Eks Asisten Dalai Lama Soroti Sikap China soal Otonomi Tibet

Jakarta, CNN Indonesia --

Selama beberapa dekade, para advokat Tibet telah mengusung satu tujuan yang tampak moderat: otonomi sejati di dalam wilayah China alih-alih kemerdekaan penuh.

Argumen ini sepintas tampak masuk akal. Jika Beijing bersikeras bahwa Tibet adalah bagian integral dari China, maka Beijing seharusnya dapat memberikan izin kepada rakyat Tibet untuk memegang kendali penuh atas budaya, agama, bahasa, pendidikan, dan tata kelola lokal mereka.

Namun, masalah utamanya adalah visi tersebut didasarkan pada kesalahpahaman fundamental mengenai bagaimana negara China memandang wilayah Tibet.

"Bukti dari beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar gagal memberikan otonomi sejati, melainkan secara sadar, konsisten, dan sengaja menolaknya," ujar Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, seperti dikutip dari European Times, Rabu, 11 November 2026.

Setelah bertahun-tahun melalui serangkaian permohonan, negosiasi, dan proposal yang kandas, terus-menerus menuntut otonomi sejati semakin menyerupai tindakan "berteriak di pohon yang salah" atau sebuah usaha yang salah arah.

Thondup mengatakan pemerintah China selama ini mempertahankan posisi bahwa Tibet telah menikmati otonomi melalui sistem "otonomi etnis regional." Berbagai buku putih pemerintah mendeskripsikan Daerah Otonom Tibet sebagai contoh di mana kaum minoritas mengatur urusan mereka sendiri di bawah kerangka negara China.

Posisi resmi Beijing adalah bahwa rakyat Tibet berpartisipasi dalam administrasi lokal, namun tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah pusat di Beijing.

Frasa yang paling krusial di sini adalah "di bawah kepemimpinan pemerintah pusat." Berbagai dokumen resmi China berulang kali menegaskan bahwa otonomi hanya eksis di dalam kerangka kerja tersebut.

"Dengan kata lain, otonomi hanya diizinkan sejauh tidak menantang otoritas Partai Komunis China. Ini bukanlah kebijakan sementara, melainkan prinsip penentu," sebut Thondup.

Keamanan Nasional dan Ketakutan Politik Beijing

Banyak pendukung Tibet yang masih meyakini bahwa Beijing pada akhirnya dapat dibujuk untuk mengadopsi interpretasi otonomi yang lebih fleksibel. Akan tetapi, asumsi ini mengabaikan filosofi politik inti Partai Komunis China (PKC).

Thondup mengatakan PKC tidak sedang membangun negara federal, tidak bergerak menuju desentralisasi, dan tidak menganggap pemerintahan mandiri daerah sebagai nilai demokrasi yang intrinsik. Justru sebaliknya, legitimasi Partai sangat bergantung pada otoritas terpusat, persatuan politik, dan kontrol mutlak atas apa yang dianggapnya sebagai teritori kedaulatan.

Dari perspektif Beijing, otonomi sejati untuk Tibet bukanlah persoalan administratif semata, melainkan persoalan keamanan nasional.

Para pemimpin China telah lama mengkhawatirkan bahwa kendali lokal yang bermakna dapat menumbuhkan identitas politik yang berbeda dari identitas nasional China yang dipromosikan oleh negara.

Jika rakyat Tibet memperoleh otoritas signifikan atas pendidikan, agama, narasi sejarah, kebijakan budaya, dan tata kelola lokal, Beijing khawatir bahwa tuntutan untuk penentuan nasib sendiri yang lebih besar pada akhirnya akan menyusul.

"Terlepas dari apakah ketakutan tersebut berdasar atau tidak, yang terpenting adalah kepemimpinan China benar-benar mempercayainya," kata Thondup.

Hal ini pula yang menjelaskan mengapa pembangunan ekonomi kerap dihadirkan sebagai jawaban atas aspirasi rakyat Tibet.

Beijing menunjuk pada pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, modernisasi, dan peningkatan standar hidup sebagai bukti keberhasilan kebijakan mereka. Publikasi resmi memvisualisasikan pencapaian-pencapaian ini sebagai bukti bahwa kebutuhan Tibet telah dipenuhi.

Namun, investasi ekonomi bukanlah otonomi politik.

Sebuah pemerintahan dapat mengaspal jalan, membangun jalur kereta api, dan menaikkan tingkat pendapatan sambil tetap menolak memberikan pengaruh yang bermakna bagi populasi atas urusan mereka sendiri. Negara China tampaknya bersedia menggelontorkan sumber daya yang luar biasa besar untuk mengembangkan Tibet, tetapi menunjukkan keengganan yang jauh lebih besar untuk menyerahkan kendali politik.

Dua Bahasa Politik yang Tidak Sejalan

Realitas yang lebih dalam adalah bahwa otonomi sejati Tibet akan menuntut Beijing untuk menerima satu hal yang secara fundamental ditolaknya: kemungkinan bahwa sebuah wilayah dapat memiliki otoritas independen yang substansial sembari mempertahankan identitas yang berbeda dan tetap menjadi bagian dari China.

Pengaturan semacam itu memang eksis di belahan dunia lain, ucap Thondup. Akan tetapi, sistem politik China dibangun di atas asumsi yang berbeda. Partai Komunis tidak memandang desentralisasi sebagai sumber stabilitas, melainkan cenderung melihat otoritas terpusat sebagai satu-satunya sumber stabilitas.

Itulah sebabnya mengapa setiap proposal besar untuk pemerintahan mandiri Tibet pada akhirnya selalu menabrak hambatan yang sama. Hambatannya bukanlah kesalahpahaman, bukan pula diplomasi yang buruk atau kurangnya dialog.

"Masalah utamanya adalah apa yang diinginkan oleh para pencari otonomi sejati di Tibet dan apa yang bersedia diizinkan oleh negara China adalah dua hal yang secara fundamental berbeda," ungkap Thondup.

Satu pihak memandang otonomi sebagai pemerintahan mandiri yang bermakna. Pihak lainnya memandang otonomi sebagai administrasi lokal di bawah kendali pusat yang tidak terbantahkan.

Definisi tersebut bukan sekadar berbeda, melainkan tidak dapat dipertemukan (incompatible).

Inilah alasan mengapa dekade-dekade permohonan dari Tibet hanya membuahkan hasil yang begitu minim. Masalahnya bukanlah Beijing belum yakin, melainkan Beijing telah mencapai kesimpulannya sendiri. Dokumen resmi pemerintah China memperjelas bahwa segala bentuk otonomi harus tetap tunduk pada otoritas pusat dan persatuan nasional.

Menurut Thondup, implikasi yang tidak nyaman ini mengarah pada satu kesimpulan: para advokat otonomi sejati mungkin sedang mengarahkan upaya mereka pada sebuah tujuan yang secara struktural memang dirancang untuk ditolak oleh sistem politik China.

"Perdebatan ini menjadi mandek karena kedua belah pihak berbicara dalam bahasa politik yang sepenuhnya berbeda, dan sampai hal itu berubah, pengejaran otonomi Tibet melalui permohonan kepada Beijing akan tetap menjadi upaya sungguh-sungguh yang ditujukan kepada pemerintah yang sejak awal telah memutuskan bahwa jawabannya adalah tidak," pungkasnya.

(dna)