Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah mantan komandan militer senior dan pejabat keamanan Israel mengecam meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Beberapa tokoh bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk "pembersihan etnis".
Pernyataan itu disampaikan para mantan pejabat dalam kunjungan mereka ke sejumlah komunitas Palestina untuk melihat langsung dampak kekerasan pemukim Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka menemukan berbagai serangan terhadap petani dan penggembala, serta penghancuran rumah dan fasilitas milik warga Palestina.
Pensiunan Brigadir Jenderal Israel, Ephraim Sneh, menyebut situasi tersebut sebagai tindakan yang bertujuan mengusir warga Palestina dari wilayah mereka.
"Ini adalah pembersihan etnis, sederhananya," kata Sneh, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Israel, seperti dilaporkan The New York Times.
Mantan Komandan Pasukan Darat Israel, Mayor Jenderal Eyal Ben Reuven, juga menyatakan kekhawatirannya terhadap kekerasan pemukim.
Ia mengatakan tindakan tersebut menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Israel.
"Apa yang dilakukan para pemukim di sini adalah ancaman nyata bagi Israel," kata Ben Reuven.
"Ini lebih mengkhawatirkan bagi saya daripada Iran, Gaza, atau Lebanon," tambahnya.
Kekerasan dan pengusiran
Di Desa Burin, seorang petani Palestina bernama Bashar Eid mengatakan serangan pemukim membuatnya mengalami cacat permanen. Ia juga tidak dapat kembali menggarap lahannya karena serangan terus terjadi.
"Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mengambil rumahku," kata Eid.
Kondisi serupa terjadi di Lembah Yordania. Serangkaian serangan membuat sejumlah keluarga Palestina meninggalkan kamp yang sebagian besar dihuni masyarakat Badui, termasuk komunitas Hamamat Al Maleh.
The New York Times melaporkan hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di wilayah tersebut ketika mereka berkunjung pada Februari. Serangan malam hari membuat sebagian besar warga memilih mengungsi.
"Kami bahkan tidak tidur selama satu jam. Jika mereka datang dan Anda sedang tidur, Anda tidak akan selamat," kata warga setempat, Mohammad Khalil, 37 tahun.
Khalil dan sejumlah keluarga lain kemudian meninggalkan wilayah tersebut setelah serangkaian penggerebekan, pencurian, dan serangan pada Maret.
Di komunitas lain di Lembah Yordania, seorang petani mengatakan pos pemukim dan pagar telah memisahkan keluarganya dari lahan pertanian serta area penggembalaan.
"Enam bulan lalu, ini adalah tanah kami. Sekarang, tempat ini seperti penjara," katanya.
Kecaman terhadap kekerasan tersebut juga datang dari lebih dari 200 tokoh Israel.
Mereka menandatangani surat pada Juni yang menyerukan penghentian serangan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat.
Para penandatangan mencakup dua mantan perdana menteri, lebih dari 30 jenderal angkatan darat dan udara yang telah pensiun, serta mantan kepala badan intelijen luar negeri dan dalam negeri Israel.
Mereka mengecam apa yang disebut sebagai "terorisme Yahudi" dan "pembersihan etnis" di Tepi Barat.
Para tokoh tersebut juga menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjalankan kebijakan yang memungkinkan lembaga keamanan Israel terlibat dalam tindakan terhadap warga Palestina.
Mereka menyoroti dukungan pemerintah terhadap pos pemukiman dan pertanian ilegal Israel.
Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik untuk menyediakan infrastruktur dan dukungan bagi pemukiman tersebut.
Menurut para penandatangan petisi, tentara Israel dalam beberapa kasus hanya diam ketika serangan terhadap warga Palestina terjadi. Mereka juga menuduh sebagian tentara ikut dalam serangan terhadap komunitas Palestina.
Eks Menhan Israel kecam ideologi ekstrem
Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon turut mengecam ideologi ekstrem yang mendasari kekerasan tersebut.
"Apa itu supremasi Yahudi?" kata Ya'alon.
"Delapan puluh tahun setelah Holocaust, 'Mein Kampf' versi terbalik. Ras unggulnya adalah kita," tambahnya.
Sementara itu, pensiunan Jenderal Angkatan Udara Israel Asaf Agmon mengatakan upaya mengusir warga Palestina dari sejumlah wilayah Tepi Barat mengingatkannya pada penderitaan yang dialami orang Yahudi di bawah pemerintahan Nazi.
Agmon menegaskan bahwa ia tidak menyamakan skala kekerasan tersebut. Namun, ia memperingatkan dampak perilaku masyarakat yang membiarkan kekerasan terus berlangsung.
"Begitu suatu masyarakat berperilaku seperti ini, masyarakat itu akan hancur," katanya.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip The New York Times menunjukkan kekerasan di Tepi Barat terus meningkat sejak Oktober 2023. Serangan itu melukai ribuan warga Palestina.
Lebih dari 3.200 warga Palestina juga dilaporkan mengungsi akibat serangan itu. Jumlah tersebut sekitar dua kali lipat dibandingkan angka pada tahun sebelumnya.
Data yang sama menunjukkan jumlah rata-rata warga Palestina yang terluka dalam serangan meningkat tajam. Pada 2020, rata-ratanya sekitar satu orang setiap tiga hari. Angka tersebut meningkat menjadi lebih dari tiga orang per hari pada 2026.
(mge/bac)

58 menit yang lalu
2







English (US) ·
Indonesian (ID) ·