunaannya pada drone berkecepatan tinggi belum tentu sepenuhnya pulih.

Pada Selasa (20/10/2026), Zelenskyy kembali menyampaikan bahwa pembatasan kecepatan layanan Starshield masih diberlakukan. Dalam laporan AP, Presiden Ukraina itu menegaskan pembatasan tersebut tetap menghambat operasi militer meskipun sebagian persoalan komunikasi sebelumnya telah membaik.

Siapa yang Memerintahkan Pembatasan Starshield?

Persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab belum memperoleh jawaban tunggal. Reuters dalam investigasi yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026 melaporkan bahwa instruksi pembatasan layanan Starshield untuk Ukraina berasal dari lingkungan Gedung Putih.

Laporan tersebut mengutip dua pejabat Amerika Serikat dan seorang pejabat Barat yang telah menerima penjelasan mengenai persoalan itu. Menurut ketiga sumber, jajaran pimpinan Departemen Pertahanan AS menerima pesan bahwa layanan Starshield bagi militer Ukraina perlu diperlambat.

Namun, para sumber tersebut tidak mengidentifikasi pejabat Gedung Putih yang memberikan instruksi maupun pihak yang melaksanakannya. Seorang pejabat senior Amerika Serikat juga membantah bahwa Presiden Donald Trump pernah mengeluarkan perintah tersebut.

Trump sendiri menyatakan tidak bertanggung jawab atas pembatasan komunikasi satelit yang dialami Ukraina. Dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/10/2026), ia juga meragukan bahwa Musk merupakan pihak yang menyebabkan gangguan tersebut.

Penjelasan berbeda disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Sabtu (17/10/2026). Rubio membantah bahwa Gedung Putih mengeluarkan perintah untuk memperlambat layanan Starlink dan mengatakan pemerintah AS tidak sengaja menyebabkan gangguan komunikasi tersebut.

Rubio bahkan menyatakan tidak ada pihak di pemerintahan Amerika Serikat yang memerintahkan pengurangan kecepatan layanan tersebut. Pernyataannya bertolak belakang dengan informasi yang diperoleh Reuters dari sumber-sumber yang menyebut adanya instruksi dari lingkungan Gedung Putih.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth juga memberikan bantahan pada Selasa (20/10/2026). Menurut Hegseth, Pentagon tidak mengeluarkan instruksi untuk menarik atau mengurangi layanan komunikasi satelit bagi Ukraina.

Hegseth menjelaskan bahwa penggunaan layanan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku antara penyedia dan pengguna. Ia menyatakan SpaceX memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait persyaratan layanan, sementara Departemen Pertahanan tidak mengeluarkan arahan untuk membatasi akses Ukraina.

Di sisi lain, Musk menyatakan bahwa pengoperasian Starshield berada dalam kewenangan pemerintah Amerika Serikat. Melalui unggahan di platform X, ia mengatakan keputusan mengenai pembatasan kecepatan atau penggunaan layanan Starshield ditentukan oleh militer AS dan pada akhirnya berada di bawah kewenangan presiden.

Pernyataan Musk tersebut menjadi salah satu alasan munculnya perdebatan mengenai hubungan antara keputusan perusahaan swasta dan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, investigasi terbaru WSJ dan CBS News justru mengarah pada keterlibatan Musk dalam keputusan pembatasan tersebut.

Hingga 21 Oktober 2026, belum ada kejelasan terbuka yang menyatukan berbagai versi mengenai pihak pengambil keputusan akhir. Informasi yang tersedia juga belum cukup untuk memastikan apakah pembatasan tersebut sepenuhnya dilandasi pertimbangan teknis, ketentuan kontrak, atau keputusan politik.